Dukungan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Sultan Deli XIV, Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Sabtu (15/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Medan untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, Kenduri Diraja menjadi momentum penting untuk menjaga sekaligus memperkuat keberadaan Kesultanan Deli sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan Kota Medan.

> “Kami mendukung penuh kegiatan Kenduri Diraja Negeri Deli. Semoga seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi keberadaan Kesultanan Deli serta masyarakat Kota Medan,” ujar Rico Waas.

Rico juga menegaskan, meski Pemko Medan tetap menghormati kewenangan internal Kesultanan Deli, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan daerah dalam membantu memperkuat keberadaan serta pelestarian warisan budaya Kesultanan Deli.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui revitalisasi kawasan bersejarah Taman Sri Deli. Rico memastikan penataan yang berlangsung tahun ini tetap mempertahankan nilai heritage dan statusnya sebagai kawasan cagar budaya.

> “Kami memastikan penataan Taman Sri Deli yang berlangsung tahun ini tetap mempertahankan nilai heritage dan statusnya sebagai cagar budaya, sehingga menjadi ruang publik yang makin indah tanpa kehilangan karakter sejarahnya,” katanya.

Selain Taman Sri Deli, Rico Waas juga mendorong agar Istana Maimun mendapat perhatian lebih luas hingga tingkat nasional. Pemko Medan, kata dia, siap menjadi jembatan untuk mengkomunikasikan berbagai kebutuhan penguatan Kesultanan Deli, dengan tetap menghormati kewenangan pihak kesultanan dalam menentukan konsep dan arah pembangunan.

> “Komunikasikan berbagai kebutuhan penguatan kesultanan ke tingkat yang lebih luas agar Kesultanan Deli kian berkembang dan menjadi daya tarik wisata budaya,” pungkasnya.

Sementara itu, Sultan Deli XIV Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah dalam kesempatan tersebut mengundang langsung Wali Kota Medan untuk menghadiri puncak Kenduri Diraja Negeri Deli.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 di Masjid Jami’ Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli.

Sultan Deli XIV menjelaskan, acara akan diisi dengan pembacaan Surah Yasin dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Sultan Deli XIV.

> “Kami berharap Bapak Wali Kota Medan berkenan hadir dalam acara itu,” harapnya.(Red)

Sorotan tersebut muncul setelah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan menetapkan syarat penerima PKH Medan Makmur hanya bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 3 berdasarkan data kesejahteraan.

Menurut Zulkarnaen, kebijakan itu bertolak belakang dengan tujuan awal pembentukan program PKH Medan Makmur yang seharusnya mengakomodasi warga miskin Kota Medan yang belum memperoleh bantuan PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kalau PKH Kemensos memberikan syarat rentang Desil 1 sampai Desil 5, seharusnya PKH Medan Makmur paling tidak bisa menjangkau hingga Desil 6, bukan justru hanya sampai Desil 3. Semangat program ini adalah membantu masyarakat miskin yang belum menerima PKH Kemensos, sehingga syaratnya seharusnya lebih mudah, bukan lebih sulit,” ujar Zulkarnaen, Kamis (6/8/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, bantuan PKH dari Kemensos memang diperuntukkan bagi masyarakat dalam rentang Desil 1 hingga Desil 5. Namun, karena keterbatasan kuota, tidak seluruh warga yang memenuhi kriteria tersebut dapat menerima bantuan.

Di sisi lain, kata dia, masih banyak masyarakat miskin di Kota Medan yang berada pada Desil 4, Desil 5, bahkan Desil 6 yang juga belum tersentuh bantuan sosial. Karena itu, DPRD Medan meminta agar cakupan penerima PKH Medan Makmur diperluas hingga Desil 6.

“Kalau PKH Medan Makmur hanya diberikan kepada Desil 1 sampai Desil 3, bagaimana nasib masyarakat miskin di Desil 4, Desil 5, dan Desil 6 yang juga belum mendapatkan PKH Kemensos? Program ini harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan,” tegasnya.

Selain meminta perluasan kriteria penerima, Zulkarnaen juga mendesak Dinas Sosial agar tidak hanya berpedoman pada status desil dalam menentukan penerima bantuan. Menurutnya, pemerintah harus melakukan verifikasi faktual di lapangan dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan.

“Kalau memang terbukti miskin berdasarkan kondisi riil di lapangan, maka masyarakat tersebut harus mendapatkan PKH Medan Makmur, tanpa semata-mata terpaku pada status desil,” katanya.

Ia juga menyoroti proses pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan yang dinilai masih belum akurat. DPRD meminta Pemko Medan segera melakukan pembenahan agar penyaluran bantuan sosial, baik dari Kemensos maupun pemerintah daerah, benar-benar tepat sasaran.

“Kita meminta Dinas Sosial bersama seluruh perangkat kewilayahan segera menyelesaikan pendataan Perlinsos secara faktual, objektif, dan transparan agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang layak menerima bantuan namun justru terlewat,” pungkasnya.(Red)

Kepastian tersebut disampaikan usai pertemuan antara perwakilan massa aksi dengan jajaran Pemerintah Kota Medan dan pihak kepolisian di Gedung Balai Kota Medan, Kamis (26/2/2026).

Sebelumnya, ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Massa menolak penerbitan surat edaran tersebut dan meminta agar kebijakan itu dicabut.

Koordinator aksi sekaligus Ketua GAMKI Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, menilai surat edaran itu bersifat diskriminatif karena mencantumkan frasa “daging nonhalal”.

“Kalau mau tertibkan, tertibkan semua pedagang. Kenapa hanya pedagang daging nonhalal yang ditertibkan?” ujarnya saat berorasi.

Boydo yang juga mantan anggota DPRD Kota Medan menyebut selama ini penjualan daging babi di Kota Medan telah mengikuti aturan yang berlaku. Ia menjelaskan, sebelum dijual di lapak-lapak, hewan tersebut disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan.

Menurutnya, kegiatan pemotongan dan penjualan daging babi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan. Karena itu, ia mempertanyakan alasan diterbitkannya surat edaran tersebut.

Massa aksi juga meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk menemui mereka guna berdiskusi terkait tuntutan pencabutan surat edaran.

Setelah lebih dari satu jam menyampaikan aspirasi, sejumlah perwakilan massa akhirnya diperkenankan masuk ke Gedung Balai Kota Medan untuk berdialog dengan pemerintah daerah.

Usai lebih dari dua jam pertemuan, perwakilan massa bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dan Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menemui para peserta aksi.

Dalam keterangannya, Zakiyuddin mengatakan pemerintah akan melakukan penyempurnaan terhadap surat edaran tersebut dan memastikan para pedagang tetap dapat berjualan.

“Terima kasih atas masukannya yang berlangsung tertib. Kami akan melakukan pembahasan untuk penyempurnaan lagi,” katanya.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn memastikan pihak kepolisian akan menjamin keamanan para pedagang saat berjualan.

“Kami dari Polrestabes Medan akan memastikan keamanan para pedagang selama berjualan. Saya tadi mendampingi seluruh pembahasan yang berlangsung dengan baik. Terima kasih atas toleransinya,” ujarnya.

Mendengar pernyataan tersebut, massa yang mengikuti aksi menyambutnya dengan gembira dan berharap keputusan tersebut benar-benar diterapkan.

“Kami harap keputusan ini dijalankan dan kami bisa berjualan dengan aman tanpa harus didatangi Satpol PP lagi,” ujar salah seorang peserta aksi.(Red)