Menurut Julfikar, karhutla menunjukkan masih kuatnya praktik penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam yang menempatkan kepentingan ekonomi segelintir pihak di atas keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Karhutla adalah bukti bahwa rakyat terus membayar mahal ongkos dari tata kelola sumber daya alam yang tunduk pada kepentingan modal. Negara tidak boleh menjadi pelayan korporasi. Negara harus berdiri di pihak rakyat dan merebut kembali kedaulatan atas kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Julfikar Hasan, Minggu (23/8/2026).

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai wajah “Serakahnomics”, yakni praktik ekonomi yang dinilainya mendorong eksploitasi alam demi akumulasi keuntungan, sementara masyarakat harus menanggung dampaknya berupa asap, kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, hingga ancaman kesehatan.

Julfikar mengapresiasi respons Presiden Prabowo dalam menghadapi karhutla. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus dilanjutkan dengan penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan kehutanan.

“Tidak cukup hanya memadamkan api. Pemerintah harus membongkar akar persoalannya, menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar hukum, dan menghentikan praktik penguasaan sumber daya alam yang mengorbankan rakyat,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Julfikar menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni perlu mempertanggungjawabkan kinerja kementeriannya. Menurutnya, pemerintah tidak boleh baru bergerak ketika karhutla telah berkembang menjadi krisis, tetapi harus memastikan pencegahan, pengawasan, perlindungan kawasan hutan, dan penegakan hukum berjalan sejak awal.

“Kalau negara serius menjalankan Pasal 33 UUD 1945 dan melawan Serakahnomics, tidak boleh ada kompromi dengan kepentingan modal yang merusak lingkungan. Jika Raja Juli Antoni gagal menjalankan mandat melindungi hutan dan rakyat, maka tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Raja Juli Antoni harus mundur!” ujar Julfikar.

Ia menegaskan, Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi ruang akumulasi keuntungan segelintir pemilik modal.

Julfikar pun menyerukan perlawanan terhadap praktik “Serakahnomics” dan dominasi modal dalam penguasaan sumber daya alam.

“Selamatkan hutan, tegakkan Pasal 33 UUD 1945, lawan dominasi modal, dan pastikan rakyat menjadi pemegang utama kedaulatan atas kekayaan alam Indonesia,” pungkasnya.(Red)

JAKARTA|PERS.NEWS-Kemiskinan di Indonesia sering kali digambarkan sebagai konsekuensi dari nasib buruk, kurangnya pendidikan, atau minimnya kesempatan.

Namun kenyataan yang lebih pahit sering kali tersembunyi di bawah permukaan: kemiskinan bukanlah bawaan dari rakyat yang malas atau tidak berdaya, melainkan hasil dari sebuah sistem ekonomi yang tidak adil.

Sistem yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai Serakahnomics—sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas keserakahan struktural.

Serakahnomics bukan sekadar perilaku individu yang ingin menguasai lebih banyak kekayaan. Ia adalah sebuah pola, sebuah mesin yang bekerja rapi dan terorganisir dalam struktur ekonomi kita.

Ia hidup di dalam aktivitas rente yang menghambat kompetisi sehat. Ia bersembunyi di balik kartel yang menentukan harga kebutuhan pokok seolah mereka adalah penguasa tunggal perut rakyat.

Ia tumbuh subur ketika eksploitasi sumber daya alam hanya mengalirkan keuntungan pada segelintir orang, sementara masyarakat sekitar tetap miskin dan terpinggirkan di tanahnya sendiri.

Dalam sistem seperti ini, rakyat kecil seakan hanya menjadi penonton dalam panggung ekonomi, bukan aktor utama yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kekayaan negeri. Kita dipaksa menerima bahwa ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin—dan itu dianggap wajar. Padahal, struktur inilah yang terus-menerus memproduksi kemiskinan secara sistematis.

Untuk keluar dari lingkaran ini, kita perlu keberanian melihat akar persoalan, bukan hanya menghitung berapa banyak yang miskin atau berapa banyak bantuan sosial yang dibagikan.

Selama kebijakan ekonomi hanya mengobati gejalanya tanpa memutus sumber penyakitnya, maka kemiskinan akan terus beregenerasi dari waktu ke waktu—seperti pohon yang dipangkas daunnya namun akarnya dibiarkan kuat di tanah.

Mengakhiri Serakahnomics berarti :

• Menghentikan praktik ekonomi yang memonopoli akses pangan dan kebutuhan pokok

• Menindak para penguasa rente yang menghisap keuntungan tanpa memberikan nilai tambah pada perekonomian

• Mengembalikan sumber daya alam sebagai milik dan manfaat bagi rakyat banyak

• Membuat kebijakan anggaran negara yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan publik

• Memberdayakan ekonomi rakyat sebagai fondasi kedaulatan ekonomi nasional

Namun membongkar sistem yang telah menggurita selama puluhan tahun bukan perkara mudah. Ia membutuhkan kekuatan politik yang berpihak pada rakyat, keberanian moral untuk menghadapi kelompok-kelompok kepentingan besar, serta kesadaran kolektif bahwa kita layak mendapatkan masa depan yang lebih setara.

Indonesia adalah negeri yang kaya—kaya air, kaya tanah, kaya budaya, kaya tenaga manusia yang berjuang setiap hari. Yang selama ini miskin bukan kemampuan kita, melainkan akses kita terhadap kekayaan itu. Ketimpangan bukan terjadi karena rakyat kurang berusaha, tetapi karena kesempatan tidak dibagi secara adil.

Kini, kesadaran untuk mengubah arah pembangunan ekonomi mulai tumbuh. Semakin banyak pihak yang menuntut agar pembangunan tidak hanya menguntungkan konglomerasi, melainkan mengangkat harkat rakyat di desa dan kota.

Semakin kuat suara yang menyerukan agar pemerintah tidak lagi tunduk pada kepentingan para pelaku ekonomi yang rakus, melainkan benar-benar menjadi pelindung kepentingan bersama.

Mengatasi kemiskinan bukan sekadar menyuntik bantuan, melainkan membebaskan rakyat dari struktur yang mengekang mereka. Bukan sekadar memberi kail atau ikan, tetapi memastikan sungai dan lautnya tidak dikuasai para pemodal.

Indonesia hanya bisa maju jika semua rakyatnya terlibat dalam kemajuan itu. Kita hanya akan sejahtera jika sistem ekonomi yang dibangun mengalirkan kesejahteraan ke semua lapisan, bukan hanya mengumpulkannya di puncak piramida sosial.

Saatnya kita memandang kemiskinan bukan sebagai masalah individu, tetapi sebagai masalah struktur. Saatnya kita membangunkan kesadaran bahwa perubahan sejati lahir dari keberanian menantang ketidakadilan yang sudah dianggap biasa. Dan saatnya kita menata ulang fondasi ekonomi bangsa ini agar berpihak pada mereka yang selama ini hanya menjadi penyangga namun tak pernah ikut menikmati hasilnya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak membiarkan rakyatnya tertinggal dalam penderitaan. Dengan menumbangkan Serakahnomics dari akar-akarnya, kita dapat membuka jalan menuju Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat—untuk semua, bukan hanya untuk segelintir.(red)

SUMBER : MUH.ISNAIN MUKADAR  KETUA UMUM EN-LMND