Reformasi Birokrasi

EK LMND Kota Binjai Apresiasi Komitmen Lapas Kelas IIA Binjai Bersih dari Pungli, Narkoba, dan Handphone Ilegal

redaksi — Thu, 05 Feb 2026 04:44:19 +0000

BINJAI|PERS.NEWS-Komitmen mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bersih dari pungutan liar (pungli), penyelundupan handphone, dan peredaran narkoba terus ditegaskan oleh Lapas Kelas IIA Binjai. Atas komitmen tersebut, Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada jajaran Lapas Kelas IIA Binjai.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui pelaksanaan razia gabungan secara menyeluruh bersama Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri, serta Polisi Militer Denpom I/5-2, yang dilaksanakan pada Kamis (29/1) malam.

“Razia ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan Lapas Kelas IIA Binjai benar-benar bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan pungutan liar. Tidak ada ruang bagi pelanggaran aturan di dalam lapas,” tegas pihak Lapas.

Razia dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Rudi Icuana Sembiring. Dalam pelaksanaannya, petugas gabungan berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang yang tidak seharusnya berada di dalam kamar hunian warga binaan.

Ketua LMND Kota Binjai, EW Gurky, menegaskan bahwa Lapas Kelas IIA Binjai telah menegakkan aturan secara profesional tanpa pengecualian. Menurutnya, berbagai tudingan terkait adanya perlakuan khusus maupun peredaran narkoba di dalam lapas tersebut tidaklah benar.

EW Gurky, yang juga dikenal sebagai tokoh mahasiswa nasional dan Wakil Komandan TKN Fanta Prabowo–Gibran, turut mengapresiasi langkah tegas Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas serta Kepala Lapas Kelas IIA Binjai dalam menjaga komitmen lapas yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan pungutan liar.

“Kami meyakini bahwa Lapas Kelas IIA Binjai bersih dari segala bentuk kegiatan ilegal. Bahkan, kami dari LMND Kota Binjai menilai Lapas Kelas IIA Binjai layak menjadi panutan bagi lapas-lapas lain di seluruh Indonesia,” pungkasnya.(EGS)

Formasu Geruduk Kemenag RI, Tuntut Evaluasi Pimpinan Kemenag Sumut

redaksi — Thu, 13 Nov 2025 06:16:28 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS —Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sumatera Utara (Formasu) menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Kamis (13/11/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait perlunya perhatian terhadap kinerja dan tata kelola di lingkungan Kemenag Provinsi Sumatera Utara.

Koordinator aksi, Akmal Tarigan, mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan aspirasi masyarakat agar Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan dan jajaran Kantor Wilayah Kemenag Sumut.

“Kami membawa suara masyarakat Sumatera Utara yang berharap adanya evaluasi di tubuh Kemenag Sumut. Kami ingin agar proses ini berjalan secara profesional dan transparan,” ujar Akmal di sela aksi.

Empat Poin yang Disorot Formasu

Dalam pernyataan sikapnya, Formasu menyoroti sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Beberapa di antaranya meliputi:

1.Penggunaan anggaran proyek rehabilitasi gedung dan bangunan Puspenkom Regional I Medan tahun anggaran 2024.

2.Proses pengangkatan pejabat di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang dinilai perlu ditinjau kembali prosedurnya.

3.Mekanisme redistribusi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan penyuluh agama.

4.Proses mutasi ASN yang disebut sebagian pihak masih perlu ditingkatkan transparansinya.

Formasu menekankan bahwa poin-poin tersebut disampaikan sebagai bentuk masukan agar dilakukan pemeriksaan dan evaluasi internal sesuai mekanisme yang berlaku.

Tuntutan dan Harapan :

-Melalui aksi tersebut, Formasu menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pihak Kemenag dan DPR RI, di antaranya:

-Meminta Menteri Agama RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan Kanwil Kemenag Sumut.

-Mengimbau Wakil Menteri Agama RI untuk menjaga objektivitas dalam proses evaluasi.

-Mendorong Inspektorat Jenderal Kemenag RI melakukan pemeriksaan internal secara profesional dan transparan.

-Mengajak Komisi VIII DPR RI untuk turut mengawasi proses evaluasi agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

“Dorongan untuk Perbaikan Tata Kelola”

Menurut Formasu, sejumlah dinamika di lingkungan Kemenag Sumut dalam dua tahun terakhir menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola birokrasi dan peningkatan komunikasi internal.

“Kami tidak bermaksud menjatuhkan siapapun, tetapi mendorong perbaikan agar Kemenag Sumut semakin profesional dan berintegritas,” tambah Akmal.

Aksi damai yang dimulai dari Bundaran HI dan berakhir di Kantor Kemenag RI tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta membawa spanduk bertuliskan seruan moral untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi di Kemenag Sumut.(Red)

Sumber :Forum Masyarakat Sumatera Utara (Formasu)

Reformasi Cuma Panggung, Birokrasi Jadi Milik Keluarga — GMKRB Deli Serdang Angkat Suara!

redaksi — Tue, 04 Nov 2025 07:17:01 +0000

DELI SERDANG |PERS.NEWS- Gerakan Mahasiswa Kawal Reformasi Birokrasi (GMKRB) Kabupaten Deli Serdang melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas penunjukan Rudi Akmal Tambunan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM.

Rudi Akmal diketahui merupakan adik kandung Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sekdakab.

Penunjukan ini memicu sorotan tajam dari kalangan mahasiswa karena dinilai mencederai semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.

Ketua GMKRB Deli Serdang, Fikri Aulia, menilai langkah tersebut sebagai kemunduran moral birokrasi dan bukti bahwa reformasi hanya dijadikan alat pencitraan.

“Reformasi birokrasi yang katanya menjadi prioritas ternyata hanya isapan jempol belaka—hanya omon-omon! Jika jabatan publik diberikan kepada keluarga sendiri, maka itu bukan reformasi, tapi deformasi moral pemerintahan,” tegas Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2025).

Fikri juga menyoroti bahwa praktik seperti ini memperlihatkan wajah birokrasi yang sarat dengan nepotisme dan kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, jabatan publik seharusnya diisi oleh aparatur yang berkompeten, bukan karena hubungan darah atau kedekatan politik.

“Birokrasi seharusnya menjadi rumah bagi rakyat, bukan milik keluarga penguasa. Ketika prinsip meritokrasi dikorbankan, maka kepercayaan publik akan runtuh,” ujarnya.

GMKRB Deli Serdang menilai tindakan tersebut melanggar prinsip good governance dan bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang menuntut pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas.

“Ini bukan persoalan pribadi, tapi soal moralitas pemerintahan. Publik berhak menuntut kejelasan dan akuntabilitas dari setiap keputusan pejabat publik,” tambah Fikri.

Organisasi mahasiswa ini mendesak Bupati Deli Serdang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penempatan pejabat struktural, serta memastikan proses promosi jabatan dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

GMKRB Deli Serdang juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya reformasi birokrasi di daerah, sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan jabatan publik sebagai alat mempertahankan dinasti kekuasaan.

“Kami akan terus bersuara, karena diam berarti membiarkan penyimpangan. Reformasi birokrasi harus dikembalikan ke rel yang benar—bukan dijadikan panggung keluarga,” pungkas Fikri.(Red)

Sumber:Gerakan Mahasiswa Kawal Reformasi Birokrasi (GMKRB) Sudah Terkonfirmasi