Ketua Dewan Pembina Pro Jurnalis Media Siber (PJS)

MEDAN|PERS.NEWS-Di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar untuk menentukan arah masa depannya. Bonus demografi, hilirisasi industri, transformasi digital, serta kekayaan sumber daya alam menjadi modal strategis yang dapat mengantarkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Namun di saat yang sama, ketidakpastian global, konflik geopolitik, perang informasi, dan tekanan ekonomi internasional menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada pada momentum penting untuk memperkuat fondasi bangsa dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut. Stabilitas nasional tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau kemampuan ekonomi semata, melainkan juga oleh kemampuan negara membaca arah perubahan, mengantisipasi ancaman, dan menjaga kepercayaan publik.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah ancaman terhadap sebuah negara. Jika dahulu ancaman lebih banyak datang melalui kekuatan fisik dan militer, kini ancaman dapat muncul melalui ruang digital. Penyebaran disinformasi, propaganda, manipulasi opini publik, hingga polarisasi sosial dapat berkembang dengan cepat dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional apabila tidak diantisipasi secara tepat.

Karena itu, penguatan sistem deteksi dini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Negara harus memiliki kemampuan untuk membaca gejala-gejala yang berpotensi mengganggu keamanan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Langkah tersebut bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam berpendapat, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks itu, revitalisasi fungsi intelijen menjadi sangat penting. Di era modern, intelijen bukan hanya bertugas mengumpulkan informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membaca perubahan global, memetakan risiko, serta memberikan rekomendasi yang akurat bagi pengambil kebijakan. Kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari jumlah pasukan atau besarnya anggaran pertahanan, tetapi juga dari kemampuan intelijennya dalam mendeteksi ancaman sebelum menjadi krisis.

Selain aspek keamanan, tantangan ekonomi juga memerlukan perhatian serius. Ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, perubahan rantai pasok dunia, serta persaingan teknologi menuntut Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonominya. Hilirisasi harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan nilai tambah komoditas, tetapi juga pada pembangunan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan daya saing nasional.

Di sisi lain, sektor pangan, energi, kesehatan, dan teknologi harus terus diperkuat sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai gejolak global.

Namun, seluruh kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kepercayaan masyarakat. Sejarah telah menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu pilar utama stabilitas sebuah negara. Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah dan lembaga negara, maka ruang bagi disinformasi, provokasi, dan spekulasi akan semakin sempit.

Oleh karena itu, komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan berbasis data harus menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Setiap kebijakan strategis perlu dijelaskan secara jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang keliru.

Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi negara maju dan berpengaruh pada pertengahan abad ke-21. Namun cita-cita tersebut hanya dapat terwujud apabila pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan stabilitas keamanan, ketahanan sosial, penguatan sumber daya manusia, serta kepemimpinan yang mampu membaca tantangan zaman.

Di tengah berbagai ketidakpastian global yang terus berkembang, persatuan nasional harus menjadi kekuatan utama bangsa. Perbedaan pandangan politik dan kepentingan kelompok hendaknya tidak mengurangi komitmen bersama dalam menjaga keutuhan negara. Saatnya seluruh elemen bangsa bergandengan tangan, memperkuat solidaritas, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Sebab pada akhirnya, menjaga Indonesia tetap aman, stabil, dan sejahtera bukan hanya tugas pemerintah atau aparat negara semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa.(Red)

Sikap ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Caretaker DPD KNPI Binjai, Ibrahim Bazhier Rafli, sebagai bentuk komitmen menjaga konsistensi arah reformasi dan stabilitas nasional.

Menurut Ibrahim Bazhier Rafli, posisi Polri di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang paling ideal untuk menjamin efektivitas, independensi, serta akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Pengaturan tersebut dinilai telah sesuai dengan amanat konstitusi serta ketetapan lembaga negara pasca reformasi, yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang profesional dan netral.

Ia menegaskan bahwa wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu justru berpotensi memperpanjang rantai komando dan melemahkan respons cepat aparat di lapangan. Dalam konteks keamanan nasional yang dinamis, Polri membutuhkan garis koordinasi yang tegas dan langsung dengan kepala pemerintahan agar kebijakan keamanan dapat dijalankan secara efektif dan terintegrasi secara nasional.

Lebih lanjut, KNPI Binjai memandang bahwa struktur Polri di bawah Presiden justru memperkuat prinsip supremasi sipil, sekaligus menjaga institusi kepolisian dari tarik-menarik kepentingan politik praktis di ranah birokrasi kementerian. Dengan demikian, profesionalisme dan fokus Polri dalam melayani masyarakat dapat tetap terjaga.

Sebagai bagian dari tanggung jawab moral pemuda, Ibrahim Bazhier Rafli menyerukan kepada seluruh elemen organisasi kepemudaan dan pemangku kepentingan bangsa untuk tetap konsisten menjaga sistem ketatanegaraan yang telah disepakati pasca reformasi.

Menjaga marwah Polri di bawah kendali Presiden dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional serta memastikan negara hadir secara cepat dan tegas dalam menjawab tantangan keamanan, baik nasional maupun global.(EGS)