Aksi digelar untuk mendesak evaluasi terhadap kinerja jajaran Lapas Narkotika Kelas II-A Pematangsiantar sekaligus meminta penjelasan terbuka terkait sejumlah persoalan yang menjadi sorotan GIMP Sumut, khususnya menyangkut sistem pengawasan dan keamanan, dugaan masuknya barang terlarang, serta dugaan penyalahgunaan alat komunikasi dari dalam lapas.

Dalam aksi tersebut, sempat terjadi perdebatan antara massa dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) di luar kantor lapas. Massa mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan, terutama bagaimana barang maupun alat komunikasi yang diduga terlarang dapat masuk ke dalam lapas apabila mekanisme pemeriksaan dan pengamanan telah berjalan sesuai ketentuan.

GIMP Sumut juga mempertanyakan tanggung jawab jajaran lapas atas sejumlah persoalan yang mereka soroti selama kepemimpinan Kalapas Pujiono Slamet, termasuk dugaan masuknya barang yang diduga narkotika dan dugaan penggunaan alat komunikasi untuk melakukan penipuan daring (scamming) dari dalam lapas.

MINTA JAWABAN KONKRET

Karena menilai penjelasan yang disampaikan KPLP belum menjawab pertanyaan utama, Indra meminta agar Kalapas turun langsung menemui massa aksi.

Pihak lapas kemudian memfasilitasi pertemuan antara Kalapas dan dua orang perwakilan GIMP Sumut.

Namun, setelah pertemuan tersebut, GIMP Sumut menilai masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban secara konkret. Di antaranya, bagaimana benda terlarang yang diduga narkotika dapat berulang kali masuk ke dalam lapas, sejauh mana proses penyelidikan dilakukan, serta apakah terdapat pihak lain yang telah diperiksa.

GIMP Sumut juga mempertanyakan bagaimana dugaan penipuan daring masih dapat dilakukan dari dalam lapas di tengah adanya razia dan pemeriksaan terhadap blok hunian.

Selain itu, massa mempertanyakan dugaan keterlibatan seorang anak magang lapas yang disebut pada Januari 2026 berani memasukkan benda yang diduga terlarang ke dalam lapas. GIMP meminta agar informasi tersebut diverifikasi dan diusut secara menyeluruh.

“Kami sudah menyampaikan langsung kepada Kalapas. Tetapi pertanyaan utama kami mengenai persoalan ini belum mendapatkan jawaban yang konkret. Kami tidak meminta jawaban normatif, kami meminta kejelasan berdasarkan fakta. Sudah sejauh mana investigasi yang dilakukan Kalapas, bahkan siapa saja yang terlibat,” ujar Indra.

Sementara itu, Koordinator Aksi GIMP Sumut, Dimas Pramana, mengatakan pihaknya menghargai kesempatan yang diberikan pihak lapas untuk melakukan pertemuan. Namun, menurutnya, pertemuan tersebut belum menyelesaikan seluruh persoalan yang dipertanyakan.

“Kami menghargai Kalapas sudah menerima perwakilan kami. Tetapi bagi kami, pertemuan ini bukan berarti tuntutan selesai. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab dan itu yang akan terus kami kawal,” kata Dimas.

SIAP BAWA PERSOALAN KE DITJENPAS SUMUT

GIMP Sumut menyatakan akan melanjutkan aspirasi tersebut ke jajaran Ditjenpas Sumatera Utara. Langkah itu ditempuh karena mereka menginginkan adanya pemeriksaan dan evaluasi yang lebih mendalam terhadap berbagai persoalan yang menjadi sorotan.

“Kalau di tingkat lapas belum mampu memberikan jawaban secara konkret, maka kami akan membawa persoalan ini ke Ditjenpas Sumut. Kami ingin ada pemeriksaan yang lebih mendalam untuk menjawab siapa yang bertanggung jawab dan apakah ada pihak lain yang perlu diperiksa,” ujar Indra.

Dimas menambahkan, GIMP Sumut akan terus mengawal tuntutan tersebut dan meminta agar seluruh persoalan yang dipersoalkan dapat diperiksa secara menyeluruh berdasarkan fakta dan bukti.

LIMA TUNTUTAN GIMP SUMUT

Dalam aksi tersebut, GIMP Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:

1. Mendesak Kalapas Narkotika Kelas II-A Pematangsiantar memberikan keterangan kepada publik terkait konferensi pers Polda Jawa Timur mengenai dugaan penipuan daring yang disebut melibatkan sejumlah warga binaan, termasuk inisial IR, MAH, SYR, dan IJS, sebagaimana informasi yang menurut GIMP merujuk pada klarifikasi juru bicara Ditjenpas.

2. Mendesak dilakukannya pembersihan dan pemeriksaan secara menyeluruh serta transparan terhadap seluruh blok hunian, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, guna mengantisipasi peredaran narkotika dan penyalahgunaan alat komunikasi di dalam lapas.

3. Meminta tindakan tegas, termasuk proses sesuai ketentuan hukum terhadap oknum yang terbukti mendukung atau terlibat dalam peredaran narkotika maupun penipuan daring dari dalam lapas.

4. Meminta Kalapas dan KPLP Lapas Narkotika Kelas II-A Pematangsiantar mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengamanan dan pengawasan.

5. Mendesak Ditjenpas Sumatera Utara dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran oleh jajaran Lapas Narkotika Kelas II-A Pematangsiantar.

Hingga berita ini disusun, Media belum memperoleh penjelasan lengkap dari pihak Lapas Narkotika Kelas II-A Pematangsiantar maupun Ditjenpas Sumatera Utara terkait seluruh tudingan dan tuntutan yang disampaikan GIMP Sumut.

Redaksi menempatkan seluruh dugaan tersebut sebagai materi tuntutan dan informasi dari pihak GIMP Sumut yang masih memerlukan verifikasi. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini berhak memberikan klarifikasi dan hak jawab.(Red)

Desakan tersebut disampaikan GIMP Sumut dengan menyoroti sejumlah peristiwa terkait upaya masuknya barang yang diduga narkotika ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, serta meminta pengawasan dan pembinaan di dalam lapas dievaluasi.

Ketua GIMP Sumatera Utara, Indra Simarmata, mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan sistem pengawasan dan keamanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar berjalan secara optimal.

Pujiono Slamet diketahui mulai menjabat sebagai Kalapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar pada Mei 2025. Menurut GIMP Sumut, setelah periode tersebut terdapat sejumlah kejadian terkait upaya memasukkan barang yang diduga narkotika ke dalam lapas.

Pada November 2025, petugas menggagalkan upaya memasukkan 10 paket yang diduga sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo.

Kemudian pada Januari 2026, kembali digagalkan upaya masuknya barang yang diduga sabu, ekstasi, dan ganja. Pengungkapan tersebut disebut merupakan hasil pengembangan Ditjenpas Sumut setelah petugas menemukan telepon seluler di kamar warga binaan saat melakukan inspeksi mendadak pada malam hari.

Indra mengapresiasi petugas yang berhasil menggagalkan upaya tersebut. Namun, ia menilai kejadian yang berulang perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan keamanan di dalam lapas.

“Kami mengapresiasi petugas yang berhasil menggagalkan masuknya barang yang diduga narkotika. Tetapi jangan berhenti pada keberhasilan menemukan barang. Ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, mengapa upaya memasukkan barang terlarang dapat terjadi berulang?” ujar Indra, Minggu (30/8/2026).

Selain persoalan dugaan masuknya barang terlarang, GIMP Sumut juga menyoroti informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah warga binaan dalam perkara penipuan online dengan modus promosi emas yang diungkap Ditressiber Polda Jawa Timur.

GIMP Sumut meminta Kementerian Imipas melakukan verifikasi dan memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan tiga warga binaan berinisial IR, MAH, dan SYR dalam perkara tersebut.

Indra mengatakan pihaknya meminta Kementerian Imipas memastikan status serta asal penempatan ketiga warga binaan tersebut dan menjelaskan sejauh mana dugaan keterlibatan mereka telah ditindaklanjuti.

“Jika benar IR, MAH, dan SYR merupakan warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar dan terlibat dalam perkara tersebut, maka persoalan ini harus dibongkar secara menyeluruh,” kata Indra.

GIMP Sumut juga menyoroti nama IJS yang disebut dalam perkara tersebut. Menurut Indra, IJS diduga berperan sebagai otak pelaku dan saat ini disebut berada di Lapas Nusakambangan.

Indra juga menyebut IJS sebelumnya merupakan warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar dan telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan pada 6 Juni 2026.

Namun, GIMP Sumut menegaskan seluruh informasi tersebut perlu diverifikasi oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Indra, Lapas Narkotika memiliki fungsi strategis dalam pembinaan warga binaan, khususnya mereka yang menjalani pidana terkait perkara narkotika. Karena itu, aspek keamanan, pengawasan, dan pembinaan dinilai harus menjadi prioritas.

GIMP Sumut pun menyatakan dukungannya terhadap Menteri Imipas Agus Andrianto untuk melakukan pembenahan secara tegas terhadap jajaran pemasyarakatan.

Agus Andrianto diketahui pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada 2018–2019. GIMP Sumut berharap pengalaman tersebut dapat menjadi modal dalam melakukan evaluasi dan pembenahan di lingkungan pemasyarakatan.

“Kami mendukung Menteri Agus Andrianto untuk bersikap tegas. Jangan ada kompromi terhadap narkotika maupun barang lain yang dilarang. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan, kami mendukung dilakukannya tindakan tegas, termasuk evaluasi terhadap Kalapas dan seluruh jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar,” tegas Indra.

GIMP Sumut berharap evaluasi dilakukan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan resmi. Dengan demikian, setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pembenahan harus dilakukan agar tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar maupun Kementerian Imipas belum memberikan tanggapan atas desakan evaluasi tersebut. Redaksi membuka ruang bagi pihak yang disebutkan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik.(Red)

Aksi dipimpin Koordinator Aksi Ahmad Renaldi dengan Ronald Panjaitan sebagai Penanggung Jawab Aksi. Massa membawa spanduk dan poster serta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPK agar dugaan yang mereka soroti mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Dalam orasinya, Ronald Panjaitan mendesak KPK memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga. GPAK menduga Benny memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Simalungun, termasuk dalam kapasitasnya yang disebut sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun.

“Kami mendesak KPK bertindak secara profesional, independen, dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana korupsi, maka seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu,” tegas Ronald.

GPAK menyatakan dugaan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada KPK dengan membawa data dan informasi yang mereka miliki. Mereka berharap bahan tersebut dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi dan pendalaman sesuai mekanisme yang berlaku.

Ronald mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian GPAK terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

“Kami ingin memastikan program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Meski demikian, tudingan mengenai dugaan korupsi dan keterlibatan pihak-pihak tertentu tersebut masih merupakan pernyataan dari GPAK dan belum merupakan kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya tindak pidana maupun keterlibatan Benny Gusman Sinaga dan pihak lainnya masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penanganan oleh aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau klarifikasi dari Benny Gusman Sinaga maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun terkait tudingan yang disampaikan GPAK, Wartawan membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

GPAK menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Ronald juga menyebut pihaknya siap kembali melakukan aksi apabila belum terdapat perkembangan konkret terkait laporan yang mereka sampaikan.

“Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada kepastian hukum. Kami berharap dugaan ini ditangani secara serius dan profesional tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang,” tutup Ronald.(Red)

Ketua GPBN Simalungun, Jan Roiko Purba, S.Pd, memaparkan perkembangan kondisi medis salah satu korban, Deardo Putra Purba, yang pada Jumat (26/12) dirujuk dari RS Medistra ke RS Murni Teguh untuk mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis.

“Kami telah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Saat ini tim medis masih melakukan penanganan intensif sesuai prosedur kesehatan. Kami berharap operasi dan proses penyembuhan dapat berjalan dengan baik,” ujar Jan Roiko, Sabtu (27/12/2025).

Terkait proses hukum, GPBN menilai perlunya langkah tegas dan keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. GPBN mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarga.

“Kami berharap proses hukum berjalan transparan, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Publik berhak mendapatkan kepastian hukum terhadap kasus ini,” tegasnya.

Sementara itu, Polres Simalungun sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini secara profesional dan sesuai prosedur hukum. Publik kini menantikan pernyataan resmi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan.

Kasus ini masih dalam proses penanganan. Semua pihak diimbau menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya penetapan hukum yang sah.(SPT)

Agenda yang berlangsung selama dua hari, 24–25 Oktober 2025, ini menjadi momentum penting bagi keluarga besar Nasution untuk memperkuat kebersamaan sekaligus memilih kepengurusan baru periode 2025–2030. Selain itu, Musda juga diharapkan melahirkan rumusan strategis dalam memperkuat peran IKANAS di bidang sosial, budaya, dan ekonomi di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Saipullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dan berharap Musda dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk kemajuan organisasi.

“Saya ucapkan selamat bermusyawarah. Semoga pengurus yang terpilih nantinya mampu membawa marwah dan kejayaan Nasution dohot anak boruna di Sumatera Utara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Musda bukan sekadar forum pemilihan, melainkan ajang memperkokoh persaudaraan antaranggota IKANAS.

“Musda ini harus menjadi wadah mempererat silaturahmi, bukan memecah belah. Siapa pun yang terpilih adalah pilihan terbaik bagi keluarga besar kita,” tambahnya.

Saipullah juga mengingatkan bahwa semangat kekeluargaan dalam IKANAS sudah terjalin secara alami karena berasal dari satu rumpun keturunan besar, yakni Sibaroar, Sutan Diaru.

“Organisasi ini hadir untuk mempermudah komunikasi dan memperkuat ikatan yang sudah ada. Hakikatnya, kita disatukan oleh darah dan nilai kebersamaan,” tuturnya.

Ia turut mengapresiasi antusiasme para peserta yang datang dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara. Menurutnya, semangat tersebut menjadi bukti bahwa IKANAS tetap solid dan memiliki peran penting di tengah masyarakat.

“Antusiasme saudara-saudara sekalian membuktikan bahwa semangat kekeluargaan di IKANAS masih menyala. Ini modal utama untuk terus berbuat bagi kemajuan bersama,” kata Saipullah.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak peserta Musda untuk menjadikan forum tersebut sebagai sarana refleksi atas perjalanan organisasi.

“Musda ini mari kita jadikan ruang evaluasi untuk memperbaiki hal-hal yang belum sempurna,” ujarnya.

Kepada generasi muda IKANAS, Saipullah berpesan agar terus menjaga nilai-nilai persaudaraan dan nasionalisme dengan berpegang pada empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan kemandirian di berbagai bidang kehidupan.

Dengan terlaksananya Musda DPD IKANAS Sumut 2025, diharapkan lahir pengurus yang tangguh, visioner, dan mampu menjawab tantangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur keluarga besar Nasution.(NH)