Sekolah Rakyat

LMND Nilai Tragedi Anak di NTT Tak Boleh Dipolitisasi, Dorong Solusi Konkret Pendidikan

redaksi — Fri, 06 Feb 2026 15:35:17 +0000

LMND menilai tragedi tersebut tidak boleh dipolitisasi dengan narasi yang menyimpulkan seolah-olah kebijakan pendidikan nasional gagal total dan negara abai terhadap pemenuhan hak anak.

Sekretaris Jenderal LMND, Julfikar Hasan, menegaskan bahwa pihaknya memiliki sikap yang sama dalam mengecam tragedi kemanusiaan tersebut. Namun, menurutnya, menyalahkan kebijakan nasional secara langsung tanpa melihat data dan konteks yang utuh justru berpotensi menyesatkan publik.

“Ini tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang. Namun, jangan menjadikan penderitaan anak sebagai alat politik dengan narasi bahwa negara tidak peduli pendidikan. Itu tidak sesuai dengan data,” ujar Julfikar, Jumat (7/2/2026).

Julfikar memaparkan bahwa berdasarkan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Anggaran tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah dan dialokasikan untuk berbagai program strategis, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru, serta dukungan pendidikan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Jika melihat angka APBN, jelas pendidikan ditempatkan sebagai investasi masa depan bangsa. Yang perlu dikritisi secara serius adalah persoalan implementasi dan pengawasan di daerah, bukan dengan menyederhanakan masalah dan menyalahkan kebijakan nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, LMND menilai tragedi di NTT harus dijawab dengan solusi konkret agar tidak terulang di masa depan. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penguatan konsep Sekolah Rakyat sebagai sistem pendidikan yang benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan wilayah terpencil.

Konsep Sekolah Rakyat dinilai perlu mencakup pendidikan gratis dan inklusif, penyediaan perlengkapan sekolah oleh negara, pengembangan sekolah berbasis komunitas dan asrama di wilayah ekstrem, serta integrasi pendidikan dengan perlindungan sosial, pemenuhan gizi, dan layanan kesehatan anak.

“Sekolah Rakyat adalah bentuk kehadiran negara secara nyata. Tidak boleh ada lagi anak kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan dan keterbatasan wilayah,” tegas Julfikar.

LMND juga mendorong UNICEF untuk berperan secara konstruktif, khususnya dalam mendampingi implementasi kebijakan pendidikan di wilayah 3T serta mengawasi distribusi bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

Menurut LMND, tragedi kemanusiaan harus dijadikan momentum evaluasi bersama, bukan ajang saling menyalahkan yang justru mengaburkan jalan keluar.

“Kritik harus berbasis data dan solusi. Negara sedang berbenah, dan proses ini perlu dikawal secara kritis dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Ia menambahkan, berbagai langkah yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini patut diapresiasi dan didukung bersama. Tantangan utama justru terletak pada implementasi kebijakan di lapangan yang harus terus diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.

“Indonesia adalah negara gotong royong. Keberhasilan kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga perlu dikawal bersama agar benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tutupnya(Red)

PB SEMMI Ajak Refleksi Bersama atas Tragedi NTT dan Dorong Dialog Langsung dengan Presiden

redaksi — Thu, 05 Feb 2026 16:17:37 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS— Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa meninggalnya seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT). PB SEMMI memandang kejadian ini sebagai momentum refleksi bersama atas berbagai tantangan sosial yang masih dihadapi dalam pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan anak, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses.

Sekretaris Jenderal PB SEMMI, Marzuki Toekan, menyampaikan bahwa dalam konteks sosial tertentu, tekanan ekonomi keluarga serta keterbatasan layanan pendidikan dapat berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pendidikan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan perlindungan sosial.

“Peristiwa ini mengingatkan kita semua bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu senantiasa disertai dengan perlindungan sosial yang memadai,” ujar Marzuki dalam pernyataan tertulis, Selasa (4/2/2025).

PB SEMMI menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen positif melalui berbagai kebijakan progresif di sektor pendidikan, termasuk Program Sekolah Rakyat yang bertujuan memperluas akses pendidikan serta mengurangi beban masyarakat rentan. Program tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat kehadiran negara di sektor pendidikan.

“SEMMI mengapresiasi upaya pemerintah dalam menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Ke depan, penguatan dan penyempurnaan kebijakan tetap diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

PB SEMMI berpandangan bahwa perlindungan anak dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara negara, keluarga, satuan pendidikan, serta lingkungan sosial. Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar kebijakan publik dapat berjalan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam semangat tersebut, PB SEMMI mendorong pembukaan Forum Dialog Merah Putih sebagai ruang dialog langsung antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan organisasi-organisasi mahasiswa. Forum ini diharapkan menjadi wadah komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan konstruktif untuk membahas isu pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan kebijakan sosial secara komprehensif.

“Forum Dialog Merah Putih dapat menjadi ruang saling mendengar dan bertukar pandangan, sehingga kebijakan yang lahir semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta masa depan generasi muda,” kata Marzuki.

PB SEMMI menegaskan bahwa pendidikan harus terus diperkuat sebagai ruang yang aman, inklusif, dan memberdayakan bagi anak-anak bangsa, tanpa menambah beban sosial maupun tekanan psikologis akibat kondisi ekonomi keluarga.

Sebagai organisasi mahasiswa, PB SEMMI menyatakan komitmennya untuk terus berperan secara konstruktif dalam mendukung dan mengawal kebijakan pendidikan nasional demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan.(MSE)

“Menuju Indonesia Emas 2045: Sekolah Rakyat sebagai Landasan Pendidikan Berkualitas”

redaksi — Sun, 19 Oct 2025 18:18:09 +0000

Oleh : Artinus Hulu

JAKARTA|PERS.NEWS-Sekolah rakyat adalah sekolah berkualitas untuk semua ala Presiden Prabowo Subianto dan peranan strategis Kantor Staf Presiden (KSP) dalam mengawal transformasi pendidikan nasional membangun sumberdaya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Visi pendidikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertumpu pada gagasan sekolah rakyat yaitu “Sekolah Berkualitas untuk Semua” sebuah aspirasi yang ingin memastikan bahwa setiap anak-anak Indonesia, tak peduli dari mana latar belakang sosial, ekonomi atau geografisnya, memperoleh akses pendidikan yang bermutu, inklusif, memadai dan merata.

Tujuan hadirnya sekolah rakyat ini yaitu untuk memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, anak jalanan, anak yang mengalami permasalahan sosial, serta kelompok rentan lainnya, agar memperoleh hak dasarnya terhadap pendidikan. Sasarannya adalah kategori desil 1 dan 2 yang terdata di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling ekstrim. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2025, tahun ajaran 2025/2026.

Dalam kerangka ini, KSP muncul sebagai motor strategis yang mengawal pelaksanaan kebijakan agar tepat sasaran dan berkelajutan.

” Peran KSP dalam Transformasi Pendidikan ”

Kantor Staf Presiden (KSP) berfungsi bukan hanya sebagai unit koordinasi tetapi sebagai “Delivery Unit” kebijakan prioritas Presiden memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan. Dengan demikian, peran KSP dalam pengawasan pendidikan menjadi sangat penting untuk menjembatani visi nasional dan realitas lapangan.

” Sekolah Rakyat Ala Presiden Prabowo ”

Sekolah rakyat yang digagas dalam visi ini memiliki ciri khas antara lain: (a) berbasis komunitas lokal, (b) biaya terjangkau atau gratis bagi kelompok rentan, (c) kualitas pengajaran dan fasilitas yang layak, serta (d) terintegrasi dengan pengembangan karakter dan keterampilan.

Sekolah rakyat ini berbeda dari sekolah reguler dalam orientasi dan kebijakan aksesnya bukan sekadar mengikuti skema umum, tetapi diarahkan khusus untuk mengangkat mereka yang selama ini termarjinalkan dan hidup dalam kemiskinan ekstrim.

Jika kita perhatikan bersama, secara umum di Indonesia terdapat sekolah menengah yaitu: SMA (Sekolah Menengah Atas) yang bersifat akademik, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang bersifat vokasi dan STM (Sekolah Teknik Menengah), yang historisnya teknis‑vokasi.

Sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo di kawal oleh KSP, dapat bertransformasi sebagai sekolah alternatif yang memadukan aspek akademik dan vokasi, menjawab kebutuhan lokal dan menyediakan jalur pendidikan yang inklusif dan tidak eksklusif serta sasarannya bagi anak-anak yang putus sekolah
untuk memotong garis kemiskinan keluarga.

Persamaannya adalah, bahwa semua jenis sekolah ini berfungsi sebagai penyedia pendidikan menengah dan pembentukan calon tenaga kerja/SDM unggul. Perbedaannya terletak pada akses dan orientasi: sekolah rakyat menekankan keterjangkauan, keberpihakan pada kelompok berpenghasilan rendah dan fleksibilitas kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan komunitas.

SMA/SMK/STM lebih terstruktur dan standar nasional, tetapi seringkali kurang menjangkau daerah pelosok dan wilayah tertinggal 3T serta keluarga miskin ekstrim.

” Apa Strategi Pemerintah Membangun Kualitas Pendidikan di Daerah 3T? ”

Pemerintah melalui KSP dan kementerian terkait menetapkan strategi khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yaitu: (1) pembangunan fisik sekolah dan fasilitas secara prioritas, (2) penerapan guru pamong atau guru kontrak lokal dengan insentif, (3) modul pembelajaran adaptif dan daring agar hambatan geografis terpecahkan, (4) skema beasiswa dan dukungan sosial bagi siswa miskin, dan (5) kemitraan dengan swasta dan LSM untuk mendukung inovasi pendidikan. Adapun metode strategi yang digunakan yakni dengan memanfaatkan teknologi terkini, seperti Learning Management System (LMS), Smartboard, dan laptop. Kurikulumnya menggabungkan standar akademik nasional dengan penguatan karakter untuk menjangkau anak-anak yang berada di daerah pelosok atau 3T.

Menurut data BPS, Partisipasi Pendidikan Tinggi (APK) di Indonesia tahun 2024 baru mencapai 32% untuk usia 19‑23 tahun. Hanya 10,2% dari penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan di tahap perguruan tinggi.

Selain itu, laporan Jurnal Oxford menyebutkan bahwa sekitar 58,15 % penduduk Indonesia hanya menyelesaikan pendidikan hingga sekolah dasar atau bahkan tidak lanjut sekolah. Perbedaan antar provinsi sangat mencolok, DIY sebagai tertinggi di 73,9 % APK, sementara Papua berada di sekitar 12 %.

” Perbandingan Kualitas Pendidikan di ASEAN & Dunia ”

Dalam laporan UNESCO GEM Report 2023, teknologi dan akses menjadi pembeda utama kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Thailand, dan Vietnam dalam metrik literasi dan numerasi.
Jepang dan Finlandia menjadi acuan global, namun Indonesia harus memulainya dari akses inklusif dan kualitas pengajaran agar tak tertinggal dan merata.
Menurut studi Alfaruqi dan Nurwahidah (2024), kualitas guru menjadi salah satu hambatan utama. Banyak guru madrasah masih terbatas kompetensinya dalam literasi dan numerasi. Infrastruktur sekolah di daerah 3T juga masih rendah akses listrik, koneksi internet, dan fasilitas dasar sekolah belum merata.

” Apa Peran KSP dalam Monitoring dan Evaluasi? ”

Kantor Staf Presiden (KSP) dibawah kepemimpinan Muhammad Qodari, dalam kapasitasnya mengimplementasikan sistem “Dashboard Pendidikan Nasional”, memantau progres sekolah rakyat, menyerap aspirasi masyarakat melalui kanal pengaduan dan memberikan rekomendasi kebijakan cepat dan tepat kepada Presiden. Dengan demikian, KSP menjadi “mata dan telinga” bagi Presiden dalam memastikan sekolah rakyat berjalan dengan baik.

Sekolah rakyat juga dapat menerapkan kurikulum adaptif yang mengombinasikan akademik dengan vokasi. Misalnya; pertanian modern di desa agraris, perikanan di wilayah pesisir, dan teknologi digital di kota kecil. Strategi ini bertujuan menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan industri lokal, sekaligus mengurangi kesenjangan antara sekolah umum dan sekolah vokasi.

Sebagai bagian dari misi Asta Cita pemerintahan, target pendidikan nasional adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Data BPS menunjukkan peningkatan IPM Indonesia menjadi 74,15 tahun (usia harapan hidup) dan lama sekolah rata‑rata menjadi 13,21 tahun pada 2024. Sekolah rakyat yang berkualitas harus memberikan kontribusi signifikan terhadap indikator tersebut.

” Aksi Nyata dan Peranan KSP”

Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas atau ujian nasional, melainkan instrumen keadilan sosial dan kemajuan sebuah bangsa. Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo, pengawalan oleh KSP dan komitmen komunitas serta guru, “Sekolah Rakyat Yang Berkualitas untuk Semua” dapat menjadi landasan transformasi wajah pendidikan kita menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar proyek nasional melainkan langkah menuju masyarakat yang lebih inklusif, berdaya saing, bermartabat dan keluar dari garis kemiskinan.

Sekolah rakyat harus menjadi impian nyata, bukan sekadar konsep saatnya seluruh pemangku kepentingan bersatu padu agar visi pendidikan yang inklusif dan merata bukan hanya impian, tetapi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang termarjinalkan.(Red)

Sumber : Artinus Hulu Sekretaris umum Gmki masa bakti 2022-2024