PW PII Sumsel

Mencederai Konstitusi, PD PII Kota Palembang Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap PW PII Sumsel 2025–2027

redaksi — Mon, 16 Mar 2026 02:04:50 +0000

Ketua Umum PD PII Kota Palembang, Aflah Ramadhan, menegaskan bahwa komposisi kepengurusan PW PII Sumsel saat ini dinilai mencederai marwah organisasi dan berpotensi menghambat proses regenerasi kader secara sehat.

“Kami tidak bisa tinggal diam ketika rumah besar ini dikelola dengan cara-cara yang menabrak aturan dasar organisasi. PII adalah organisasi kader. Jika pada tingkat pimpinan wilayah saja konstitusi diabaikan, maka integritas organisasi sedang dipertaruhkan,” ujar Aflah Ramadhan.

Poin Utama Dugaan Pelanggaran Konstitusi

PD PII Kota Palembang menyoroti empat poin krusial yang menjadi dasar penyampaian mosi tidak percaya tersebut:

1. Pelanggaran Batas Usia
Ditemukannya pengurus atas nama Anggra Putra Lintang yang telah berusia di atas 30 tahun. Kondisi ini dinilai melanggar batas usia maksimal anggota aktif dan kader sebagaimana diatur dalam konstitusi PII.

2. Mandeknya Sirkulasi Kader
Penunjukan Sri Wulandari sebagai Bendahara Umum sekaligus merangkap Ketua Bidang Kaderisasi dinilai bermasalah. Yang bersangkutan tercatat telah menjabat selama empat periode dalam struktur PW PII Sumsel, melampaui batas maksimal dua periode. Selain itu, rekam jejak pengelolaan keuangan yang bersangkutan juga dipertanyakan untuk mengemban amanah sebagai Bendahara Umum.

3. Persoalan Integritas Personalia
Masuknya sejumlah nama yang memiliki riwayat mengundurkan diri pada periode sebelumnya, seperti Agus Awal Efendi (Kabid PPO), Deny Dafa Maulana, Muhammad Zazili, dan Kemas Syarif Hidayatullah, menunjukkan lemahnya proses seleksi serta pertimbangan kepemimpinan dalam penyusunan struktur organisasi.

4. Pelanggaran Kualifikasi Kader
Mayoritas personalia PW PII Sumsel periode 2025–2027 diketahui belum mengikuti jenjang perkaderan Advance Training dan Pendidikan Instruktur Dasar (PID). Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi organisasi yang berpotensi merusak standar kompetensi kepemimpinan di tingkat wilayah.

Sikap Resmi PD PII Kota Palembang

Berdasarkan temuan tersebut, PD PII Kota Palembang menuntut adanya peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap struktur kepengurusan PW PII Sumsel periode 2025–2027. PD PII Kota Palembang juga meminta Pengurus Besar (PB) PII untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara konstitusional demi menjaga marwah dan keberlangsungan organisasi.

“Mosi ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap PII. Kami ingin organisasi ini dipimpin oleh kader yang secara administratif sah, secara moral berintegritas, dan secara perkaderan mumpuni,” tutup Aflah.(Red)

Isu Kedekatan Aktivis Perempuan PW PII Sumsel: Persimpangan Antara Cinta, Ambisi Akademik, dan Tekanan Finansial

redaksi — Wed, 07 Jan 2026 07:03:47 +0000

PALEMBANG|PERS.NEWS — Di tengah dinamika jelang pemilihan ketua umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Selatan, kisah personal seorang aktivis perempuan berinisial SW menjadi topik hangat di kalangan internal organisasi. SW, yang dikenal sebagai kader aktif sekaligus bendahara PW PII Sumsel, dikabarkan tengah berada di persimpangan persoalan finansial keluarga, cita-cita melanjutkan studi magister (S2), serta isu kedekatannya dengan tokoh laki-laki berinisial KSH, yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat ketua umum.

Di balik perannya mengelola keuangan organisasi, SW disebut menghadapi tekanan finansial keluarga akibat jeratan pinjaman online (pinjol) yang belum sepenuhnya terselesaikan. Sementara itu, KSH dikenal sebagai figur yang tengah mencuri perhatian dalam bursa kepemimpinan PW PII Sumsel.

Isu yang berkembang menyebutkan adanya kedekatan personal antara keduanya. Kedekatan tersebut bahkan dikaitkan dengan dugaan janji bantuan penyelesaian masalah keuangan yang menimpa keluarga SW, sekaligus dukungan terhadap rencana studinya ke jenjang S2. Situasi inilah yang kemudian memantik perbincangan di kalangan kader dan pengurus, terlebih di tengah memanasnya konsolidasi jelang pemilihan ketua umum.

Bagi sebagian pihak, kisah ini dianggap sebagai potret bagaimana urusan personal, tekanan ekonomi, ambisi akademik, dan dinamika kekuasaan organisasi bisa bertemu di satu titik yang sensitif. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan kerentanan, terutama bagi kader perempuan yang berada di posisi strategis namun menghadapi keterbatasan sumber daya.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Informasi yang beredar masih sebatas cerita internal dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Sejumlah kader menilai penting adanya klarifikasi terbuka agar isu ini tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan individu maupun organisasi. Di sisi lain, pengamat organisasi mahasiswa mengingatkan pentingnya menjunjung etika, profesionalitas, serta memisahkan urusan pribadi dari kepentingan struktural.

Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan yang berimbang dan memastikan akurasi informasi yang disampaikan.(Red)

Fokus Muktamar Nasional, PD PII se-Sumsel Sepakat Tunda Konferensi Wilayah

redaksi — Tue, 06 Jan 2026 04:01:52 +0000

PALEMBANG|PERS.NEWS – Sejumlah Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) di wilayah Sumatera Selatan resmi mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait dinamika organisasi menjelang perhelatan akbar Muktamar PII XXXIII. Melalui surat pernyataan yang ditandatangani pada Senin, 5 Januari 2026, para pimpinan daerah sepakat menunda pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konwil) PW PII Sumatera Selatan demi memprioritaskan keberhasilan agenda nasional tersebut.

Pernyataan sikap ini didukung oleh PD PII Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), Banyuasin, OKU Timur, Musi Banyuasin, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Langkah ini diambil setelah mencermati dinamika organisasi yang berkembang di tingkat wilayah maupun pusat, serta mempertimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas organisasi dan kemaslahatan gerakan secara keseluruhan.

Dalam dokumen resmi tersebut, para pimpinan daerah menegaskan empat poin utama. Pertama, PD PII se-Sumatera Selatan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung PW PII Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Muktamar PII XXXIII di Kota Palembang. Seluruh energi, sumber daya, dan konsentrasi kader dinyatakan siap difokuskan untuk menyukseskan perhelatan nasional ini.

Kedua, para pimpinan daerah menilai bahwa keberhasilan Muktamar merupakan marwah, kehormatan, sekaligus harga diri bagi seluruh kader PII di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, penyelesaian amanah nasional harus ditempatkan sebagai prioritas utama dibandingkan agenda kewilayahan lainnya.

Ketiga, melalui musyawarah dan mufakat, disepakati bahwa pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konwil) PW PII Sumatera Selatan akan dilaksanakan setelah seluruh rangkaian Muktamar Nasional selesai secara paripurna. Keputusan ini diambil agar proses transisi kepemimpinan berjalan kondusif, terarah, serta bebas dari potensi tumpang tindih agenda organisasi.

Keempat, PD PII yang menandatangani pernyataan ini menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal kebijakan PW PII Sumatera Selatan dalam menjaga stabilitas organisasi hingga berakhirnya masa bakti yang diperpanjang. Semua itu dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu memastikan kelancaran dan kesuksesan Muktamar.

Penyesuaian waktu pelaksanaan Konwil ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh energi, sumber daya, serta perhatian kader PII di Sumatera Selatan tercurah sepenuhnya dalam menyambut tamu-tamu nasional dan menyukseskan rangkaian Muktamar di Kota Palembang.

Dokumen tersebut ditutup dengan penegasan bahwa pernyataan sikap ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen kuat demi kejayaan Pelajar Islam Indonesia serta keberlanjutan gerakan pendidikan dan keislaman di kalangan pelajar.(red)