Desakan ini muncul karena eskalasi bencana di berbagai wilayah dinilai telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah.

Ketua DPD KNPI Sumut, Aldi Syahputra Siregar, menilai kondisi bencana yang terus meluas membutuhkan intervensi lebih kuat dari pemerintah pusat.

“Ini bukan persoalan kemampuan pemerintah daerah, tetapi menyangkut keselamatan rakyat. Ketika kapasitas daerah sudah terlampaui, pengajuan Darurat Bencana Nasional adalah langkah yang paling cepat dan tepat,” tegasnya.

Kondisi Terkini di Beberapa Daerah Terdampak

1. Kota Medan — Penanganan Belum Merata
Kawasan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Belawan masih terendam. Warga mengeluhkan keterbatasan bantuan dan distribusi logistik yang terhambat akses.

2. Kabupaten Langkat — Warga Kekurangan Logistik
Banjir telah berlangsung lebih dari lima hari. Sejumlah desa terisolasi dan warga mulai kekurangan makanan serta air bersih.

3. Tapanuli Selatan & Tapanuli Tengah — Banyak Wilayah Terisolasi
Banjir dan longsor merusak akses jalan sehingga sejumlah desa belum tersentuh bantuan. Warga harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan kebutuhan dasar.

4. Kabupaten Deli Serdang — Ribuan Warga Mengungsi
Banjir di beberapa kecamatan memaksa banyak warga meninggalkan rumah. Bantuan logistik dan layanan kesehatan masih terbatas.

5. Kabupaten Serdang Bedagai — Kerusakan Infrastruktur
Kerusakan jalan dan lahan pertanian mengganggu aktivitas masyarakat serta distribusi barang antarwilayah.

Lima Alasan Mendesak Status Darurat Bencana Nasional

Aldi Syahputra Siregar menyebutkan beberapa alasan mengapa pengajuan status nasional penting dilakukan:

1. Kapasitas logistik dan operasional daerah sudah terlampaui.

2. Mempercepat mobilisasi bantuan dari BNPB, TNI–Polri, Basarnas, dan kementerian terkait.

3. Dukungan alat berat dan proses evakuasi dapat diprioritaskan.

4. Pembiayaan penanganan bencana tidak sepenuhnya membebani APBD.

5. Penanganan dapat berlangsung terpadu lintas kabupaten/kota.

“Ini Bentuk Keberanian Menyelamatkan Warga”

Aldi menegaskan desakan ini tidak bertujuan menyalahkan pemerintah daerah.

“Pengajuan Darurat Bencana Nasional bukan menandakan kegagalan pemda. Justru ini langkah berani untuk mengutamakan keselamatan rakyat di atas kepentingan politik dan birokrasi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa percepatan penanganan hanya dapat terjadi bila pemerintah pusat turun tangan secara penuh.

KNPI Sumut Siap Terjun ke Lapangan

DPD KNPI Sumut menyatakan siap terlibat dalam:

• pengiriman relawan ke titik terdampak,

• dukungan penyediaan dapur umum,

• distribusi bantuan logistik, serta

• edukasi dan komunikasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Saat ini seluruh elemen harus bergerak bersama. Pemerintah daerah jangan menunggu hingga korban bertambah,” tutup Aldi.(AHB)

Kondisi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat kini dinilai telah memasuki fase kritis yang melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. Banyak korban terdampak, akses vital terputus, dan proses distribusi bantuan tersendat.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa negara tidak boleh lamban bertindak.

“Ini bukan bencana biasa, tetapi krisis kemanusiaan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Nyawa rakyat adalah prioritas tertinggi,” tegas Irham.

Hingga 27 November 2025, kerusakan yang terjadi bersifat multisektor dan lintas kabupaten/kota. Bahkan sejumlah wilayah yang sebelumnya menjadi tempat pengungsian kini ikut terdampak. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi turut mengalami banjir luas akibat tingginya curah hujan dan luapan sungai.

Situasi ini memicu gelombang pengungsian baru dan semakin membebani layanan kemanusiaan di daerah.

Wilayah Terdampak Bencana

(Sumatera Utara – Aceh – Sumatera Barat)

Sumatera Utara

• Sibolga — banjir bandang merusak rumah dan fasilitas publik

• Tapanuli Tengah — banjir besar, ribuan warga terdampak

• Tapanuli Utara — longsor, jembatan putus, wilayah terisolasi

• Mandailing Natal — banjir dan longsor berulang

• Nias — pemukiman terendam, distribusi bantuan terkendala cuaca ekstrem

• Padang Lawas — banjir besar memutus akses antarwilayah

• Langkat — 10 kecamatan terendam, ribuan warga mengungsi

• Akses Sumut–Aceh terputus akibat kerusakan jalan nasional

• Medan — banjir merendam permukiman dan mengganggu aktivitas kota

Aceh

• Aceh Tamiang — banjir besar, pengungsian meningkat

• Kerusakan jembatan dan jalan akibat hujan ekstrem

• Akses Banda Aceh – Medan terganggu

Sumatera Barat

• Banjir dan longsor meluas di berbagai kabupaten/kota

• Infrastruktur transportasi lumpuh di beberapa daerah

Skala Bencana Melampaui Kapasitas Daerah

PW KAMMI Sumut menilai bencana ini telah menjadi krisis kemanusiaan lintas provinsi. Kerusakan jembatan, banyaknya korban jiwa, serta pengungsian besar-besaran menunjukkan bahwa penanganan daerah tidak lagi memadai.

Karena itu, penetapan Status Darurat Bencana Nasional dianggap sebagai langkah yang wajib diambil pemerintah pusat.

Tuntutan Resmi PW KAMMI Sumatera Utara

1. Presiden RI segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional.

2. BNPB mengerahkan operasi penanganan terpadu dengan dukungan TNI–Polri dan lintas kementerian.

3. Percepatan pembukaan akses Sumut–Aceh serta perbaikan jembatan vital untuk kelancaran distribusi logistik.

4. Penyediaan hunian darurat, layanan kesehatan memadai, dan pemulihan psikososial bagi korban terdampak.

5. Mengajak masyarakat Indonesia bahu-membahu membangun solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana.

Penutup

PW KAMMI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat dan relawan kemanusiaan. Namun, negara tetap memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi keselamatan rakyat.

“Kita telah kehilangan rumah, akses, bahkan nyawa. Jangan tunggu bencana semakin besar baru bertindak. Rakyat menunggu kehadiran negara, bukan sekadar simpati,” pungkas Irham.

PW KAMMI Sumut mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kepedulian dan solidaritas untuk saudara-saudara terdampak di Sumatera.(Red)

Sumber :PW KAMMI Sumut

Irham Sadani Rambe
Ketua PW KAMMI Sumut

Muhammad Haryono
Sekretaris Umum

Irwandi Sembiring
Bendahara Umum