Program Makan Bergizi Gratis – Pers News

GMPET-SU Minta Kejatisu Periksa Eks Kepala SPPG Sumut, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

redaksi — Wed, 16 Sep 2026 11:50:32 +0000

MEDAN | PERS.NEWS — Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG)/Kantor Pelayanan dan Pengembangan Gizi (KPPG) Wilayah Sumatera Utara.

Permintaan tersebut disampaikan GMPET-SU melalui pernyataan tertanggal 16 September 2026. Mereka menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan dalam pengelolaan SPPG/KPPG di Sumatera Utara, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik jual beli titik lokasi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Aksi GMPET-SU, Ricky Pratama, mengatakan pihaknya menghimpun sejumlah informasi dan hasil pengamatan yang menurut mereka perlu ditelusuri lebih lanjut oleh lembaga penegak hukum dan pengawas terkait.

Salah satu hal yang disoroti adalah perubahan kondisi ekonomi yang disebut terlihat pada pimpinan maupun mantan Kepala SPPG/KPPG Sumatera Utara. GMPET-SU meminta agar sumber kekayaan dan aset pihak yang bersangkutan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan penghasilan resmi.

Selain itu, GMPET-SU menduga terdapat penyalahgunaan wewenang yang berpotensi berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, pungutan liar, serta praktik jual beli titik lokasi dapur MBG maupun SPPG.

Terkait pelaksanaan program tersebut, GMPET-SU juga menyoroti adanya kasus keracunan yang dialami siswa di Sumatera Utara. Mereka mempertanyakan sejauh mana proses pertanggungjawaban dan penanganan hukum atas kasus tersebut.

Atas sejumlah dugaan tersebut, GMPET-SU menyampaikan beberapa tuntutan kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.

Pertama, kepada Kejaksaan Agung RI, mereka meminta agar penanganan dugaan perkara tersebut diperhatikan dan, apabila memenuhi ketentuan, dapat dikoordinasikan atau ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kedua, GMPET-SU meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa mantan Kepala SPPG Sumatera Utara terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran, dugaan jual beli titik dapur MBG maupun SPPG, serta dugaan kelalaian yang dikaitkan dengan kasus keracunan siswa.

Ketiga, mereka meminta Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan lembaga pengawas terkait melakukan penelusuran terhadap sumber kekayaan, aset, dan harta pihak yang menjadi sorotan guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.

Keempat, GMPET-SU meminta Kejaksaan Agung melakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap Kantor KPPG Wilayah Sumatera Utara apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

GMPET-SU menegaskan tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pemerintah. Mereka meminta proses penanganan dilakukan secara cepat, adil, dan terbuka.

Namun demikian, berbagai dugaan yang disampaikan GMPET-SU tersebut masih merupakan tudingan dan aspirasi organisasi serta perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang. Belum terdapat penetapan pihak tertentu sebagai tersangka berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak KPPG/SPPG Sumatera Utara maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan GMPET-SU untuk memberikan penjelasan terkait tudingan tersebut.(Red)

GPAK Gelar Aksi di KPK, Desak Pemeriksaan Benny Gusman Sinaga Terkait Dugaan Korupsi MBG Simalungun

redaksi — Wed, 12 Aug 2026 08:58:00 +0000

JAKARTA | PERS.NEWS — Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (12/8/2026). Dalam aksi tersebut, GPAK mendesak KPK menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun.

Aksi dipimpin Koordinator Aksi Ahmad Renaldi dengan Ronald Panjaitan sebagai Penanggung Jawab Aksi. Massa membawa spanduk dan poster serta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPK agar dugaan yang mereka soroti mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Dalam orasinya, Ronald Panjaitan mendesak KPK memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga. GPAK menduga Benny memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Simalungun, termasuk dalam kapasitasnya yang disebut sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun.

“Kami mendesak KPK bertindak secara profesional, independen, dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana korupsi, maka seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu,” tegas Ronald.

GPAK menyatakan dugaan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada KPK dengan membawa data dan informasi yang mereka miliki. Mereka berharap bahan tersebut dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi dan pendalaman sesuai mekanisme yang berlaku.

Ronald mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian GPAK terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

“Kami ingin memastikan program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Meski demikian, tudingan mengenai dugaan korupsi dan keterlibatan pihak-pihak tertentu tersebut masih merupakan pernyataan dari GPAK dan belum merupakan kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya tindak pidana maupun keterlibatan Benny Gusman Sinaga dan pihak lainnya masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penanganan oleh aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau klarifikasi dari Benny Gusman Sinaga maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun terkait tudingan yang disampaikan GPAK, Wartawan membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

GPAK menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Ronald juga menyebut pihaknya siap kembali melakukan aksi apabila belum terdapat perkembangan konkret terkait laporan yang mereka sampaikan.

“Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada kepastian hukum. Kami berharap dugaan ini ditangani secara serius dan profesional tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang,” tutup Ronald.(Red)

EK-LMND Binjai Desak Pemeriksaan Menyeluruh Seluruh SPPG di Kota Binjai

redaksi — Thu, 04 Jun 2026 11:46:23 +0000

BINJAI|PERS.NEWS– Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Binjai mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kota Binjai.

Ketua EK-LMND Binjai, EW Gurky, S.Pd , menyampaikan bahwa langkah tersebut penting dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan tepat sasaran.

Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mencakup pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, kualitas bahan pangan yang disalurkan, hingga pelaksanaan operasional program di lapangan.

“Kami meminta agar seluruh SPPG di Kota Binjai diperiksa secara transparan dan profesional. Langkah ini penting untuk memastikan program yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik penyimpangan,” ujar EW Gurky.

Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh dilakukan hanya ketika muncul persoalan. Sebaliknya, pengawasan harus dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang maupun anggaran.

Sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal kebijakan publik, EK-LMND Binjai menyatakan siap berperan aktif dalam memberikan pengawasan serta masukan konstruktif guna mendorong tata kelola program pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurut EW Gurky, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan pelaksanaannya berjalan optimal dan terbebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat penting bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

EK-LMND Binjai berharap hasil pemeriksaan terhadap seluruh SPPG nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Binjai berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.(EGS)

Cipayung Plus Sumut Soroti Pelaksanaan Program MBG, Dorong Evaluasi dan Transparansi

redaksi — Wed, 11 Mar 2026 19:30:41 +0000

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program yang merupakan bagian dari program nasional tersebut. Mereka menilai masih terdapat beberapa persoalan di lapangan, mulai dari pembangunan infrastruktur pendukung yang dinilai belum merata hingga pengawasan distribusi makanan yang dianggap perlu diperkuat.

Koordinator aksi, Bana, dalam orasinya menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai kualitas makanan yang diterima siswa di beberapa daerah. Menurutnya, laporan tersebut perlu ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak terkait.

“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat,” ujar Bana.

Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara anggaran program dengan kualitas makanan yang diterima siswa. Selain itu, mereka meminta adanya klarifikasi dari pihak pengelola terkait laporan masyarakat mengenai temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi di beberapa wilayah.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola program di daerah, termasuk meminta adanya transparansi data terkait rantai distribusi dan pengelolaan program MBG di Sumatera Utara.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan publik, Cipayung Plus Sumut memperkenalkan inisiatif “Kawasan Bebas Mengadu”, yaitu layanan pengaduan masyarakat melalui nomor WhatsApp 088277009897. Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin melaporkan temuan terkait kualitas makanan maupun pelaksanaan program MBG di lapangan.

Aliansi tersebut menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah, pengelola program, dan masyarakat guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap serta ajakan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelaksanaan program.(Red)