Sumatera utara

Resmi Dilantik, Eksekutif Wilayah LMND Sumut Siap Jalankan Agenda Perjuangan

redaksi — Sat, 25 Apr 2026 12:36:37 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — 25 April 2026 Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi secara resmi melantik jajaran Eksekutif Wilayah Sumatera Utara dalam sebuah rangkaian kegiatan yang dirangkaikan dengan Pendidikan Dasar Organisasi (PDO). Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kesbangpol Sumatera Utara dan berlangsung dengan khidmat serta penuh semangat perjuangan mahasiswa.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Claudion Kaniaga Sare selaku Ketua Umum Eksekutif Nasional. Dalam kesempatan tersebut, ditetapkan Risky Fauzi sebagai Ketua Eksekutif Wilayah, Rahmat Situmorang sebagai Sekretaris, serta Soeandi Malik Pratama sebagai Bendahara.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum, Boby Lovers Aspiadi Nasution. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Ia menyampaikan bahwa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi harus tetap konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, serta keberpihakan terhadap rakyat.

Dalam pidatonya, Claudion Kaniaga Sare menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam mengorganisir gerakan mahasiswa di tingkat wilayah. Ia juga menegaskan bahwa PDO merupakan fondasi penting dalam membentuk kader yang ideologis, militan, dan memiliki kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial.

Sementara itu, Ketua Eksekutif Wilayah terpilih, Risky Fauzy Hasibuan, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta memperluas basis gerakan mahasiswa di Sumatera Utara. Ia juga mengajak seluruh kader untuk aktif terlibat dalam advokasi isu-isu kerakyatan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Rangkaian kegiatan PDO yang dilaksanakan setelah pelantikan bertujuan untuk membekali para kader dengan pemahaman mengenai ideologi organisasi, sejarah gerakan mahasiswa, serta strategi perjuangan dalam konteks sosial-politik. (Red)

LHKPN Ungkap Total Kekayaan Bobby Nasution Rp57,86 Miliar

redaksi — Wed, 22 Apr 2026 20:26:33 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Muhammad Bobby Afif Nasution melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp57.863.085.332 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025.

Data tersebut tercantum dalam pengumuman resmi LHKPN dengan tanggal penyampaian 31 Maret 2026 dan berstatus verifikasi administratif lengkap. Bobby Nasution tercatat melaporkan kekayaannya sebagai Gubernur pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan rincian laporan, komposisi kekayaan terbesar masih berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp40.375.000.000. Properti tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Jakarta Selatan, Deli Serdang, Medan, dan Surakarta.

Aset dengan nilai tertinggi berada di Jakarta Selatan, masing-masing senilai Rp14 miliar dan Rp12 miliar. Selain itu, terdapat pula sejumlah tanah dan bangunan lain yang tersebar di Medan, Deli Serdang, dan Surakarta.

Di luar sektor properti, Bobby Nasution melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp1.170.000.000. Kendaraan yang tercatat meliputi Toyota Kijang Innova, Mitsubishi Lancer, Honda Accord, Suzuki ST100, Yamaha Mio, dan Nissan Juke.

Pada sektor investasi, ia memiliki surat berharga senilai Rp10.500.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp6.368.085.332.

Secara keseluruhan, total harta sebelum dikurangi kewajiban mencapai Rp58.413.085.332. Dalam laporan yang sama, ia juga mencantumkan utang sebesar Rp550.000.000.

Setelah dikurangi kewajiban tersebut, total kekayaan bersih yang dilaporkan tercatat sebesar Rp57.863.085.332.

LHKPN merupakan kewajiban bagi pejabat negara sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Pelaporan ini juga menjadi salah satu instrumen pengawasan untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan terbuka.(Red)

Resmi Jabat Kapolsek Na IX-X, AKP Gunawan Sinurat Gelar Doa Bersama, Tekankan Soliditas dan Integritas Personel

redaksi — Wed, 22 Apr 2026 15:20:04 +0000

LABUHANBATU UTARA– Pasca dilantik pada Jumat, 17 April 2026, Kapolsek Na IX-X AKP Gunawan Sinurat, S.H., M.H. langsung bergerak membangun fondasi internal. Pada Senin (20/4/2026), ia menggelar kegiatan silaturahmi, doa bersama, dan syukuran bersama seluruh personel di Mapolsek Na IX-X.

Kegiatan ini menjadi momen tatap muka perdana AKP Gunawan dengan jajaran sejak resmi mengemban amanah sebagai Kapolsek Na IX-X. Suasana berlangsung khidmat sekaligus penuh keakraban.

AKP Gunawan Sinurat bukan sosok baru di wilayah tersebut. Ia pernah menjabat sebagai Kanit Reskrim di Polsek Na IX-X beberapa tahun lalu. Pengalaman itu menjadi modal penting dalam memahami karakter wilayah serta dinamika kamtibmas setempat, sehingga diharapkan dapat menunjang kepemimpinannya yang lebih terukur dan efektif.

Acara diawali dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas amanah jabatan, sekaligus memohon kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Seluruh personel mengikuti kegiatan dengan penuh khidmat, mencerminkan harapan akan terciptanya suasana kerja yang harmonis.

Dalam arahannya, AKP Gunawan menekankan pentingnya kebersamaan, kekompakan, dan komunikasi yang efektif di lingkungan kerja. Ia menyebut silaturahmi tersebut sebagai langkah awal untuk mempererat hubungan kekeluargaan di internal kepolisian.

“Dengan kebersamaan yang kuat, kita dapat menjalankan tugas dengan lebih baik serta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk senantiasa menjaga integritas, disiplin, serta profesionalisme dalam menghadapi tantangan kamtibmas yang semakin kompleks, guna memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Na IX-X, IPTU Dr. Iskandar Muda Sipayung, S.H., M.H., M.M., dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Kapolsek yang baru. Ia menegaskan pentingnya sinergi antar fungsi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum setempat.

Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur. Suasana semakin hangat saat prosesi kebersamaan antar personel berlangsung, mencerminkan kekompakan dan soliditas internal.

Kegiatan ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam memperkuat koordinasi dan kinerja seluruh jajaran Polsek Na IX-X dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(Arif)

Struktur Badan Dapur Nasional Sumatera Utara Resmi Dibentuk, Tri Habibi Ditunjuk sebagai Ketua

redaksi — Wed, 22 Apr 2026 15:15:45 +0000

MEDAN|PERS.NEWS– Badan Dapur Nasional (BDN) Sumatera Utara resmi membentuk struktur kepengurusan pada Selasa, 22 April 2026. Pembentukan tersebut berlangsung di Tooke Kaffee, Jalan STM Ujung, Kota Medan.

Pembentukan struktur BDN Sumut menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera Utara. Kehadiran BDN diharapkan mampu memastikan program prioritas pemerintah itu berjalan tepat sasaran.

Ketua BDN Sumut, Tri Habibi, SH, MH, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal pelaksanaan program MBG hingga ke tingkat penerima manfaat. Menurutnya, program ini tidak sekadar pembagian makanan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kami di BDN Sumut akan memastikan standar gizi, ketepatan distribusi, serta pemberdayaan dapur-dapur lokal berjalan sesuai arahan pusat. Tujuannya jelas, anak-anak dan kelompok prioritas di Sumut harus mendapatkan asupan bergizi setiap hari,” ujar Tri Habibi usai penetapan struktur.

Ia juga menambahkan, BDN Sumut akan segera melakukan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku UMKM pangan, hingga unsur pengawasan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan program MBG di daerah.

Dengan terbentuknya struktur BDN Sumatera Utara, diharapkan percepatan implementasi program MBG di 33 kabupaten/kota se-Sumut dapat segera terealisasi. BDN Sumut menargetkan seluruh dapur MBG di wilayahnya dapat beroperasi secara optimal dan akuntabel.

Sementara itu, susunan lengkap pengurus BDN Sumatera Utara akan diumumkan dalam waktu dekat setelah seluruh bidang merampungkan komposisi personalia.(Red)

Abdul Rahim Siregar Dilaporkan ke Polda Sumut terkait Dugaan Insiden Halal Bihalal KAMMI

redaksi — Tue, 21 Apr 2026 15:10:21 +0000

MEDAN | Selasa 21 April 2026 — Insiden kericuhan yang terjadi dalam kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara pada Minggu (19/4/2026) berujung pada laporan ke Polda Sumatera Utara.

Peristiwa tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam kejadian itu, seorang kader KAMMI bernama Muslimin dilaporkan mengalami dugaan pengeroyokan oleh sejumlah pihak. Korban disebut mengalami pemukulan sebelum diamankan oleh petugas Satpol PP dan dikeluarkan dari lokasi acara.

Situasi dilaporkan memanas saat proses pengamanan berlangsung. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak pelapor, di ruang transit kantor gubernur diduga terjadi tindakan kekerasan lanjutan. Seorang kader KAMMI disebut mengalami penamparan yang diduga dilakukan oleh Abdul Rahim Siregar, yang juga menjabat sebagai Ketua KA KAMMI Sumatera Utara. Selain itu, terdapat pula dugaan intimidasi terhadap kader KAMMI.

Atas peristiwa tersebut, sejumlah pihak yang mengaku sebagai korban telah melaporkan Abdul Rahim Siregar—yang juga merupakan Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS—ke Polda Sumatera Utara. Laporan itu tercatat dengan nomor: STTLP/B/608/IV/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA.

Informasi yang dihimpun menyebutkan sedikitnya enam orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Lima di antaranya dilaporkan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Medan akibat luka yang dialami. Namun, kondisi dan kronologi lengkap masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Abdul Rahim Siregar terkait laporan tersebut.

Sementara itu, Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menyayangkan terjadinya kericuhan. Ia menyebut konflik diduga bermula dari perbedaan pandangan terkait pelaksanaan agenda kegiatan.

Menurut Irham, pada Jumat (17/4) telah dilakukan pertemuan klarifikasi antara dirinya dengan Abdul Rahim Siregar. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan adanya kesepahaman bahwa kegiatan Halal Bihalal tidak akan disertai agenda pelantikan kepengurusan lain.

Ia juga menyampaikan bahwa Abdul Rahim Siregar sebelumnya telah meminta maaf atas beredarnya flyer yang mencantumkan agenda tambahan di luar Halal Bihalal.

Namun, Irham menilai kesepahaman tersebut tidak berjalan sesuai harapan, sehingga memicu ketegangan di lapangan. Meski demikian, ia mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian persoalan kepada proses hukum yang berlaku.

Pihak kepolisian diharapkan dapat menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan transparan guna memastikan kejelasan peristiwa serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.(Red)

Massa Desak Pembukaan Kembali PT TPL di Depan Kantor Gubernur Sumut

redaksi — Sat, 18 Apr 2026 12:35:52 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang dari wilayah Toba, Tapanuli Utara, Samosir, dan Simalungun menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, pada Kamis (16/4/2026).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah pusat membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan tersebut dinilai memiliki peran penting terhadap perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Para peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster berisi aspirasi. Mereka menilai bahwa sejak penghentian aktivitas perusahaan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mengalami penurunan signifikan.

Koordinator aksi, Maju Butarbutar, menyampaikan bahwa masyarakat saat ini menghadapi situasi yang memprihatinkan akibat hilangnya sumber mata pencaharian.

“Kami datang dengan penuh harapan, namun dalam kondisi yang sangat sulit. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun drastis, dan dampaknya sudah merambah ke berbagai sektor kehidupan,” ujarnya di sela aksi.

Selain itu, massa juga mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah strategis, cepat, dan terukur dalam merespons kondisi tersebut. Mereka menilai tanpa kebijakan konkret, situasi masyarakat akan semakin memburuk.

Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menutup dan mencabut izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 pada 26 Januari 2026. Kebijakan ini diambil setelah penangguhan operasional sejak Desember 2025, yang dipicu oleh desakan masyarakat, isu kerusakan ekologi, serta terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.(Red)

Antrean BBM di Tanjungbalai, Diduga Penyaluran Subsidi Tak Tepat Sasaran

redaksi — Wed, 08 Apr 2026 20:03:37 +0000

TANJUNG BALAI|PERS.NEWS– Kondisi antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi di sejumlah SPBU di Kota Tanjungbalai menuai perhatian publik. Di tengah situasi tersebut, muncul dugaan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dilakukan secara tidak semestinya.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya aktivitas pengangkutan BBM subsidi menggunakan jerigen dalam jumlah besar dari salah satu SPBU di kawasan Jalan Letjen Jamin Ginting, Sirantau. Dugaan ini semakin menjadi sorotan karena kendaraan yang digunakan disebut-sebut bukan kendaraan umum milik masyarakat kecil.

Namun hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun aparat penegak hukum terkait kebenaran informasi tersebut.

Pengamat menilai, jika dugaan ini benar terjadi, maka hal tersebut berpotensi merugikan negara serta mengganggu distribusi BBM subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat berharap adanya pengawasan lebih ketat agar distribusi BBM berjalan adil.

Pihak kepolisian diharapkan dapat melakukan penelusuran dan memberikan klarifikasi guna memastikan situasi yang sebenarnya. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Sementara itu, masyarakat tetap berharap akses terhadap BBM subsidi dapat berlangsung lancar tanpa harus menghadapi antrean panjang yang menguras waktu dan tenaga.(Red)

DPP PEMARAD-SU Rencanakan Aksi Terkait Dugaan Korupsi di Dinkes Medan, Klarifikasi Resmi Belum Disampaikan

redaksi — Thu, 02 Apr 2026 13:04:18 +0000

MEDAN|PERS.NEWS— Dewan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Raja Demo Sumatera Utara (DPP PEMARAD-SU) berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 9 April 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi atas dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan.

Rencana aksi ini muncul setelah adanya temuan yang disampaikan pihak mahasiswa terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam sejumlah proyek. Di antaranya, kegiatan jasa tenaga kebersihan di RSU Bactiar Jafar dengan nilai Rp2,2 miliar yang diduga bermasalah, serta pengadaan obat senilai Rp1,5 miliar yang disebut tidak sesuai volume.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di empat puskesmas dengan total anggaran Rp1,55 miliar yang bersumber dari APBD 2023–2025, yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Dugaan lainnya mencakup pengadaan bahan medis habis pakai sebesar Rp500 juta serta belanja mebel di RSUD Medan Labuhan tahun anggaran 2022 senilai Rp1,74 miliar.

Ketua Umum DPP PEMARAD-SU, Ilham Arifin, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran negara. Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan tersebut secara transparan dan profesional.

“Kami menyampaikan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola anggaran publik. Kami berharap ada langkah serius untuk memastikan kebenaran dari dugaan yang kami temukan,” ujarnya.

Meski demikian, seluruh informasi yang disampaikan masih bersifat dugaan dan memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh lembaga berwenang. Hingga narasi ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Medan maupun pihak terkait lainnya terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan yang berimbang.

Sejumlah pihak mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan ini. Proses audit, klarifikasi, dan penyelidikan yang objektif dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak.

Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 30 orang ini akan berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pihak penyelenggara menyebut kegiatan akan dilakukan secara damai dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum.

Perkembangan lebih lanjut terkait dugaan ini masih menunggu hasil penelusuran dan pernyataan resmi dari instansi berwenang. Media akan terus berupaya menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.(Red)

Ketua Badko HMI Sumut Mengaku Terima Pesan Ancaman Usai diskusi Kasus Andri Yunus

redaksi — Sun, 29 Mar 2026 14:45:36 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut), Yusril Mahendra Butar Butar, mengaku mengalami teror dan intimidasi setelah menggelar forum diskusi yang membahas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus.

Yusril menjelaskan, ancaman tersebut dikirim oleh pihak tak dikenal melalui pesan WhatsApp. Isi pesan itu berupa tekanan agar video kegiatan diskusi yang telah diunggah ke media sosial, seperti Instagram dan TikTok, segera dihapus.

Tak hanya sebatas ancaman, pelaku juga mengklaim mengetahui keberadaan keluarga serta aktivitas pribadi Yusril. Hal ini dinilai sebagai bentuk intimidasi serius yang mengarah pada upaya menakut-nakuti.

Meski demikian, Yusril menegaskan dirinya tidak akan mundur. Ia menyatakan tetap konsisten mendukung perjuangan Andri Yunus dalam mencari keadilan.

Menurutnya, tindakan teror tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan ruang diskusi publik yang seharusnya menjadi sarana intelektual untuk mengawal isu-isu keadilan.

Ia juga menilai, adanya intimidasi justru memperkuat dugaan bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang berusaha menutupi fakta di balik kasus penyiraman air keras yang kini tengah menjadi perhatian masyarakat.

“Ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi menyangkut keberanian dalam memperjuangkan kebenaran. Kami akan tetap berada di garis depan,” tegasnya.

PMKRI Sumut–NAD Apresiasi Langkah Cepat Plt. Kadis SDA Sumut Tinjau Kerusakan Irigasi dan Sungai

redaksi — Tue, 17 Mar 2026 11:29:29 +0000

Apresiasi tersebut diberikan karena Plt. Kadis SDA Sumut dinilai bergerak cepat dengan langsung meninjau sejumlah lokasi yang mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dan luapan sungai dalam beberapa waktu terakhir. Dalam kunjungan tersebut, Gibson Panjaitan juga menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi akan segera ditangani melalui program penanganan dan rehabilitasi yang telah direncanakan oleh Dinas SDA Provinsi Sumatera Utara.

Komisaris Daerah PMKRI Sumut–NAD, Sintong Sinaga, menyampaikan bahwa langkah cepat yang dilakukan oleh Gibson Panjaitan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan infrastruktur sumber daya air sekaligus mencegah dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi Bapak Gibson selaku Plt. Kadis SDA Sumut yang baru saja dilantik namun langsung turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi sungai dan irigasi yang mengalami kerusakan. Ini menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Sintong Sinaga.

Beberapa lokasi yang ditinjau oleh Plt. Kadis SDA Sumut tersebut di antaranya Daerah Irigasi Pekan Kamis dan Irigasi Pekan Dolok di Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua lokasi tersebut mengalami kerusakan hingga putus akibat tingginya curah hujan pada akhir tahun lalu.

Irigasi Pekan Kamis dan Irigasi Pekan Dolok menjadi bagian dari program rehabilitasi Dinas SDA Sumut tahun ini sebagai upaya pemulihan pascabencana. Rehabilitasi ini juga diharapkan mampu mendukung sektor pertanian serta memperkuat program ketahanan pangan di daerah tersebut.

Selain itu, Gibson Panjaitan juga meninjau kondisi aliran Sungai Batang Serangan dan Sungai Wampu di Kabupaten Langkat. Di Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, ditemukan gerusan pada tebing sungai akibat luapan air yang bahkan telah memakan sebagian badan jalan. Lokasi ini menjadi salah satu prioritas penanganan Dinas SDA Sumut pada tahun 2026 dengan rencana pekerjaan sepanjang 1,1 kilometer.

Kunjungan selanjutnya dilakukan di Desa Situngkit, Kecamatan Wampu, pada aliran Sungai Wampu. Di lokasi tersebut ditemukan kerusakan tanggul sungai akibat gerusan arus yang direncanakan akan ditangani sepanjang 200 meter melalui program penanganan tahun ini.

Menurut Sintong, langkah responsif yang dilakukan oleh Dinas SDA Sumut sangat penting untuk memastikan kerusakan infrastruktur sumber daya air dapat segera ditangani sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai dan kawasan pertanian.

“Kami berharap langkah cepat ini dapat segera ditindaklanjuti dengan proses perbaikan dan rehabilitasi yang maksimal sehingga fungsi irigasi dan sungai dapat kembali normal serta mampu mencegah terjadinya banjir di kemudian hari,” tutupnya(Red)