Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, menyatakan bahwa bq zzz q masyarakat perlu mendapatkan informasi kesehatan yang utuh, berimbang, dan berbasis edukasi, bukan sekadar paparan narasi ancaman yang memicu kepanikan publik.

Menurut Agung, isu kesehatan global saat ini tidak lagi berdiri semata sebagai persoalan medis, melainkan juga telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi, industri, media, dan politik informasi global.

“Ketika muncul isu virus baru, masyarakat sering kali langsung dibanjiri judul-judul yang menakutkan. Padahal publik juga membutuhkan penjelasan yang sederhana mengenai bagaimana cara mencegah, mengenali risiko, dan melakukan penanganan awal secara tepat,” ujar Agung Nugroho dalam keterangan pers Rekan Indonesia di Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa Hantavirus memang merupakan penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal. Namun demikian, virus tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan COVID-19 karena sebagian besar jenisnya tidak mudah menular antarmanusia dan penyebarannya masih relatif terbatas.

Dalam keterangannya, Rekan Indonesia juga menilai bahwa berkembangnya isu penyakit menular sering kali berkaitan dengan meningkatnya kepentingan industri kesehatan global. Ancaman wabah akan memunculkan kebutuhan baru terhadap riset, alat diagnostik, obat-obatan, hingga pengembangan vaksin dan teknologi kesehatan.

Meski demikian, Agung menegaskan bahwa kritik terhadap industri farmasi global tidak boleh diarahkan menjadi penolakan terhadap ilmu pengetahuan maupun upaya kesehatan masyarakat.

“Kita harus tetap objektif. Industri kesehatan memang memiliki kepentingan ekonomi, tetapi tenaga kesehatan dan ilmuwan juga bekerja untuk mencegah jatuhnya korban. Yang perlu dikritisi adalah bagaimana informasi kesehatan disampaikan agar tidak berubah menjadi produksi ketakutan massal,” katanya.

Rekan Indonesia menilai pola komunikasi media modern cenderung mengedepankan aspek sensasional karena informasi yang memicu rasa takut dinilai lebih mudah menarik perhatian publik. Akibatnya, edukasi praktis mengenai pencegahan sering kali kalah menonjol dibandingkan narasi ancaman wabah.

Padahal, menurut Agung, langkah pencegahan virus Hanta justru lebih banyak berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat.

“Pencegahan virus Hanta sebenarnya sangat konkret. Menjaga kebersihan rumah, mengendalikan populasi tikus, memperbaiki sanitasi lingkungan, serta menggunakan pelindung saat membersihkan area yang terkontaminasi menjadi langkah penting yang harus dipahami masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membersihkan kotoran tikus dengan cara disapu dalam kondisi kering karena dapat membuat partikel berbahaya beterbangan di udara dan terhirup manusia. Rekan Indonesia mendorong penggunaan cairan disinfektan terlebih dahulu sebelum proses pembersihan dilakukan.

Selain itu, Rekan Indonesia meminta pemerintah dan media untuk lebih memperkuat edukasi kesehatan berbasis komunitas, terutama di wilayah dengan persoalan sanitasi buruk dan kepadatan permukiman tinggi yang rentan terhadap berkembangnya hewan pengerat.

Menurut Agung, pengalaman dunia menghadapi COVID-19 pandemic telah membuat masyarakat global menjadi sangat sensitif terhadap kemunculan virus baru. Situasi tersebut menyebabkan banyak informasi kesehatan disampaikan dengan pendekatan kewaspadaan tinggi yang terkadang berlebihan.

“Trauma pandemi membuat dunia mudah panik terhadap isu kesehatan baru. Karena itu, komunikasi publik harus tetap rasional dan proporsional. Kewaspadaan penting, tetapi masyarakat juga perlu diberi ketenangan dan pengetahuan yang jelas,” katanya.

Di akhir keterangannya, Rekan Indonesia mengajak masyarakat untuk tetap waspada tanpa terjebak dalam kepanikan maupun teori konspirasi yang berlebihan. Organisasi tersebut menilai bahwa edukasi kesehatan yang jernih, sederhana, dan mudah dipahami merupakan langkah paling penting dalam menjaga kesehatan publik di tengah derasnya arus informasi global saat ini.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya kabar tentang ancaman penyakit, tetapi juga panduan yang jelas tentang bagaimana tetap aman, sehat, dan tidak panik menghadapi situasi,” tutup Agung Nugroho.(PR)

Ikoriansyah menyampaikan bahwa pascabanjir risiko gangguan kesehatan masyarakat cenderung meningkat. Beberapa penyakit yang berpotensi muncul antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, diare, demam, serta penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah dengue (DBD).

“Pelayanan kesehatan pascabanjir harus menjadi prioritas utama. Masyarakat terdampak tidak boleh mengalami keterlambatan dalam mengakses layanan kesehatan, baik untuk pemeriksaan, pengobatan, maupun upaya pencegahan penyakit,” ujar Ikoriansyah, Jum’at (6/2/2026).

Ia menilai percepatan layanan kesehatan dapat dilakukan melalui penguatan fungsi puskesmas, pembukaan pos kesehatan di lokasi terdampak, serta penyediaan layanan kesehatan keliling guna menjangkau wilayah yang masih sulit diakses.

Selain itu, Ikoriansyah juga menekankan pentingnya ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta pemberian edukasi kesehatan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) penyakit pascabanjir.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPBD, dan relawan kesehatan sangat diperlukan. Relawan Kesehatan Indonesia Sumatera Utara siap bersinergi dan turun langsung membantu masyarakat,” katanya.

Rekan Indonesia Sumut berharap percepatan pelayanan kesehatan tersebut dapat memastikan terpenuhinya hak kesehatan masyarakat serta mencegah peningkatan angka kesakitan pascabencana di Sumatera Utara.(PR/Iko)

Aksi damai ini digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatera Utara, mengusung tema besar “Kesehatan adalah Hak, Bukan Komoditas: Wujudkan Keadilan Kesehatan untuk Semua.”

Ketua wilayah Sumatera Utara, Iko Riansyah, menyampaikan bahwa hingga kini akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi persoalan serius, terutama bagi kelompok miskin kota, pekerja informal, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan komunitas marjinal lainnya.

“Negara seharusnya menjamin layanan kesehatan tanpa diskriminasi, bukan malah mengomersialisasikannya. Kesehatan bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk dijamin bagi semua,” tegas Iko.

Dalam seruan aksinya, Rekan Indonesia Sumut juga menyampaikan sejumlah tuntutan konkret, di antaranya:

1. Tolak komersialisasi layanan kesehatan.
2. Hapuskan Denda Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan (pepres no. 64/2020 pasal 42).
3. Cabut Pepres No. 82/2018 tentang JKN.
4. Cabut Permenkes No.47/2018 No.47/2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.
5. Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Tanpa Syarat terutama bagi kelompok miskin kota, pekerja informal, masyarakat adat, dan difabel.
6. Bangun Preventif & Promotif Kesehatan Berbasis Partisipasi Aktif Rakyat.
7. Ubah Batas Maksimal Tunggakan luran BPJS Kesehatan Dari 24 Bulan Jadi 3 Bulan.
8. Alat Kesehatan Canggih Wajib Dicover BPJS Kesehatan.
9. Perlindungan Keamanan Nakes Dari Tindak Kekerasan.
10. Negara wajib menjamin layanan kesehatan dasar gratis dan berkualitas.
11. Lakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Sementara itu, Soeandi Malik, selaku Wakil Koordinator Lapangan, menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk kepedulian dan dorongan moral masyarakat terhadap pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dalam sektor kesehatan.

“Kami tidak turun ke jalan untuk gaduh, tapi untuk menyuarakan nurani rakyat yang masih sulit mengakses layanan kesehatan. Negara harus hadir nyata, bukan hanya lewat slogan,” ujar Soeandi.
Ia juga menambahkan, “Momentum Hari Kesehatan Nasional harus menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara, bukan kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu.”

Aksi damai ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin oleh negara. “Momentum HKN tahun ini harus menjadi ajang untuk menegaskan kembali bahwa kesehatan bukan barang dagangan. Kesehatan adalah hak setiap warga negara,” tutup Iko Riansyah. (PR)