PERS.NEWS – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mentransfer dana reses terlalu banyak, yakni Rp 54 juta.

Informasi itu disampaikan Dasco saat menjelaskan dana reses anggota DPR RI pada Oktober 2025 sebesar Rp 756 juta.

Dasco mengatakan dana reses anggota DPR periode 2024-2029 yang telah ditetapkan adalah Rp 702 juta per reses.

“Baru dilaksanakan pada bulan Mei. Nah, sejak Mei itu Rp 702 (juta),” jelas Dasco, Minggu, 11 Oktober 2025.

Dana reses itu memang naik dibanding dana reses yang diterima anggota DPR RI periode 2019-2024 yang berkisar di angka Rp 400-an juta.

Setelah ditetapkan, kegiatan dan titik kunjungan di daerah pemilihan (dapil) bertambah, sehingga dana reses itu kemudian disesuaikan menjadi Rp 702 juta.

Diketahui, pada Agustus lalu, terdapat wacana penambahan titik kunjungan dan kegiatan pada masa reses menjadi Rp 756 juta. Namun, karena terjadi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus lalu, DPR RI memutuskan untuk membatalkan wacana tersebut.

Namun, dalam pelaksanaannya terjadi human error atau kesalahan dari pihak Setjen DPR RI yang mengira rencana penambahan titik itu tetap dilaksanakan.

“Dia pikir si Rp 54 juta ini dia oke. Tapi belum juga ditransfer. Nah, kemudian ditarik balik, sudah didebit balik semuanya, tetap Rp 702 (juta),” jelas Dasco. (*)

PERS.NEWS – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada perwakilan legislatif dalam Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kayaknya enggak deh, kan itu urusannya eksekutif,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis, 25 September 2025.

Menurut dia, posisi DPR RI justru akan mengawasi proses reformasi Polri yang bakal dilakukan oleh komite tersebut agar hasilnya sesuai harapan masyarakat. “Ya kira-kira seperti itu,” ucap Dasco.

Dasco juga menjelaskan,perbedaan tugas antara Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan komite bentukan Prabowo.

Politikus Partai Gerindra ini menuturkan, tim bentukan Kapolri akan bertugas melakukan pendataan di internal, serta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membantu Komite Reformasi Polri.

“Saya dapat informasi tim ini adalah tim persiapan yang melakukan pendataan kemudian dibagi dalam beberapa subkelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden,” kata Dasco.
“Sehingga menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam,” ujar dia. (*)