Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa peredaran narkoba merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan menjadi persoalan yang harus ditangani secara bersama-sama.

“Kami mendukung penuh langkah Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di tempat-tempat hiburan malam yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Tidak boleh ada toleransi terhadap jaringan narkoba yang merusak generasi bangsa,” tegas Irham.

Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika akan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.

PW KAMMI Sumut juga mendorong jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pengawasan serta melakukan razia secara berkala terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

“Kami berharap pemberantasan narkoba dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tanpa pandang bulu. Apabila terdapat tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, maka harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Irham.

Ia menambahkan, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan melawan peredaran narkotika.

“PW KAMMI Sumut siap mendukung setiap langkah positif Polrestabes Medan dalam menciptakan Kota Medan yang aman, bersih dari narkoba, dan kondusif. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya praktik peredaran narkoba di lingkungan sekitar,” tutup Irham.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa keputusan Gubernur Sumut berkantor langsung di Kepulauan Nias merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di wilayah yang selama ini menghadapi berbagai tantangan pembangunan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memahami sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

“PW KAMMI Sumut mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang memilih berkantor di Kepulauan Nias. Ini bukan sekadar langkah simbolis, tetapi menjadi bukti bahwa pemerintah hadir secara langsung untuk melihat, mendengar, dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di daerah kepulauan,” ujar Irham.

Ia menilai bahwa selama bertahun-tahun Kepulauan Nias membutuhkan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Lebih lanjut, Irham berharap langkah berkantor di Nias tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi diikuti dengan percepatan realisasi program-program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah mendukung penuh kebijakan ini sehingga berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Kepulauan Nias dapat diselesaikan secara bertahap. Pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara tanpa terkecuali,” tegasnya.

PW KAMMI Sumatera Utara menilai bahwa pendekatan kepemimpinan yang turun langsung ke daerah merupakan langkah positif dalam memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan demikian, berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.(Red)

“Sejak awal proses Muswil berjalan sesuai mekanisme organisasi. Hasan Basri tidak terdaftar sebagai calon ketua dalam kontestasi tersebut. Karena itu, sangat disayangkan apabila kemudian muncul klaim kepemimpinan yang tidak sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Irham.

Ia menjelaskan bahwa meskipun saat ini terdapat dinamika dan perbedaan pandangan di tingkat pusat, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat wilayah, khususnya di Sumatera Utara.

“Kami berharap KAMMI Sumatera Utara tetap berada dalam satu garis kepemimpinan organisasi yang sah. Jangan sampai organisasi yang dibangun dengan semangat perjuangan kader justru ditarik ke dalam kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu,” tegasnya.

Terkait laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang telah dibawa ke ranah hukum, PW KAMMI Sumut menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal organisasi yang telah disalahpahami. Pihaknya membantah tuduhan pengeroyokan sebagaimana yang berkembang dan menyatakan merasa dirugikan oleh narasi yang beredar di ruang publik.

“Pasca kejadian sebenarnya sudah ada upaya komunikasi dan mediasi. Namun proses tersebut tidak berjalan karena pihak tertentu memilih membawa persoalan ini ke ruang publik. Kami melihat ada upaya membangun opini yang dapat merugikan nama baik organisasi,” katanya.

PW KAMMI Sumut menegaskan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak mengedepankan fakta serta tidak menjadikan persoalan internal organisasi sebagai komoditas politik.

Dalam kesempatan yang sama, PW KAMMI Sumut juga menilai kinerja Kapolrestabes Medan selama ini berjalan baik dan profesional. Menurut Irham, hal itu terlihat dari pelayanan publik maupun pengamanan berbagai kegiatan masyarakat yang berlangsung secara humanis dan kondusif.

“Kami melihat kepemimpinan Kapolrestabes Medan saat ini telah menjalankan tugas dengan baik. Polri harus terus didukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga menyoroti langkah sejumlah pihak yang membawa persoalan organisasi hingga ke Mabes Polri dengan membangun narasi mengenai pencopotan Kapolrestabes Medan. Menurut Irham, langkah tersebut sangat disayangkan karena berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan adanya kelompok tertentu yang membawa persoalan internal organisasi lalu mengaitkannya dengan kinerja aparat kepolisian. Apalagi sampai muncul narasi mengenai pencopotan Kapolrestabes Medan. Hal tersebut menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyikapi dan menyelesaikan dinamika organisasi,” ujarnya.

Irham menilai narasi tersebut muncul akibat tidak dipahaminya mekanisme organisasi maupun substansi persoalan secara utuh. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila dinamika internal organisasi dijadikan dasar untuk menilai kinerja aparat kepolisian.

“Jangan karena tidak memahami dinamika internal organisasi kemudian kegaduhan tersebut dikaitkan dengan kegagalan Kapolrestabes Medan. Masyarakat Kota Medan tentu dapat menilai berbagai kerja dan langkah progresif yang telah dilakukan Polrestabes Medan dalam menjaga kondusivitas kota,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan tidak dibangun dari konflik internal organisasi yang kemudian diarahkan menjadi opini terhadap kinerja aparat.

Di akhir pernyataannya, PW KAMMI Sumut mengajak seluruh kader dan keluarga besar KAMMI untuk kembali mengedepankan nilai persaudaraan, musyawarah, dan menjaga marwah organisasi.

“Kami mengajak seluruh kader untuk mengedepankan semangat ukhuwah, musyawarah, dan kedewasaan dalam berorganisasi. Persatuan organisasi harus menjadi prioritas bersama demi menjaga marwah dan keberlangsungan perjuangan KAMMI,” tutup Irham.

Versi ini lebih layak untuk dikirim ke media karena alurnya lebih rapi, kutipan tidak berulang, dan fokus pada tiga isu utama: legitimasi kepemimpinan, klarifikasi persoalan internal organisasi, serta penegasan dukungan terhadap kinerja Kapolrestabes Medan.(Red)

Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai pemerintah dan PT Pertamina gagal menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat tidak seharusnya dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi dan penjelasan yang memadai.

“Kenaikan Pertamax hampir Rp4.000 per liter dalam satu kebijakan merupakan kenaikan yang sangat drastis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi pukulan langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan subsidi namun tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Irham, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai pemerintah tidak transparan dalam mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya, masyarakat mendadak dihadapkan pada harga baru tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai dasar perhitungan maupun urgensi kebijakan tersebut.

“Rakyat selalu diminta memahami kondisi negara, memahami situasi global, memahami beban fiskal pemerintah. Tetapi kapan pemerintah mau memahami rakyat? Kapan pemerintah menunjukkan empati terhadap masyarakat yang setiap hari harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya?” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga mengingatkan bahwa BBM merupakan urat nadi perekonomian nasional. Kenaikan harga BBM, kata Irham, berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga bahan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir kenaikan ini akan memicu gelombang kenaikan harga komoditas lainnya. Pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU setelah kenaikan harga Pertamax diumumkan. Banyak pengguna Pertamax disebut beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran.

“Kondisi ini berpotensi menyebabkan lonjakan konsumsi Pertalite secara masif. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin terjadi kelangkaan Pertalite di berbagai daerah. Dampaknya akan jauh lebih luas dan memicu keresahan masyarakat,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumatera Utara mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional.

“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Irham.

Menurutnya, jabatan publik harus diukur dari keberpihakannya kepada masyarakat. Ketika kebijakan yang dihasilkan justru menambah penderitaan rakyat dan menimbulkan kegaduhan nasional, maka evaluasi hingga pergantian pejabat merupakan langkah yang wajar.

“Stabilitas energi bukan hanya soal bisnis dan keuntungan perusahaan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara tidak boleh membiarkan rakyat terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” katanya.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, serta berbagai elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Irham menegaskan bahwa suara masyarakat tidak boleh diabaikan dan harus disampaikan melalui jalur demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyikapi kebijakan kenaikan BBM yang sangat membebani rakyat. Jika suara rakyat tidak didengar, maka gerakan rakyat harus diperlihatkan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bermartabat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Ini bukan sekadar soal harga BBM, tetapi soal keadilan ekonomi, keberpihakan negara kepada rakyat, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Irham.

Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sebelum dampaknya semakin meluas dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

“Jangan tunggu kemarahan rakyat membesar. Dengarkan aspirasi masyarakat sejak sekarang. Pemerintah harus membatalkan atau meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik,” tutup Irham Sadani Rambe.(Arif)

Ketua Umum PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menilai kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat seharusnya disertai sosialisasi serta penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

“Kenaikan Pertamax dalam jumlah yang cukup besar bukan sekadar perubahan angka. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok kelas menengah yang selama ini tidak menerima subsidi,” ujar Irham.

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait energi agar masyarakat memahami alasan dan urgensi dari keputusan tersebut.

PW KAMMI Sumut juga menilai kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir dampaknya akan meluas terhadap harga berbagai komoditas, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti potensi meningkatnya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan BBM tertentu apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumut mendesak Presiden RI untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola sektor energi nasional, termasuk terhadap jajaran pimpinan yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi serta membangun komunikasi publik yang baik,” tegas Irham.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, dan elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis yang dijamin konstitusi.

“Jika suara rakyat tidak didengar, maka aspirasi harus terus disuarakan secara terbuka, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.

Sebagai bentuk sikap organisasi, PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Ini bukan hanya soal harga BBM, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Irham Sadani Rambe.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai langkah tersebut mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat yang selama ini terdampak oleh terganggunya pasokan listrik.

“PW KAMMI Sumatera Utara mengapresiasi langkah cepat dan ketegasan Gubernur Sumatera Utara yang turun langsung menyampaikan aspirasi serta keluhan masyarakat kepada PLN. Kehadiran pemerintah di tengah persoalan yang dihadapi rakyat merupakan wujud kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Irham.

Menurutnya, pemadaman listrik bergilir tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap sektor usaha, khususnya pelaku UMKM, pedagang kecil, dan berbagai sektor produktif yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik tidak bisa dianggap sepele. Banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerusakan peralatan akibat gangguan listrik yang terjadi,” tegasnya.

PW KAMMI Sumatera Utara juga mendesak PLN agar tidak hanya memberikan penjelasan teknis mengenai penyebab pemadaman, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Kami mendesak PLN untuk segera memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kompensasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pelayanan yang tidak maksimal serta kerugian yang dialami masyarakat,” lanjut Irham.

Selain itu, PW KAMMI Sumut meminta PLN menyampaikan informasi secara transparan terkait penyebab gangguan, estimasi durasi perbaikan, serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

“Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang utama aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, PLN harus memastikan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat Sumatera Utara,” tutup Irham.

PW KAMMI Sumatera Utara berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PLN dapat menghasilkan solusi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan kelistrikan yang terjadi.(Red)

Apresiasi ini disampaikan menyusul kondisi geopolitik internasional yang tengah bergejolak, termasuk konflik perang di berbagai kawasan yang berdampak pada rantai pasok energi global. Meski demikian, pemerintah dinilai mampu memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tetap aman serta harganya relatif stabil di tengah tekanan global.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menyatakan bahwa langkah strategis yang diambil Kementerian ESDM patut diapresiasi karena berhasil menjaga daya beli masyarakat.

“Di tengah situasi global yang tidak baik-baik saja, stabilitas harga BBM dan LPG merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.

Kami mengapresiasi kinerja Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia yang mampu menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Irham.

Ia juga menambahkan bahwa stabilitas energi memiliki dampak langsung terhadap sektor ekonomi lainnya, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada harga energi.

PW KAMMI Sumut berharap pemerintah terus memperkuat kebijakan energi yang berkeadilan serta memastikan distribusi energi merata hingga ke daerah-daerah. Selain itu, KAMMI juga mendorong adanya inovasi dan diversifikasi energi guna mengantisipasi potensi krisis di masa mendatang.

“Ke depan, kami berharap pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan,” tutup Irham.(Red)

Kondisi ini dinilai berpotensi menyimpang dari fungsi dasar kawasan yang sejatinya diperuntukkan sebagai pusat pembinaan dan pendidikan karakter generasi muda.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menyampaikan bahwa Bumi Perkemahan Sibolangit merupakan aset strategis pembinaan kepemudaan yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Bumi Perkemahan Sibolangit sejatinya adalah ruang pembinaan generasi muda, ruang pendidikan karakter, dan pusat kegiatan kepramukaan. Namun berdasarkan informasi dan temuan yang beredar, kawasan ini diduga telah disalahgunakan akibat pengelolaan yang belum optimal serta lemahnya pengawasan,” ujar Irham.

PW KAMMI Sumut mendorong agar pengelolaan Bumi Perkemahan Sibolangit dievaluasi secara menyeluruh dan selanjutnya diserahkan kepada Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Sumatera Utara, sebagai lembaga yang dinilai memiliki mandat, pengalaman, serta legitimasi dalam pembinaan kepemudaan.

“Kami berharap kawasan ini dapat dikelola langsung oleh Kwarda Pramuka Sumut agar fungsi pembinaan, pendidikan karakter, dan pengembangan generasi muda dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Irham menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi tumbuhnya aktivitas ilegal di kawasan Bumi Perkemahan Sibolangit, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap fungsi kawasan tersebut.

Di sisi lain, PW KAMMI Sumut mengapresiasi langkah aparat kepolisian, khususnya Polrestabes Medan, yang telah melakukan penindakan terhadap dugaan aktivitas narkoba dan perjudian di kawasan tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah Polrestabes Medan yang telah bertindak tegas. Ini menjadi bukti komitmen aparat dalam menjaga ruang publik dari dugaan tindak pidana narkotika dan perjudian,” kata Irham.

Meski demikian, PW KAMMI Sumut menekankan bahwa proses hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Mereka berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaku lapangan, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pengendali atau pemberi perlindungan, apabila terbukti secara hukum.

“Penegakan hukum yang menyeluruh dan adil sangat penting agar permasalahan ini tidak terulang kembali di masa mendatang,” tegasnya.

PW KAMMI Sumut menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan generasi muda, dengan harapan Bumi Perkemahan Sibolangit dapat kembali difungsikan sebagai kawasan yang aman, edukatif, dan bermartabat.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, dalam keterangannya kepada media menyampaikan keprihatinan atas belum adanya kejelasan penangkapan terhadap Sugeng, yang disebut-sebut sebagai bandar narkoba skala besar dan diduga masih aktif mengendalikan peredaran narkotika.

Menurut Irham, Sugeng telah ditetapkan sebagai DPO sejak Agustus 2023. Namun hingga saat ini, aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan hasil konkret dalam upaya penangkapannya.

“Ironisnya, meskipun sudah berstatus DPO sejak Agustus 2023, hingga hari ini yang bersangkutan belum juga ditangkap,” ujar Irham.

PW KAMMI Sumut juga mengungkapkan dugaan bahwa Sugeng masih bebas beraktivitas dengan menggunakan nama samaran OB. Ia diduga berperan sebagai pengendali peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Medan Utara, khususnya Kecamatan Medan Belawan dan Medan Labuhan.

Irham menambahkan, penetapan DPO terhadap Sugeng dilakukan pada masa kepemimpinan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon. Namun hingga kini, belum ada informasi resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

Lebih lanjut, PW KAMMI Sumut menilai keberadaan Sugeng berdampak serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan, pihaknya menduga adanya keterkaitan antara peredaran narkoba dengan konflik sosial yang kerap terjadi di wilayah Medan Utara.

“Kami menduga ada keterlibatan Sugeng dalam memicu sejumlah tawuran, dengan modus pemberian narkoba secara gratis kepada pelaku tawuran. Dugaan ini perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum,” kata Irham.

Atas dasar itu, PW KAMMI Sumut mendesak Polda Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan untuk segera menindaklanjuti penangkapan DPO tersebut serta menertibkan jaringan peredaran narkoba di Medan Utara.

Irham juga menyatakan, apabila tidak ada langkah tegas dalam waktu dekat, PW KAMMI Sumut siap melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum agar segera menuntaskan kasus tersebut.(Arif)

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem. Kondisi ini menuntut kehadiran negara secara nyata melalui koordinasi lintas sektor guna memastikan keselamatan masyarakat serta percepatan penanganan darurat di lapangan. Dalam konteks tersebut, Polda Sumut dinilai aktif mengambil peran strategis, mulai dari pengamanan wilayah terdampak, proses evakuasi korban, hingga pengawalan distribusi bantuan kemanusiaan.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menyampaikan bahwa kehadiran langsung Kapolda Sumut bersama jajaran di lokasi bencana memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dari sisi teknis penanganan, tetapi juga dari aspek psikologis dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Kami melihat Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan visioner dengan turun langsung ke lapangan dalam penanganan bencana. Ini menjadi bukti penting bahwa negara hadir ketika rakyat menghadapi situasi sulit,” ujar Irham.

Irham menambahkan, pola kepemimpinan yang ditunjukkan Kapolda Sumut juga tercermin dari sinergi dan kolaborasi yang dibangun antara Polda Sumut dengan TNI, pemerintah daerah, relawan kemanusiaan, serta berbagai elemen masyarakat sipil. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

PW KAMMI Sumut berharap pola respons cepat dan kepemimpinan kolaboratif yang telah ditunjukkan Kapolda Sumut dapat terus dipertahankan dan menjadi standar penanganan bencana di masa mendatang, khususnya di wilayah Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.

“Penanganan darurat memang sangat penting, namun ke depan kami juga mendorong adanya langkah pencegahan dan mitigasi bencana yang lebih terencana dan berkelanjutan. PW KAMMI Sumut siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi seluruh pihak dalam upaya kemanusiaan dan pengurangan risiko bencana di Sumatera Utara,” tutup Irham. (Red)