Perwakilan mahasiswa, Riski Tambunan, menilai dugaan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan hak masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran.

“BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan, kami berharap penegakan hukum berjalan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Riski.

Tuntutan Mahasiswa Peduli Aksi Sumatera Utara

Dalam pernyataannya, mahasiswa menyampaikan beberapa poin desakan sebagai berikut:

1. Meminta Polres Asahan melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU 14.212.252 sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 55.

2. Mendorong Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas melakukan audit operasional SPBU, serta memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran, mulai dari penghentian sementara hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

3. Meminta penghentian pengisian BBM menggunakan jeriken tanpa rekomendasi resmi, jika praktik tersebut benar terjadi.

4. Mendorong penertiban pengecer BBM ilegal yang diduga memperoleh pasokan dari SPBU.

5. Meminta Pemerintah Kabupaten Asahan memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.

6. Meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan sidak langsung ke lokasi SPBU.

Mahasiswa menegaskan bahwa sikap ini merupakan bentuk kepedulian terhadap distribusi BBM subsidi agar sesuai regulasi dan berpihak pada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU 14.212.252, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Polres Asahan, maupun pemerintah daerah terkait belum memberikan keterangan resmi.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna menghadirkan informasi yang berimbang (Red)

SUMBER : Mahasiswa Peduli Aksi Sumatera Utara (Riski Tambunan)