Ia mengecam keras dugaan praktik penyelewengan solar subsidi yang dinilai dapat merugikan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program subsidi pemerintah, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Menurut M. Sabda Erlangga, dugaan modus yang terjadi yakni pengisian solar subsidi secara berulang di SPBU menggunakan kendaraan pribadi yang telah dimodifikasi, seperti Toyota Kijang Innova dan kendaraan jenis double cabin. Solar tersebut diduga kemudian dikumpulkan untuk diperjualbelikan kembali kepada pihak yang tidak berhak.

> “Solar bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Jika benar terjadi praktik penimbunan dan penjualan kembali kepada pihak industri atau pihak lain yang tidak sesuai peruntukan, maka hal tersebut telah merampas hak rakyat,” ujar M. Sabda Erlangga.

Ketua EW LMND Sumut itu menilai penyalahgunaan BBM subsidi dapat menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi solar di masyarakat. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan praktik yang merugikan rakyat tersebut terus berlangsung.

Ia juga menyebut dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dapat berpotensi melanggar ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**, apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam proses penyimpanan maupun penjualan BBM bersubsidi.

M. Sabda Erlangga turut mempertanyakan lambannya tindakan terhadap dugaan praktik tersebut.

> “Jika praktik ini benar terjadi dan terus berjalan, aparat harus segera melakukan penyelidikan untuk memastikan siapa saja yang terlibat, termasuk apabila ada pihak yang melindungi atau membiarkan,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, Ketua EW LMND Sumut mendesak **Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara** untuk melakukan penyelidikan serta penindakan apabila ditemukan bukti pelanggaran. Ia juga meminta kendaraan yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut diamankan dan jaringan yang terlibat diusut.

Selain itu, ia meminta **BPH Migas dan Pertamina** melakukan evaluasi serta audit terhadap distribusi dan kuota solar subsidi di wilayah Percut Sei Tuan, termasuk memberikan tindakan tegas kepada SPBU yang terbukti melanggar aturan.

> “Kami tidak membutuhkan janji, kami membutuhkan tindakan nyata. Solar subsidi adalah uang rakyat dan harus dipastikan tepat sasaran,” ujar M. Sabda Erlangga.

Hingga saat ini, pihak yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi. Aparat terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan berdasarkan hasil penyelidikan.(Red)