Satpol PP – Pers News

Polres Labuhanbatu Bersama TNI dan Satpol PP Gelar Patroli Gabungan, Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif

redaksi — Sun, 07 Jun 2026 11:18:34 +0000

LABUHANBATU|PERS.NEWS– Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Labuhanbatu bersama TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar Patroli Gabungan Tiga Pilar dengan menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan gangguan keamanan, Minggu (7/6/2026) malam.

Patroli gabungan tersebut difokuskan pada sejumlah tempat hiburan malam, kawasan rawan balap liar di Kelurahan Pulo Padang, serta titik yang berpotensi terjadi praktik pungutan liar (pungli) di Jalan Baru By Pass Simpang Hokley.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Selama patroli berlangsung, personel gabungan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga ketertiban dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan maupun keamanan lingkungan.

Selain mengantisipasi aksi balap liar yang berisiko membahayakan keselamatan pengguna jalan, patroli juga menyasar pencegahan praktik pungli yang dapat merugikan masyarakat. Personel turut melakukan pengecekan di sejumlah tempat hiburan malam guna memastikan aktivitas berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Labuhanbatu AKP Aswin Irwan, S.H., mengatakan bahwa patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Patroli gabungan ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, sekaligus mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas sejak dini,” ujar AKP Aswin Irwan.

Menurutnya, sinergi antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, terutama pada malam hari ketika potensi gangguan keamanan cenderung meningkat.

Polres Labuhanbatu juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan setiap tindak pidana maupun gangguan kamtibmas yang ditemukan melalui layanan Call Center 110 atau kantor kepolisian terdekat.

Melalui kegiatan patroli gabungan ini, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman, nyaman, dan kondusif.(Arif)

LMND Minta Penertiban Bangunan Liar dan Tabo Tuak di Binjai Dilakukan Tanpa Tembang Pilih

redaksi — Thu, 09 Apr 2026 13:02:01 +0000

BINJAI|PERS.NEWS— Ketua EK LMND Binjai, EW Gurky, menyoroti penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Binjai terkait dugaan bangunan liar dan aktivitas usaha ilegal. Ia menekankan pentingnya penertiban yang adil dan merata tanpa tebang pilih.

Menurut EW Gurky, jika pemerintah ingin menata kota secara efektif, seluruh bentuk pelanggaran sebaiknya ditindak, termasuk dugaan keberadaan lapo atau tabo tuak yang dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Ia menilai beberapa lokasi yang diduga ilegal masih beroperasi terbuka dan belum tersentuh penertiban.

“Kalau mau bicara penegakan aturan, jangan setengah-setengah. Bangunan liar dan tempat-tempat yang meresahkan masyarakat, termasuk tabo tuak, perlu ditertibkan juga,” ujarnya.

EW Gurky mendorong Wali Kota Amir Hamzah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Arief Sihotang, untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang tegas dalam menertibkan lokasi-lokasi tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan tabo tuak di sejumlah titik dapat menimbulkan keresahan, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan lingkungan.

Hingga berita ini ditulis, pihak Pemerintah Kota Binjai maupun Satpol PP belum memberikan konfirmasi resmi terkait rencana penertiban lokasi-lokasi tersebut.

EW Gurky berharap penertiban yang dilakukan bersifat menyeluruh dan adil, sehingga masyarakat melihat bukti nyata bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, sekaligus mendukung terciptanya Kota Binjai yang tertib, aman, dan berkeadilan.(Red)

EW Gurky Soroti Satpol PP Binjai, Tuding Hanya Sasar Pedagang Kecil

redaksi — Wed, 08 Apr 2026 18:19:13 +0000

BINJAI|PERS.NEWS— Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo–Gibran Sport, EW Gurky, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Binjai. Ia menilai penegakan Peraturan Daerah (Perda) di kota tersebut masih tebang pilih dan jauh dari rasa keadilan.

Menurutnya, aparat justru lebih sering menyasar pedagang kecil, sementara pelanggaran yang lebih besar terkesan dibiarkan tanpa tindakan.

“Penegakan perda tidak boleh tebang pilih. Jangan hanya berani kepada rakyat kecil, sementara pelanggaran lain yang jelas merusak tatanan kota justru dibiarkan,” tegas EW Gurky, Rabu (8/4/2026).

Penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di sejumlah titik, termasuk di Jalan Bandung, Kecamatan Binjai Selatan, dinilai tidak mencermin kan keadilan. Lapak-lapak pedagang kecil menjadi sasaran utama, tanpa diimbangi penindakan terhadap pelanggaran lain yang lebih serius.

EW Gurky menyoroti masih maraknya tempat-tempat yang diduga ilegal—mulai dari usaha tanpa izin hingga lokasi yang berpotensi menjadi sarang maksiat—yang tetap beroperasi tanpa tersentuh hukum. Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi.

“Kalau memang ingin menata kota, lakukan secara adil dan menyeluruh. Jangan hanya rakyat kecil yang jadi korban. Banyak tempat ilegal berdiri terang-terangan, tapi seolah kebal hukum. Ini ada apa?” ujarnya tajam.

Atas kondisi tersebut, ia mendesak Wali Kota Binjai untuk segera mengevaluasi kinerja Satpol PP. Bahkan, ia secara tegas meminta agar Kepala Satpol PP Binjai, Arief Sihotang, dicopot dari jabatannya jika dinilai tidak mampu bekerja secara adil dan profesional.

“Wali Kota Binjai harus bertindak tegas. Copot Kasat Pol PP Arief Sihotang jika tidak mampu bekerja adil dan profesional. Penegakan aturan tidak boleh menjadi alat menekan rakyat kecil, tetapi tumpul terhadap pelanggaran besar,” tegasnya.

EW Gurky menilai, ketimpangan dalam penegakan hukum hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika terus dibiarkan, bukan hanya keadilan yang tergerus, tetapi juga wibawa hukum di Kota Binjai.(EGS)

Aksi FMRSU di Kantor Walikota medan Berakhir Ricu, Soroti Penegakan PERDA dan Desak Evaluasi Satpol PP Medan

redaksi — Thu, 12 Mar 2026 13:02:42 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Forum Mahasiswa dan Rakyat Sumatera Utara (FMRSU) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis (12/3) siang. Aksi yang disebut sebagai Jilid II ini dilakukan untuk menyoroti penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Medan yang dinilai belum berjalan maksimal.

Di bawah terik matahari pada bulan Ramadhan, ratusan massa aksi menyampaikan aspirasi mereka terkait dugaan pelanggaran Perda oleh sejumlah pelaku usaha, termasuk usaha Crown Textile dan Tailor di kawasan Jalan Iskandar Muda.

Koordinator aksi FMRSU, Sakat, dalam orasinya menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Medan serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah.

“Kami menilai masih terjadi pembiaran terhadap sejumlah pelanggaran Perda. Kondisi ini berpotensi merugikan daerah, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Sakat di hadapan massa aksi.

Sempat Memanas
Aksi demonstrasi sempat diwarnai ketegangan ketika massa berusaha memasuki area Kantor Wali Kota Medan yang dijaga petugas Satpol PP. Gerbang kantor yang sempat ditutup membuat sebagian demonstran memanjat pagar dan masuk ke halaman depan kantor wali kota.

Puluhan personel Satpol PP dan aparat kepolisian yang berjaga kemudian melakukan pendekatan persuasif untuk meredam situasi. Dialog antara perwakilan massa dan petugas berlangsung cukup alot sebelum massa akhirnya menyampaikan orasi di halaman kantor wali kota.

Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan spanduk yang berisi kritik terhadap pemerintah kota terkait pengawasan dan penegakan Perda. Sementara di luar gerbang kantor wali kota, sejumlah demonstran melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes.

Ketegangan sempat terjadi ketika massa bergerak mendekati pintu utama kantor wali kota dan terjadi aksi saling dorong dengan petugas. Namun situasi berhasil dikendalikan setelah aparat keamanan melakukan pendekatan persuasif sehingga bentrokan lebih besar dapat dihindari.

Desak Evaluasi Satpol PP
Salah satu peserta aksi, Rapa, mengatakan pihaknya mendesak Wali Kota Medan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Satpol PP Medan.

“Kami meminta Wali Kota Medan melakukan evaluasi terhadap Kasatpol PP karena penegakan Perda kami nilai belum berjalan maksimal,” ujarnya.

Menurut Rapa, dugaan pelanggaran Perda yang disoroti massa antara lain terkait pembangunan tembok serta pemanfaatan trotoar dan bahu jalan oleh pelaku usaha di kawasan Jalan Iskandar Muda.

Selain itu, massa juga menyoroti sikap DPRD Kota Medan yang dinilai belum memberikan respons terhadap persoalan tersebut.

“Kami berharap DPRD dapat memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan ini bisa dibahas secara terbuka dan ditemukan solusi,” kata Rapa.

Aksi demonstrasi tersebut akhirnya berakhir dengan tertib setelah aparat keamanan melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap massa aksi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Medan maupun Satpol PP Medan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa tersebut(Red)

GMP Sumut Soroti Dugaan Hotel Ilegal di Desa Sampali, Desak Pemkab Deliserdang Bertindak Tegas

redaksi — Fri, 06 Feb 2026 14:17:04 +0000

DELI SERDANG|PERS.NEWS— Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMP Sumut) menyoroti keberadaan Hotel Arjuna yang berlokasi di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, yang diduga kuat berdiri di atas lahan garapan eks PTPN II dan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah.

Ketua GMP Sumut, Muhammad Idris Sarumpaet, menilai keberadaan hotel tersebut sebagai bentuk pembiaran yang mencederai wibawa hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Pasalnya, meski status perizinannya dipertanyakan, plang bertuliskan Hotel Arjuna terpasang secara terbuka di jalan umum dan mudah diketahui masyarakat luas.

“Ini menimbulkan pertanyaan besar, di mana fungsi pengawasan pemerintah daerah? Jika benar belum memiliki izin lengkap, mengapa bisa beroperasi secara terang-terangan?” tegas Idris, Jumat (23/01/2026).

Berdasarkan peninjauan awak media di lokasi pada Kamis, 22 Januari 2026, ditemukan sedikitnya 16 unit bangunan semi permanen dengan fungsi kamar yang telah beroperasi layaknya hotel. Di lokasi juga terpampang daftar tarif sewa kamar dengan sistem penyewaan mulai dari 3 jam hingga 24 jam.

Padahal, sesuai ketentuan perundang-undangan, pendirian dan operasional usaha hotel wajib memenuhi serangkaian perizinan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga sertifikasi K3 dan keselamatan kebakaran. Seluruh persyaratan tersebut mensyaratkan kejelasan status lahan dan legalitas badan usaha.

Menurut Idris, jika dugaan ini benar, maka keberadaan Hotel Arjuna berpotensi menimbulkan kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana juga menjadi perhatian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

“Pemerintah Kabupaten Deliserdang tidak boleh tutup mata. Kami mendesak Kecamatan Percut Sei Tuan, khususnya bidang Trantib, bersama Satpol PP, DPMPTSP, dan Dinas Pariwisata untuk segera turun ke lokasi dan melakukan penindakan sesuai aturan hukum,” tegasnya.

Idris menambahkan, apabila terbukti melanggar dan tidak memiliki izin lengkap, maka langkah tegas berupa penghentian operasional hingga pembongkaran harus dilakukan demi penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Lebih lanjut, GMP Sumut juga menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan dengan titik aksi di depan Hotel Arjuna sebagai bentuk desakan moral kepada pemerintah daerah agar segera bertindak tegas dan transparan.

“Negara tidak boleh kalah oleh praktik usaha ilegal. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Idris.(TIm)

Malam Minggu Kondusif, Polres Labuhanbatu Gelar Patroli Besar-Besaran Tiga Pilar

redaksi — Sun, 28 Dec 2025 14:12:23 +0000

LABUHANBATU |PERS.NEWS— Dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, Polres Labuhanbatu menggelar Patroli Gabungan Tiga Pilar yang melibatkan unsur Polri, TNI, dan Satpol PP pada Sabtu malam (27/12/2025).

Patroli gabungan ini dikoordinatori oleh AKP Rasidin, S.H., selaku Ps. Kabag Ops Polres Labuhanbatu, serta dipimpin langsung oleh Pawas AKP Iwan Mashuri, S.H., M.H. Kegiatan difokuskan pada lokasi-lokasi rawan kriminalitas dan tempat berkumpulnya masyarakat.

Tujuan utama patroli ini adalah untuk mengantisipasi tindak kejahatan 3C (pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor), mencegah aksi premanisme, geng motor, dan balap liar, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui pelaksanaan patroli blue light.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Choky Sentosa Meliala, S.I.K., S.H., M.H., melalui Plt. Kasi Humas Polres Labuhanbatu, IPTU Arwin, S.H., menyampaikan bahwa patroli gabungan ini merupakan wujud sinergitas lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. “Sinergitas ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan menciptakan lingkungan yang aman,” ujarnya.

Selama patroli berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu terpantau aman, tertib, dan kondusif. Polres Labuhanbatu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan intensitas patroli serta pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya keamanan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Arif)