MEDAN|PERS.NEWS-Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa ini kembali mengenang momen bersejarah: Sumpah Pemuda 1928, saat para pemuda dari berbagai daerah menyatakan diri satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa—Indonesia. Namun, di tengah gegap gempita peringatan dan upacara seremonial, muncul satu pertanyaan yang perlu direnungkan oleh kita, para mahasiswa: apakah semangat Sumpah Pemuda masih hidup di dada generasi kampus hari ini?

Sebagai mahasiswa—yang sering disebut sebagai agent of change—kita sejatinya merupakan pewaris langsung semangat para pemuda 1928. Mereka berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan gagasan dan tekad untuk menyatukan bangsa yang tercerai oleh perbedaan suku, bahasa, dan kepentingan kolonial. Kini, perjuangan itu berubah bentuk. Lawan kita bukan lagi penjajahan fisik, melainkan penjajahan mental—dari arus globalisasi, disinformasi, dan krisis kepedulian sosial.(30/10/25)

Ironisnya, banyak mahasiswa hari ini justru terjebak dalam individualisme dan pragmatisme akademik. Kampus seolah hanya menjadi tempat mengejar ijazah, bukan ruang membangun kesadaran kebangsaan. Padahal, semangat Sumpah Pemuda adalah tentang kesatuan visi dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan perubahan.

Mahasiswa masa kini harus berani menghidupkan kembali idealisme itu—dengan cara yang relevan untuk zaman ini. Bukan sekadar turun ke jalan tanpa arah, tetapi dengan memperkuat literasi, menegakkan integritas, dan mengawal kebijakan publik lewat kritik ilmiah dan inovasi sosial. Di era digital, “sumpah” kita bisa dimaknai sebagai komitmen untuk melawan hoaks, intoleransi, dan apatisme terhadap persoalan bangsa.

Sumpah Pemuda 1928 lahir dari kesadaran bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Mahasiswa masa kini harus menyalakan kembali api itu—menjadikannya energi untuk merajut solidaritas lintas kampus, lintas daerah, dan lintas ideologi demi Indonesia yang lebih adil, cerdas, dan berdaya.

Pada akhirnya, memperingati Sumpah Pemuda bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi meneguhkan janji di masa kini: bahwa di tangan pemuda—terutama mahasiswa—harapan Indonesia tidak akan pernah padam.(AA)

Sumber :Alfi Armansyah Mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

MEDAN |PERS.NEWS-Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Momentum bersejarah ini bukan sekadar simbol persatuan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Di era milenial yang serba digital dan dinamis, refleksi terhadap makna Sumpah Pemuda menjadi sangat relevan untuk menyalakan kembali semangat perjuangan di kalangan pemuda masa kini.(29/10/25)

Pemuda sebagai Agen Perubahan

Pemuda adalah tulang punggung bangsa — sosok yang memiliki energi, semangat, dan idealisme tinggi untuk menciptakan perubahan. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, pemuda milenial diharapkan menjadi agen perubahan yang kreatif, inovatif, dan berintegritas.

Mereka harus mampu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kemajuan bangsa, menjadi pemimpin yang visioner, adaptif, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Tantangan di Era Milenial

Era digital membawa berbagai tantangan baru bagi generasi muda: kesenjangan digital, pengaruh budaya asing, hingga tekanan sosial media yang kerap menggeser nilai-nilai kebangsaan. Namun, di balik tantangan itu tersimpan peluang besar bagi pemuda untuk berkembang dan berkontribusi.

Dengan semangat Sumpah Pemuda, generasi milenial dapat menjawab tantangan tersebut dengan membangun kreativitas, memperkuat karakter, dan menjadi solusi bagi permasalahan bangsa.

Menyalakan Kembali Api Sumpah Pemuda

Untuk membangkitkan semangat Sumpah Pemuda di kalangan generasi milenial, diperlukan langkah konkret:

Mengintegrasikan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan dalam sistem pendidikan.

Mendorong kreativitas dan inovasi pemuda melalui kegiatan positif dan produktif di berbagai bidang.

Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi demi kemajuan bangsa.

Memberdayakan teknologi digital sebagai alat untuk memperluas akses pendidikan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semangat yang Tak Lekang oleh Waktu

Sumpah Pemuda bukan hanya catatan sejarah, tetapi api semangat yang harus terus menyala dalam setiap diri pemuda Indonesia. Dengan menumbuhkan kembali nilai persatuan, semangat juang, dan rasa cinta tanah air, generasi milenial dapat menjadi garda terdepan perubahan — membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, bermartabat, dan berdaya saing global.

Mari kobarkan semangat Sumpah Pemuda.Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita, pemuda yang bersatu

dan beraksi untuk negeri.(MSE)

MEDANPERS.NEWS-Setiap 28 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah peristiwa monumental yang menjadi tonggak lahirnya semangat persatuan dan kebangsaan: Sumpah Pemuda 1928. Tiga ikrar sakral — Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa — bukan sekadar simbol perjuangan, melainkan kompas moral yang menuntun generasi muda untuk terus menjaga keutuhan bangsa.(28/10/25)

Bagi masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda memiliki makna yang sejalan dengan falsafah adat Dalihan Natolu — Somba Marhulahula, Elek Marboru, dan Manat Mardongan Tubu. Falsafah ini bukan hanya dasar hubungan sosial, tetapi juga sistem nilai yang mengajarkan persatuan, saling menghargai, dan tanggung jawab kolektif.

Dalihan Natolu sebagai Cermin Persatuan

Jika Sumpah Pemuda menyatukan berbagai suku dan bahasa ke dalam satu identitas kebangsaan, maka Dalihan Natolu menyatukan masyarakat Tabagsel dalam satu tatanan sosial yang harmonis.

Prinsip Somba Marhulahula mengajarkan hormat kepada leluhur dan tokoh bijak sebagai bentuk penghargaan pada akar sejarah bangsa.

Elek Marboru menumbuhkan kasih sayang dan empati, seperti halnya semangat gotong royong antar pemuda lintas daerah. Sementara Manat Mardongan Tubu menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga persaudaraan agar tidak terpecah oleh perbedaan.

Ketiga nilai ini sejalan dengan ruh Sumpah Pemuda — bahwa persatuan tidak mungkin terwujud tanpa saling menghormati, mengasihi, dan menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial.

Pemuda Tabagsel sebagai Pelaku Persatuan

Pemuda Tabagsel hari ini dihadapkan pada tantangan baru: derasnya arus digitalisasi, politik identitas, dan pergeseran nilai budaya. Dalam situasi ini, semangat Sumpah Pemuda dan Dalihan Natolu harus menjadi pegangan moral dan etika sosial.

Pemuda Tabagsel harus mampu menjadi perekat antar komunitas, penjaga nilai adat, sekaligus agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Kita tidak boleh terjebak dalam ego sektoral, tetapi harus bersatu dalam kerja nyata — memperkuat pendidikan, memberantas narkoba, menumbuhkan ekonomi kreatif, dan menjaga lingkungan Tabagsel.

Menatap Indonesia Emas 2045

Ketika Sumpah Pemuda 1928 menyatukan pemuda Nusantara untuk melawan penjajahan, maka generasi muda Tabagsel hari ini harus bersatu untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan. Dalam semangat Dalihan Natolu, setiap pemuda punya tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan kebangsaan.

Sebagaimana Sumpah Pemuda menjadi fondasi bangsa, maka Dalihan Natolu adalah fondasi moral yang mengakar kuat di hati masyarakat Tabagsel. Bila keduanya berpadu, maka akan lahir generasi muda yang tangguh, berkarakter, dan siap mengisi Indonesia Emas dengan semangat persaudaraan sejati.(Red)

SUMBER OPINI : Samsuddin Harahap S.Kep Ketua Umum Pemuda Tabagsel

MEDAN|PERS.NEWS —Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati peristiwa monumental yang menjadi sejarah lahirnya kesadaran kebangsaan: Sumpah Pemuda 1928. Tiga ikrar — satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa — bukan sekadar semboyan belaka, melainkan melainkan deklarasi dengan semangat yang membara oleh semua kaum Pemuda yang memiliki semangat demi terciptanya kesatuan dan perdamaian seluruh masyarakat Indonesia.(28/10/25)

Dimana kaum Pemuda tidak hanya menjunjung tinggi persatuan tetapi juga menjunjung tinggi hukum dan moral yang mana ini bisa saja menjadi pengikat nurani kolektif bangsa. Dalam perspektif hukum, Sumpah Pemuda dapat dibaca sebagai embrio konstitusionalisme Indonesia, jauh sebelum UUD 1945 dirumuskan.

1. Sumpah Pemuda sebagai Simbol pemersatu bangsa yang mempunyai nilai sosial di tengah masyarakat.
Para pemuda 1928 tidak menandatangani dokumen hukum, tetapi mereka membuat kesepakatan yang bersifat quasi-konstitusional. Ikrar itu membentuk landasan moral untuk lahirnya kesatuan hukum nasional di kemudian hari. Jika teori kontrak sosial Rousseau berbicara tentang kesepakatan rakyat untuk membentuk negara, maka Sumpah Pemuda adalah versi lokalnya — pernyataan kehendak bersama untuk hidup dalam satu sistem hukum yang sama.

Artinya, sejak 1928, bangsa Indonesia telah memiliki “consensus juris” (kesepakatan hukum) bahwa pluralitas suku dan bahasa tidak boleh memecah legitimasi hukum nasional. Prinsip ini kelak menjelma dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

2. Semangat Persatuan sebagai Asas Hukum Nasional
Hukum nasional Indonesia dibangun di atas asas persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap produk hukum — dari UU, peraturan pemerintah, hingga kebijakan daerah — wajib berdasarkan pada asas ini. Sumpah Pemuda adalah fondasi filosofisnya.
Dalam kerangka rechtsidee (cita hukum), persatuan menjadi ruh dari setiap norma yang berlaku. Jika ada regulasi yang menimbulkan diskriminasi atau perpecahan, maka secara substantif ia bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda dan falsafah Pancasila.

3. Sumpah Pemuda dan Tantangan Supremasi Hukum
Sayangnya, hampir seabad setelah ikrar itu diucapkan, semangat persatuan hukum masih sering diuji. Banyak kebijakan hukum yang cenderung elitis, koruptif, bahkan sektarian. Hukum kerap menjadi alat kepentingan kelompok, bukan pemersatu bangsa. Padahal, dalam semangat Sumpah Pemuda, hukum seharusnya menjadi medium penyama derajat warga negara — lex est quod notamus omnes (hukum adalah yang kita sepakati bersama).

Maka, memperingati Sumpah Pemuda bukan hanya soal sejarah dan simbol, tetapi juga soal refleksi etika hukum: apakah sistem hukum kita hari ini masih berpihak pada cita-cita persatuan itu?

4. Penegakan Hukum sebagai Wujud Cinta Tanah Air
Dalam konteks modern, nasionalisme tidak lagi cukup hanya dengan mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Nasionalisme sejati tampak dalam ketaatan terhadap hukum yang adil. Setiap penegak hukum, pejabat publik, maupun warga negara yang menjunjung supremasi hukum sejatinya sedang mengamalkan Sumpah Pemuda dalam bentuk paling nyata.

Penutup
Sumpah Pemuda 1928 telah memberi arah moral bahwa Indonesia berdiri atas dasar kesatuan cita hukum dan kesamaan derajat di hadapan aturan. Jika hukum tidak lagi menjadi perekat, maka semangat Sumpah Pemuda hanyalah slogan tanpa makna. Karena itu, memperkuat hukum yang adil dan bersatu adalah cara paling sahih untuk menepati janji para pemuda 1928: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, dan Satu menjunjung tinggi Hukum Indonesia agar tercipta nya kedamaian ditengah tengah masyarakat hukum harus memiliki prinsip keadilan yang mutlak dan berpihak kepada kebenaran.(Red)

Organisasi yang dipimpin oleh Samsuddin Harahap selaku Ketua Umum, didampingi Sekretaris Umum H. M. Sulyan Pulungan, M.Pd., dan Bendahara Umum Syaifuddin Lubis, S.E., menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus narkoba di Tabagsel, yang mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan.

Fenomena Mengkhawatirkan

Penyalahgunaan narkoba di Tabagsel kini berada pada tingkat yang serius. Berdasarkan data resmi Polres Tapanuli Selatan, sepanjang Januari hingga Juli 2025 telah diamankan 112 tersangka dari 85 kasus narkotika, dengan barang bukti sabu dan ganja dalam jumlah besar.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tengah membangun panti rehabilitasi korban narkoba pertama di wilayah Tabagsel, sebagai dukungan terhadap program nasional pemberantasan narkotika.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa peredaran narkoba mulai menyasar kalangan remaja dan mahasiswa, dipicu oleh faktor lingkungan, pergaulan bebas, serta tekanan ekonomi.

Pernyataan Sikap Pemuda Tabagsel

Dalam semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pimpinan Pusat Pemuda Tabagsel menegaskan lima komitmen utama:

Satu Komitmen Pemuda Tabagsel — menolak dan memerangi segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Mengajak pemuda, pelajar, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba melalui edukasi, kegiatan sosial, dan olahraga.

Menjadi motor penggerak kegiatan positif seperti pelatihan dan pembinaan generasi muda.

Mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat akses rehabilitasi, sosialisasi, serta penindakan terhadap jaringan narkoba.

Menjadikan Sumpah Pemuda sebagai momentum moral untuk menjaga generasi muda Tabagsel dari ancaman narkoba.

Rencana Aksi

Sebagai wujud nyata, Pemuda Tabagsel akan melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya:

Menggelar roadshow penyuluhan ke sekolah dan kampus di lima kabupaten/kota Tabagsel.

Bekerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, BNN, dan lembaga sosial dalam program rehabilitasi serta pemberdayaan pemuda.

Menjalin kemitraan dengan dunia usaha guna membuka ruang kerja produktif bagi generasi muda Tabagsel.

Pesan Penutup

Ketua Umum Pemuda Tabagsel, Samsuddin Harahap, menegaskan pentingnya peran pemuda dalam menjaga masa depan bangsa.

“Pemuda adalah benteng terakhir bangsa. Jika generasi muda rusak oleh narkoba, maka masa depan bangsa turut hancur.

Mari kita jaga Tabagsel, jaga keluarga, dan jaga diri — agar semangat Sumpah Pemuda benar-benar hidup dalam tindakan,” ujarnya.

Pemuda Tabagsel berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menciptakan Tabagsel Bersih Narkoba serta mendorong kolaborasi lintas sektor demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.(Red)

MEDAN |PERS.NEWS- Setiap 28 Oktober, kita kembali mengenang tiga kalimat yang menyatukan Indonesia: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda tahun 1928 bukan sekadar seremonial sejarah. Ia adalah tanda bahwa anak muda saat itu sadar, kekuatan bangsa lahir dari persatuan dan kesadaran bersama.

Kini, hampir seabad kemudian, semangat itu harus kita hidupkan kembali — terutama oleh para jurnalis. Jika dulu pemuda menyatukan bangsa lewat semangat perjuangan, maka jurnalis hari ini menyatukan bangsa lewat berita dan kebenaran.

Media dan Semangat Persatuan di Era Digital

Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya satu bahasa, satu suara untuk kemajuan bangsa. Dalam dunia media, itu berarti menjaga ruang publik dari hoaks, ujaran kebencian, dan berita yang memecah belah.

Di tengah derasnya arus informasi, tugas jurnalis kini bukan hanya cepat menulis, tapi bijak memilah dan menjernihkan.

Kebebasan pers adalah warisan perjuangan panjang. Namun di era media sosial, siapa pun bisa menyebarkan “berita” tanpa tanggung jawab. Maka, jurnalis sejati dituntut tetap berpegang pada etika, integritas, dan akurasi.

Jurnalis, Penjaga Akal Sehat Publik

Pemuda 1928 menyatukan bangsa dengan semangat berpikir dan berani bersuara. Kini jurnalis memikul tanggung jawab serupa — menjaga nalar publik lewat informasi yang jujur dan mencerahkan.

Menjadi jurnalis bukan berarti berpihak pada pemerintah atau oposisi, tetapi berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat.

Jurnalis yang berani mengkritik demi kebaikan bersama adalah bentuk nyata dari semangat Sumpah Pemuda di masa kini.

Bahasa yang Menyatukan, Bukan Memecah

Di zaman sekarang, berita bisa menjadi alat persatuan atau justru sumber perpecahan. Banyak media terjebak dalam polarisasi — ada yang condong ke politik, ada yang terperangkap kepentingan bisnis.

Padahal, semangat Sumpah Pemuda mengajarkan: satu bahasa untuk persatuan.

Dalam dunia jurnalisme, “satu bahasa” itu berarti bahasa yang menyejukkan, cerdas, dan membangun, bukan yang menyalakan api kebencian.

Penutup: Pena yang Menyatukan Bangsa

Sumpah Pemuda adalah semangat yang tak boleh padam. Ia hidup di setiap berita yang jujur, di setiap kalimat yang menyuarakan kebenaran.

Menjadi jurnalis berarti memegang pena yang bisa menyatukan atau memecah bangsa.

Maka, di tengah derasnya arus informasi, jurnalis harus menjadi kompas moral — memastikan Indonesia tetap berjalan di jalur persatuan dan kebenaran.(IHB)

Sebuah langkah yang di atas kertas tampak manis, namun di hati rakyat terasa getir. Pertanyaannya sederhana: sejak kapan pekerjaan berubah menjadi bingkisan politik?

Di antara riuh perayaan dan jargon kebangsaan, muncul sosok Eriza Hudori, Ketua DPW PETANESIA (Pecinta Tanah Air Indonesia) Sumatera Utara. Ia tidak berbicara dari podium kekuasaan, tetapi dari ruang refleksi — tempat di mana idealisme masih berani menatap kekuasaan tanpa rasa takut.

“Pekerjaan bukan hadiah. Itu hak rakyat. Kalau ingin memberi, berilah sistem yang adil — bukan posisi yang diselipkan rasa terima kasih,”
ujar Eriza dalam pernyataan reflektifnya di momentum Sumpah Pemuda.

Kata-kata itu terdengar keras, tapi sesungguhnya jernih. Di negeri yang sering menukar kedekatan dengan kesempatan, kejujuran memang kerap terdengar brutal.

Eriza menegaskan, kebaikan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak ia memberi jabatan, tetapi dari seberapa tulus ia menegakkan keadilan.

“Kalau hadiah itu terbuka untuk semua, itu kebijakan. Tapi kalau hanya untuk yang dekat, itu penistaan terhadap keadilan,” katanya tegas.

Ia mengingatkan, bangsa ini akan terus melemah jika rakyat terus diajari untuk berterima kasih atas sesuatu yang seharusnya menjadi hak.

“Bangsa yang terlalu sering diberi, lambat laun lupa cara berdiri,” ucapnya menohok.

Bagi Eriza, refleksi Sumpah Pemuda bukan sekadar mengulang sejarah, melainkan menantang generasi hari ini untuk berani jujur.

“Cinta tanah air tidak lahir dari jabatan, tapi dari keberanian berkata benar,” lanjutnya.

Pernyataannya menyalakan api di kalangan muda. Banyak yang menilai, suara seperti Eriza adalah oase di tengah gurun politik yang kian pragmatis. Ia bukan sekadar tokoh organisasi, tetapi simbol bahwa idealisme belum mati — hanya butuh keberanian untuk bangkit.

Dan di tengah pesta seremonial yang sering meninabobokan, kalimat Eriza menggema seperti peringatan keras:

“Hadiah terbaik bagi rakyat bukan pekerjaan yang diberikan, tapi kesempatan yang diciptakan.”

Kata-katanya menjadi tamparan lembut bagi para pemimpin yang lupa malu — mereka yang masih menganggap kekuasaan sebagai alat berbagi hadiah, bukan menegakkan keadilan.

Sumpah Pemuda tahun ini mengajarkan satu hal:
Bangsa yang besar tidak dibangun dari pemberian, tetapi dari keberanian generasinya untuk menolak menjadi pengemis politik.

Dan di tengah suara yang gemetar oleh kepentingan, Eriza Hudori memilih tetap lantang.

Sebab keadilan — meski terdengar brutal — tetap lebih mulia daripada basa-basi kekuasaan.(Red)