Informasi yang beredar menyebutkan adanya aktivitas pengangkutan BBM subsidi menggunakan jerigen dalam jumlah besar dari salah satu SPBU di kawasan Jalan Letjen Jamin Ginting, Sirantau. Dugaan ini semakin menjadi sorotan karena kendaraan yang digunakan disebut-sebut bukan kendaraan umum milik masyarakat kecil.

Namun hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun aparat penegak hukum terkait kebenaran informasi tersebut.

Pengamat menilai, jika dugaan ini benar terjadi, maka hal tersebut berpotensi merugikan negara serta mengganggu distribusi BBM subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat berharap adanya pengawasan lebih ketat agar distribusi BBM berjalan adil.

Pihak kepolisian diharapkan dapat melakukan penelusuran dan memberikan klarifikasi guna memastikan situasi yang sebenarnya. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Sementara itu, masyarakat tetap berharap akses terhadap BBM subsidi dapat berlangsung lancar tanpa harus menghadapi antrean panjang yang menguras waktu dan tenaga.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya langkah teknis energi, tetapi juga simbol perubahan paradigma menuju gaya hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

“Kebijakan berbasis etanol menunjukkan komitmen nyata bangsa ini untuk mandiri secara energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. KAMMI Sumut melihat ini sebagai momentum baik bagi kita semua untuk menata arah pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Irham.

Selain itu, KAMMI Sumut juga mengapresiasi langkah sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Utara yang mulai berbenah dalam pelayanan publik.

Beberapa SPBU kini menyediakan air minum gratis bagi konsumen serta fasilitas pembuangan sampah kendaraan, sebagai bentuk pelayanan humanis dan edukasi lingkungan kepada masyarakat.

“Ini adalah contoh sederhana tapi bermakna. Ketika SPBU bukan sekadar tempat mengisi bahan bakar, tetapi juga tempat menumbuhkan kesadaran kebersihan dan kepedulian sosial,” tambahnya.

PW KAMMI Sumut berharap, inovasi pelayanan ini menjadi gerakan nasional yang menginspirasi untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan bersih, tetapi juga berbasis nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

Lebih jauh, KAMMI juga mendorong pemerintah daerah dan pihak Pertamina untuk terus menggandeng komunitas pemuda dan organisasi masyarakat dalam mengawal implementasi energi hijau di lapangan, agar kebijakan etanol benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.

“Energi hijau bukan hanya isu teknis, tapi juga gerakan moral. Kami akan terus berdiri di garis depan untuk mengawal arah perubahan ini,” tutup Irham(ABG)

PERS.NEWS – Wakil Ketua Komisi XII DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, menyoroti fenomena kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, serta kebijakan impor yang diterapkan Kementerian ESDM di bawah Bahlil Lahadalia.

Bambang mengingatkan, kasus serupa pernah terjadi pada awal 2025 lalu. Kala itu, kelangkaan dipicu perubahan skema izin impor dari satu tahun menjadi hanya tiga bulan.

“Kelangkaan SPBU swasta pernah terjadi akhir Januari 2025 karena perubahan skema izin impor. Setelah kasus Pertamina mencuat, ESDM akhirnya mengubah skema menjadi enam bulan, dengan evaluasi setiap tiga bulan,” ujar Bambang dikutip dari Kompas.com, Sabtu, 20 September 2025.

Selain itu, politikus Gerindra ini juga mempertanyakan kebijakan impor satu pintu yang menjadikan Pertamina sebagai penentu utama.

Padahal, Pertamina saat ini sudah mendominasi 95 persen penjualan ritel BBM, sedangkan porsi SPBU swasta hanya sekitar 5 persen.

Lebih lanjut, ia menilai aneh kewajiban bagi SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina, mengingat Pertamina sendiri juga merupakan importir.

“Ini ibarat penjual nasi goreng kecil diwajibkan membeli beras dari penjual nasi goreng besar, padahal keduanya sama-sama beli dari pasar. Kebijakan seperti ini harus ditinjau ulang,” tegasnya.

Bambang menambahkan, pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan tanpa mitigasi yang komprehensif.

Akibatnya, Presiden justru harus turun tangan memadamkan masalah yang sebetulnya bisa dicegah sejak awal.

Ia juga menyoroti alasan kenaikan kuota SPBU swasta yang dinilai hanya akibat peralihan pasar usai kasus Pertamina, bukan karena meningkatnya kebutuhan.

Menurutnya, jika pemerintah ingin membantu Pertamina, langkah yang tepat adalah memperbaiki strategi pemasaran atau memberi kebijakan khusus agar harga lebih kompetitif, bukan memaksa swasta membeli dari Pertamina.

S“Kebijakan ini justru bisa semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap Pertamina, karena terkesan merebut pasar dengan dukungan pemerintah. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 jelas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan,” kata Bambang. (*)