<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RN alias Risdan &#8211; Pers News</title>
	<atom:link href="https://pers.news/tag/rn-alias-risdan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pers.news</link>
	<description>pers.news - Informasi Terkini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 07:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://pers.news/wp-content/uploads/2025/10/cropped-1001363792-removebg-preview-100x100.png</url>
	<title>RN alias Risdan &#8211; Pers News</title>
	<link>https://pers.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DPP Gerakan Mahasiswa Silampari Kecam Dugaan Mafia Solar di Gandus, Desak Kapolda Sumsel Usut RN Alias Risdan</title>
		<link>https://pers.news/2026/10/09/dpp-gerakan-mahasiswa-silampari-kecam-dugaan-mafia-solar-di-gandus-desak-kapolda-sumsel-usut-rn-alias-risdan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[BBM subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[DPP Gerakan Mahasiswa Silampari]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan BBM Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Penampungan Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Gandus Palembang]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolda Sumsel]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Penegakan Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Sumsel]]></category>
		<category><![CDATA[Polrestabes Palembang]]></category>
		<category><![CDATA[PT Cakra Petro Energi]]></category>
		<category><![CDATA[RN alias Risdan]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=14469</guid>

					<description><![CDATA[PALEMBANG &#124; PERS.NEWS — Dugaan praktik penampungan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PALEMBANG | PERS.NEWS —</strong> Dugaan praktik penampungan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Silampari mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menyelidiki dugaan aktivitas tersebut dan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam pernyataan yang disampaikan pada 6 Oktober 2026, DPP Gerakan Mahasiswa Silampari juga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di Markas Polda Sumatera Selatan apabila penanganan dugaan praktik mafia BBM tersebut dinilai tidak berjalan serius.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lokasi yang menjadi sorotan berada di Jalan Lettu Karim Kadir No. 50, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang diklaim telah dihimpun pihak pelapor, lokasi tersebut diduga digunakan sebagai tempat penampungan dan transit distribusi solar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informasi yang beredar menyebutkan, BBM diduga masuk melalui jalur darat dari wilayah Lampung sebelum selanjutnya didistribusikan melalui jalur perairan Sungai Musi menggunakan kapal pengangkut minyak jenis *Self Propelled Oil Barge* (SPOB).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namun, dugaan alur distribusi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari aparat penegak hukum, termasuk pemeriksaan terhadap asal-usul BBM, dokumen pengangkutan, perizinan usaha, serta tujuan distribusinya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dugaan Keterlibatan Armada Tangki</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam informasi yang dihimpun, terdapat dugaan aktivitas keluar-masuk kendaraan tangki berwarna biru-putih dengan identitas PT Cakra Petro Energi di lokasi tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aktivitas bongkar muat disebut-sebut berlangsung pada berbagai waktu, mulai dari siang hingga malam dan dini hari. Pihak yang menyampaikan informasi itu juga menduga aktivitas di dalam gudang tidak selalu terlihat ketika ada pihak luar yang datang untuk meminta keterangan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meski demikian, keterlibatan perusahaan maupun armada tangki tersebut dalam dugaan pelanggaran hukum belum dapat dipastikan. Diperlukan klarifikasi dari manajemen PT Cakra Petro Energi serta pemeriksaan dokumen resmi oleh instansi berwenang untuk memastikan legalitas kegiatan pengangkutan dan distribusi BBM.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informasi dari sumber internal dan warga sekitar juga menyebut nama seorang pria berinisial RN alias Risdan, yang disebut-sebut diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan lokasi tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain itu, muncul dugaan mengenai adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Akan tetapi, dugaan keterlibatan RN maupun isu mengenai adanya pihak yang membekingi kegiatan itu masih harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gerakan Mahasiswa Silampari Desak Kapolda Bertindak</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Silampari, Febri, mendesak Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H., agar menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Febri menilai dugaan praktik distribusi BBM ilegal perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kerugian negara, terutama apabila berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi atau kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan sumber daya energi dimanfaatkan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DPP Gerakan Mahasiswa Silampari menyatakan akan menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di Polda Sumsel. Mereka mendesak aparat memeriksa lokasi yang dimaksud, menelusuri legalitas kegiatan usaha, serta memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut berdasarkan bukti yang sah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam perkembangan informasi yang disampaikan, GPP Sumsel dan Tim 7 juga mengklaim telah mengantongi dokumentasi serta titik koordinat lokasi. Mereka mengancam akan melakukan aksi langsung ke lokasi apabila aparat dinilai lambat menindaklanjuti laporan tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rencana aksi ke lokasi itu perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Penertiban, pemeriksaan, serta penyitaan barang bukti merupakan kewenangan aparat yang berwenang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Minta Legalitas Pengangkutan dan Distribusi Diperiksa</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Secara hukum, kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa perizinan yang diwajibkan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penerapan pasal pidana harus mempertimbangkan bentuk kegiatan, status perizinan, jenis BBM, bukti yang ditemukan, serta unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karena itu, aparat penegak hukum diharapkan menelusuri asal-usul solar, memeriksa dokumen pengangkutan dan niaga, memastikan status perizinan lokasi, serta mengklarifikasi dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apabila ditemukan bukti pelanggaran, penindakan diharapkan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan bantahan atas dugaan yang diarahkan kepada mereka.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari pengelola gudang, manajemen PT Cakra Petro Energi, RN alias Risdan, serta Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang terkait dugaan aktivitas tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Redaksi akan memperbarui pemberitaan setelah memperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak terkait. Dengan demikian, dugaan praktik mafia solar di kawasan Gandus perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan, profesional, dan berdasarkan bukti, sehingga persoalan ini dapat diungkap secara objektif sesuai hukum yang berlaku.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dugaan Penampungan BBM di Gandus Memanas, Polda Sumsel Diminta Turun Tangan</title>
		<link>https://pers.news/2026/10/02/dugaan-penampungan-bbm-di-gandus-memanas-polda-sumsel-diminta-turun-tangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 15:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivis]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi BBM]]></category>
		<category><![CDATA[dugaan penampungan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Gandus]]></category>
		<category><![CDATA[GPP Sumsel]]></category>
		<category><![CDATA[Migas]]></category>
		<category><![CDATA[minyak ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Palembang]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Sumsel]]></category>
		<category><![CDATA[Polrestabes Palembang]]></category>
		<category><![CDATA[PT Cakra Petro Energi]]></category>
		<category><![CDATA[RN alias Risdan]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[Tim 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=14375</guid>

					<description><![CDATA[PALEMBANG &#124; PERS.NEWS — Dugaan aktivitas penampungan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PALEMBANG | PERS.NEWS —</strong> Dugaan aktivitas penampungan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa izin di wilayah Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, kembali menjadi sorotan masyarakat dan sejumlah elemen aktivis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Salah satu lokasi yang mendapat perhatian berada di Jalan Lettu Karim Kadir, Kecamatan Gandus. Berdasarkan informasi dan penelusuran di lapangan, lokasi tersebut diduga digunakan untuk aktivitas bongkar muat dan penampungan BBM.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dari aparat penegak hukum dan instansi terkait, khususnya menyangkut status perizinan, asal-usul BBM, dokumen pengangkutan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan di lokasi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sejumlah kendaraan pengangkut BBM juga disebut terlihat beraktivitas di sekitar lokasi. Salah satunya disebut memiliki identitas perusahaan PT Cakra Petro Energi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namun, keberadaan kendaraan maupun identitas perusahaan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Pemeriksaan dokumen dan penyelidikan aparat diperlukan untuk memastikan legalitas maupun dugaan pelanggaran yang terjadi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nama RN Alias Risdan Disebut</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam penelusuran informasi di lapangan, muncul nama pria berinisial RN alias Risdan yang oleh sejumlah sumber disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas di lokasi tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informasi lain menyebut adanya dugaan distribusi BBM melalui jalur darat dan perairan, termasuk penggunaan kapal pengangkut minyak atau Self Propelled Oil Barge (SPOB) di wilayah Sungai Musi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai posisi RN alias Risdan, apakah sebagai pemilik, pengelola, atau pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, belum terverifikasi secara independen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Begitu pula informasi mengenai status RN yang disebut-sebut pernah menjadi anggota TNI serta dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan aktivitas di lokasi dinilai berlangsung tertutup.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Kalau ada orang luar atau awak media datang, biasanya dikatakan tidak ada aktivitas. Padahal menurut yang kami lihat, kegiatan bongkar muat masih berlangsung,&#8221;ujarnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Keterangan warga tersebut merupakan informasi yang masih perlu diverifikasi dan tidak dapat dijadikan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aktivis Desak Aparat Periksa Legalitas</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sorotan terhadap dugaan aktivitas tersebut turut disuarakan Gerakan Pemuda Peduli (GPP) Sumatera Selatan dan Tim 7.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mereka meminta aparat memeriksa legalitas lokasi, dokumen BBM, izin pengangkutan dan penyimpanan, serta pihak-pihak yang terlibat apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mereka juga mendorong agar penegakan hukum tidak berhenti pada pekerja atau sopir apabila penyelidikan nantinya menemukan dugaan keterlibatan pihak lain.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sementara itu, seruan untuk melakukan sweeping perlu ditempatkan dalam koridor hukum. Tindakan penertiban, pemeriksaan maupun penyitaan merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Polda Sumsel Diminta Verifikasi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Masyarakat meminta Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang memberikan penjelasan mengenai ada atau tidaknya penyelidikan terhadap dugaan aktivitas BBM di kawasan Gandus tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aparat diharapkan melakukan verifikasi terhadap lokasi, dokumen perizinan, asal-usul BBM, kendaraan pengangkut, serta jalur distribusinya untuk memastikan apakah seluruh kegiatan memiliki legalitas atau terdapat pelanggaran hukum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ketentuan Pidana</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ketentuan pidana dalam regulasi tersebut mencakup sejumlah kegiatan usaha migas yang dilakukan tanpa perizinan sesuai ketentuan. Penerapan pasal pidana harus disesuaikan dengan jenis kegiatan dan fakta hukum yang ditemukan melalui proses penyelidikan maupun penyidikan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karena itu, dugaan penampungan, pengangkutan maupun niaga BBM tanpa izin harus terlebih dahulu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh aparat berwenang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi dari pengelola lokasi, manajemen PT Cakra Petro Energi, RN alias Risdan, Polda Sumatera Selatan, serta Polrestabes Palembang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun memiliki kepentingan terhadap pemberitaan ini.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
