Sumatera Barat – Pers News

Sumatera Gelap Gulita, DPP GMNI Tuntut Copot Dirut PLN

redaksi — Sat, 23 May 2026 05:45:12 +0000

JAKARTA |PERS.NEWS— Pemadaman listrik massal (total blackout) yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Pulau Sumatera pada Jumat malam (22/5/2026) memicu kecaman keras dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).

Pemadaman total yang memutus aliran listrik di wilayah Sumatera Bagian Utara hingga Sumatera Bagian Tengah, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, hingga sebagian Sumatera Barat, dinilai menjadi bukti rapuhnya infrastruktur energi nasional di bawah tata kelola PT PLN (Persero).

Kronologi Kejadian

Pukul 18.44 WIB – Titik Awal Gangguan
Gangguan terjadi pada jalur transmisi Rumai–Muaro Bungo berkapasitas 275 kV. Jalur tersebut merupakan salah satu tulang punggung utama interkoneksi “tol listrik” Sumatera yang menghubungkan pasokan antarwilayah.

Pukul 18.45–18.50 WIB – Efek Domino (Cascading Failure)
Putusnya jalur transmisi utama memicu ketidakseimbangan beban (load imbalance) secara ekstrem dan cepat. Subsistem Sumatera Bagian Utara kehilangan sinkronisasi frekuensi dengan subsistem lainnya.

Sistem proteksi otomatis kemudian melakukan pemutusan darurat pada sejumlah gardu induk dan pembangkit guna melindungi generator dari potensi kerusakan akibat lonjakan tegangan (voltage surge).

Pukul 19.00 WIB – Total Blackout
Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan sebagian Sumatera Barat mengalami pemadaman total. Aktivitas rumah tangga, fasilitas publik, jaringan telekomunikasi akibat BTS kehilangan daya, hingga kegiatan ekonomi di kota-kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, dan Padang lumpuh pada jam sibuk (peak hours).

Pukul 19.30 WIB hingga selesai – Pemulihan Bertahap
Tim teknis PLN mulai melakukan proses black start atau penyalaan ulang pembangkit secara bertahap disertai pengujian gardu induk transmisi. Proses normalisasi diperkirakan memerlukan waktu 6–8 jam guna menghindari kejutan beban susulan yang berpotensi memperluas kerusakan jaringan.

GMNI: Ini Ancaman Serius Ketahanan Nasional

Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi, menilai peristiwa ini bukan sekadar gangguan teknis sektoral, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan stabilitas kawasan strategis.

“Pulau Sumatera adalah urat nadi ekonomi nasional yang berhadapan langsung dengan jalur geopolitik global Selat Malaka. Ketika sistem kelistrikan satu pulau bisa lumpuh total dalam hitungan menit hanya karena satu titik transmisi rontok, ini adalah alarm bahaya. Ini membuktikan manajemen PLN dikelola secara amatir tanpa visi mitigasi risiko yang matang,” tegas Andreas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat malam.

Menurutnya, surplus cadangan daya (reserve margin) yang selama ini diklaim PLN tidak akan berarti apabila jaringan transmisi tidak memiliki keandalan memadai.

Ia menilai sistem interkoneksi Sumatera terlalu bergantung pada satu koridor utama tanpa dukungan jalur cadangan (looping) yang kuat. Akibatnya, ketika satu jalur utama terganggu, sistem langsung kolaps secara menyeluruh.

Sikap DPP GMNI

Merespons dampak pemadaman yang dirasakan jutaan masyarakat Sumatera, DPP GMNI menyampaikan sejumlah tuntutan:

Mendesak Presiden RI turun tangan langsung
Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cetak biru ketahanan energi nasional, khususnya di luar Pulau Jawa.
Menuntut pencopotan Direktur Utama PLN
DPP GMNI menilai pimpinan PLN harus bertanggung jawab atas dugaan kegagalan sistemik yang menyebabkan pemadaman massal berulang.
Kompensasi otomatis bagi pelanggan terdampak
PLN diminta memberikan ganti rugi secara transparan dan tanpa birokrasi rumit, terutama kepada pelaku UMKM yang mengalami kerugian ekonomi.

Rekomendasi Solusi

Solusi Jangka Pendek: Audit dan Transparansi

Pemerintah melalui Kementerian ESDM diminta membentuk tim independen untuk mengaudit sistem proteksi dan mekanisme load shedding di Sumatera.
Audit diperlukan untuk mengetahui penyebab kegagalan isolasi gangguan sehingga kerusakan di satu titik dapat meluas menjadi pemadaman satu pulau.

Solusi Jangka Menengah: Penguatan Redundansi Jaringan

PLN didesak mempercepat pembangunan jalur transmisi paralel dan sistem ring antarkoridor agar aliran listrik dapat dialihkan secara otomatis saat terjadi gangguan.
Modernisasi jaringan melalui penerapan smart grid berbasis kecerdasan buatan juga dinilai penting guna mendeteksi fluktuasi tegangan dan mengisolasi gangguan dalam hitungan milidetik.

Solusi Jangka Panjang: Desentralisasi Energi

GMNI mendorong pengembangan konsep micro-grid dan anchor power plant di setiap kawasan regional agar daerah tetap mampu beroperasi secara mandiri (island mode) ketika jaringan utama terganggu.
Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Sumatera, seperti panas bumi, hidro, dan bioenergi, dinilai harus dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada transmisi jarak jauh yang rentan gangguan.

“Jangan biarkan rakyat Sumatera terus berada dalam kegelapan di tengah kekayaan alam, pertambangan, dan perkebunan mereka yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kelistrikan adalah hak dasar rakyat, bukan panggung legitimasi bagi jajaran manajemen yang tidak becus,” tutup Andreas.(Arif)

GP Ansor Salurkan Rp3,5 Miliar untuk Korban Banjir SUMUT, ACEH, SUMBAR

redaksi — Fri, 12 Dec 2025 20:32:26 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS-Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, kembali meninjau penyaluran bantuan untuk korban bencana di wilayah Sumatra. Setelah pendistribusian dilakukan di Sumatera Utara dan Aceh, titik terakhir bantuan diarahkan ke Sumatera Barat. Total bantuan yang telah disalurkan GP Ansor untuk tiga daerah tersebut mencapai Rp3,5 miliar.

“Alhamdulillah, bantuan untuk Sumatra sudah kami salurkan seluruhnya. Sebanyak Rp1,5 miliar untuk Sumatera Utara, Rp1 miliar untuk Aceh, dan Rp1 miliar untuk Sumatera Barat,” ujar Addin melalui keterangan pers, Selasa (9/12/2025).

Gerakan Pemuda Ansor Salurkan Bantuan Bencana Alam Senila 1 M Untuk Sumbar

Gerakan Pemuda Ansor Salurkan Bantuan Bencana Alam Ke Aceh Senilai 1 Milyar

Gerakan Pemuda Ansor Salurkan Bantuan Bencana Alam Ke Sumatera Utara Senilai 1.5 Milyar

Penyaluran bantuan dilakukan oleh GP Ansor bersama tim Banser Tanggap Bencana (Bagana). Sebelum distribusi, tim Bagana melakukan pemetaan kebutuhan dan mitigasi di lokasi terdampak. Bantuan kemudian diberikan ke sejumlah titik yang memerlukan dukungan logistik serta pemulihan infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan.

Addin menjelaskan bahwa seluruh kader Ansor dan Banser diminta bekerja maksimal membantu warga. Ia menekankan pentingnya percepatan perbaikan fasilitas pendidikan.

“Kalau ada sekolah yang rusak, harus segera dibereskan. Dibersihkan, dicat, dan dibuat layak kembali. Anak-anak harus bisa kembali belajar tanpa hambatan,” tegasnya.

Selain bantuan melalui posko Banser Peduli Bencana di masing-masing daerah, Addin juga turun langsung menyalurkan bantuan di Posko GP Ansor Kabupaten Langkat dan Desa Paya Prupuk, Sumatera Utara. Di Aceh, bantuan disalurkan melalui PC GP Ansor Aceh Tamiang, sementara di Sumatera Barat bantuan diberikan di Masjid Pauh dan SD 02 Kecamatan Pauh, yang menjadi lokasi pengungsian warga.

Addin menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan. Ia menyampaikan bahwa dukungan tersebut berasal dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, serta sejumlah donatur lainnya.

“Ini amanah besar. Semua harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” jelas Addin.

Ia juga mengimbau seluruh kader Ansor di Indonesia untuk terus sigap mengingat meningkatnya kejadian bencana di berbagai daerah. Saat ini, GP Ansor melalui Bagana telah mengonsolidasikan tim nasional untuk penanganan bencana di Sumatra. Personel Bagana dari Satkornas dan Satkorwil terdekat seperti Sumatra Selatan, Lampung, dan Riau telah diterjunkan.

“Personel Bagana Riau membantu penanganan di Aceh, Sumatra Selatan juga memperkuat Aceh, dan Sumatra Barat dibantu oleh Bagana Lampung. Mereka akan siaga minimal selama tujuh hari, bahkan bisa lebih jika diperlukan,” jelasnya.

Addin berharap kondisi segera membaik, banjir cepat surut, dan proses pemulihan dapat berjalan optimal. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga semangat gotong-royong dan solidaritas nasional.

“Semoga anak-anak bisa kembali belajar seperti biasa. Bencana ini justru harus memperkuat persatuan dan kepedulian di antara kita,” tutupnya.(Red)

Bencana Sumatera Memburuk, Rampai Nusantara Mendesak Status Bencana Nasional dan Penegakan Hukum

redaksi — Mon, 01 Dec 2025 16:54:57 +0000

MEDAN|PERS.NEWS- Sudah sepekan banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi di lapangan kian mengkhawatirkan. Ribuan warga masih terisolasi, korban jiwa terus bertambah, dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi karena rumah mereka hancur digulung bencana.

Dewan Eksekutif Wilayah (DEW) Rampai Nusantara Sumatera Utara menyatakan situasi darurat ini telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. Mereka menyerukan agar Pemerintah Pusat segera menetapkan status Bencana Nasional demi mengerahkan seluruh potensi negara secara terkoordinasi dan cepat untuk penyelamatan warga.

“Kami melihat penanganan logistik, evakuasi, hingga layanan kesehatan masih jauh dari kata maksimal. Luasnya cakupan bencana dan banyaknya korban harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujar Ketua DEW Rampai Nusantara Sumut, Ridwan Ali Ibrahim, M.H.

Bukan hanya desakan untuk meningkatkan level penanganan, Rampai Nusantara juga menyoroti adanya dugaan kerusakan ekologis yang memperburuk dampak bencana. Mereka meminta aparat penegak hukum bertindak tegas.

“Kami menuntut semua pihak yang diduga terlibat sebagai penyebab bencana atau lalai dalam tugasnya diperiksa dan diadili. Ada akuntabilitas yang harus ditegakkan demi keselamatan rakyat,” tegas Ridwan.

Rampai Nusantara berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penyelamatan saat ini, tetapi juga langkah hukum dan kebijakan nyata agar tragedi berulang dapat dicegah.

Bencana ini menjadi alarm keras bahwa tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas nasional — bukan sekadar wacana.(NAL)

Korban Jiwa Banjir dan Longsor di Sumatera Meningkat

redaksi — Sun, 30 Nov 2025 23:02:34 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS-Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa jumlah korban meninggal di Sumatera Utara mencapai 217 orang, sementara 209 warga lainnya dilaporkan masih hilang. Dalam proses pencarian dan evakuasi hari ini, banyak korban ditemukan di wilayah Tapanuli Selatan.

Untuk wilayah Aceh, total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 96 orang dan 75 lainnya belum ditemukan. Korban tersebar di 11 kabupaten atau kota yang mengalami dampak korban jiwa, sedangkan daerah terdampak secara keseluruhan mencapai 18 kabupaten atau kota.

Sementara itu, kondisi di Sumatera Barat dilaporkan sudah lebih terkendali dibandingkan Aceh dan Sumut. Jumlah korban meninggal di Sumbar kini menjadi 129 orang, dengan 118 orang masih dalam pencarian dan 16 lainnya mengalami luka-luka.

Arahan Presiden Prabowo, Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Nasional

Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh unsur nasional untuk mempercepat penanganan darurat bencana di tiga provinsi terdampak tersebut yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.

Percepatan evakuasi, pendistribusian logistik, perlindungan pengungsi, penyediaan layanan kesehatan, hingga pemulihan akses transportasi dan komunikasi terus dilakukan oleh pemerintah bersama TNI, Polri, serta unsur daerah.

Pratikno menambahkan bahwa pemerintah juga menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sambil tetap memaksimalkan fase tanggap darurat. Penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak menjadi prioritas yang tengah dipercepat pelaksanaannya.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh aparat dan relawan yang bekerja langsung di lokasi terdampak demi mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.(*)

Sumber :DTK/Kepala BNPB Letjen TNI Bapak Suharyanto