Fauzan yang juga dikenal sebagai Tokoh Pemuda Muslim Sumatera Utara serta Pengurus Kader Tunas Indonesia Raya Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pandangannya tersebut di Medan, Senin (7/9/2026).

Menurut Fauzan, pembangunan Sumatera Utara tidak hanya membutuhkan program yang baik, tetapi juga penguatan peran lembaga legislatif, pemanfaatan ruang digital secara positif, penguatan program pemenuhan gizi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD Kota Medan maupun DPRD Sumatera Utara.

Ia menilai wakil rakyat harus terus meningkatkan kapasitas agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat dijalankan secara maksimal.

“DPRD adalah representasi rakyat. Dengan kapasitas yang kuat, wakil rakyat akan mampu mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Fauzan.

Selain penguatan lembaga legislatif, Fauzan juga menilai media sosial perlu dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program pemerintah sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu.

Menurutnya, pemuda memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dengan menyebarkan informasi yang edukatif dan tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, disinformasi maupun ujaran kebencian.

“Media sosial harus kita jadikan alat untuk mendukung program pemerintah dan mengedukasi masyarakat. Di saat yang sama kita butuh strategi nyata melawan hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian agar tidak memecah persatuan, khususnya di kalangan pemuda muslim Sumut,” tegasnya.

Fauzan juga mengapresiasi rencana strategis Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di Sumatera Utara.

Ia menilai aktivasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), validasi penerima manfaat, serta pengawasan dan evaluasi harus menjadi perhatian agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dan intervensi gizi lainnya benar-benar tepat sasaran.

“Program pemenuhan gizi harus dikawal bersama agar pelaksanaannya efektif, transparan dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Di sektor ekonomi, Fauzan mendorong percepatan program Koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Ia berharap koperasi tersebut tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat melalui akses permodalan, pelatihan, digitalisasi, serta penciptaan lapangan kerja.

“Koperasi Merah Putih harus jadi solusi ekonomi kerakyatan. Dengan penguatan permodalan, pelatihan, dan digitalisasi, koperasi bisa menyerap tenaga kerja muda dan menstabilkan harga kebutuhan pokok,” pungkasnya.

Sebagai Pengurus Tunas Indonesia Raya Sumatera Utara, Fauzan menyatakan siap ikut mengawal dan menyosialisasikan empat agenda tersebut bersama pemuda dan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, pemuda dan masyarakat dapat diperkuat sehingga agenda pembangunan Sumatera Utara tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Red)

Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/B/506/IV/2026/SPKT/Polda Sumut dan diajukan oleh seorang pasien bernama Nurlita, warga Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Kronologi Versi Pelapor

Menurut keterangan pelapor, kasus bermula pada April 2025 saat ia mengalami nyeri pada punggung. Hasil pemeriksaan medis termasuk MRI tulang belakang menunjukkan dugaan adanya massa yang mengarah pada tumor jenis meningioma di area torakal T4 yang menekan saraf tulang belakang.

Pasien kemudian berkonsultasi dengan Prof. RD di Rumah Sakit Malahayati Medan. Setelah pemeriksaan lanjutan, ia disarankan menjalani operasi pengangkatan massa tersebut.

Namun sebelum operasi yang dilakukan pada 29 Mei 2025, pihak keluarga pasien diminta membayar uang muka sebesar Rp30 juta yang ditransfer ke rekening pribadi atas nama TP, yang disebut sebagai ajudan atau perantara dokter tersebut.

Biaya dan Penanganan Pascaoperasi

Setelah operasi, keluarga pasien menyebut mendapatkan penjelasan bahwa tumor yang terlihat pada hasil MRI sebelumnya tidak ditemukan, melainkan hanya kista yang pecah saat tindakan operasi.

Pasien kemudian menjalani perawatan selama empat hari dan dipulangkan pada 2 Juni 2025. Saat proses administrasi kepulangan, keluarga kembali diminta membayar Rp55 juta, sehingga total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp85 juta. Pembayaran disebut kembali ditransfer ke rekening yang sama.

Pihak keluarga menyatakan hanya menerima kwitansi pribadi yang dibubuhi stempel rumah sakit tanpa rincian tagihan resmi.

Kondisi Pasien

Beberapa minggu setelah operasi, kondisi Nurlita dilaporkan tidak membaik. Ia mengaku mengalami pembengkakan pada kaki, rasa panas, dan kesulitan berjalan hingga harus menggunakan tongkat.

Keluhan tersebut disebut telah disampaikan kepada dokter saat kontrol maupun melalui pesan WhatsApp, namun dijelaskan sebagai bagian dari proses pemulihan pascaoperasi.

Namun, kondisi pasien justru disebut semakin memburuk. Pada November 2025, hasil MRI di rumah sakit lain menunjukkan massa masih berada di lokasi yang sama dan tetap menekan saraf tulang belakang.

“Ketika hasil MRI keluar, saya diberitahu bahwa massa tersebut masih ada. Saya bingung mengapa harus dioperasi lagi padahal sebelumnya sudah dilakukan tindakan operasi,” ujar Nurlita dalam keterangannya.

Beberapa hari setelah itu, Prof. RD disebut sempat menyampaikan permintaan maaf melalui pesan WhatsApp dan mengakui kurang agresif dalam tindakan operasi pertama.

Operasi Kedua

Merasa tidak puas dengan hasil penanganan sebelumnya, pasien kemudian mencari pendapat medis lain dan menjalani pemeriksaan di rumah sakit swasta di Medan.

Setelah MRI kontras dan evaluasi ulang, pasien menjalani operasi kedua pada 28 November 2025. Dalam tindakan tersebut, tim dokter menemukan tumor yang masih berada sekitar satu sentimeter dari lokasi operasi sebelumnya dan kemudian berhasil diangkat untuk diperiksa di laboratorium patologi anatomi.

Tanggapan dan Proses Hukum

Kuasa hukum dan keluarga pasien melaporkan dugaan malapraktik serta dugaan aliran pembayaran biaya tindakan medis ke rekening pribadi kepada Polda Sumatera Utara. Mereka meminta agar kasus ini diusut secara menyeluruh.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Prof. RD, T.P, maupun pihak Rumah Sakit Malahayati terkait laporan tersebut.

Pihak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik.

Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian tersebut diduga berlangsung saat terjadi keributan di sekitar lokasi. Korban dikabarkan memilih untuk tidak melintas karena khawatir terhadap kondisi di lapangan. Namun, dalam rekaman yang beredar, keduanya justru tampak menjadi sasaran tindakan kekerasan oleh sejumlah orang.

Video tersebut juga memperlihatkan beberapa orang membawa benda yang diduga senjata api. Meski demikian, informasi mengenai jenis senjata maupun pihak-pihak yang terlibat masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian.

Korban perempuan disebut sedang hamil muda. Informasi tersebut turut menjadi sorotan warganet yang menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kronologi lengkap, identitas pihak yang terlibat, maupun kondisi terkini para korban. Masyarakat berharap aparat berwenang dapat segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas peristiwa yang terjadi.(Red)

Rombongan DPP HBB dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, SH., MH. , dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah DitjenPAS Sumatera Utara, Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si., didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Kanwil DitjenPAS Sumut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD HBB Sumut Thomson Parapat, SH., Sekretaris DPD HBB Sumut Ganda Pasaribu, SH., Ketua DPC HBB Deli Serdang M. Sitindaon, Sekretaris DPC HBB Kota Medan Amos Hutapea, Wakil Bendahara HBB Kota Medan Michael P. Manurung, SH., serta Aria Angkola dari DPP HBB Bidang Media dan IT.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan institusi pemasyarakatan dalam mendukung proses pembinaan warga binaan agar mampu kembali menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah pembinaan yang telah dilakukan DitjenPAS Sumut. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan saat ini menunjukkan perkembangan yang positif dan semakin berorientasi pada pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“HBB melihat adanya perubahan yang nyata dalam pola pembinaan warga binaan. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya memberikan pembinaan mental dan spiritual, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat menjadi modal kehidupan setelah bebas nanti. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Lamsiang.

Ia menegaskan bahwa HBB sebagai organisasi sosial kemasyarakatan siap mendukung berbagai program pembinaan yang bertujuan menciptakan warga binaan yang mandiri, produktif, serta memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Kanwil DitjenPAS Sumut Yudi Suseno menyambut baik kunjungan DPP HBB dan mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap dunia pemasyarakatan.

Menurut Yudi, keberhasilan pembinaan warga binaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat.

“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk membantu mengubah stigma yang masih melekat terhadap warga binaan. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesempatan kedua setelah menjalani proses pembinaan,” ungkap Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menjelaskan bahwa berbagai program pembinaan yang dijalankan DitjenPAS telah menghasilkan banyak perubahan positif. Namun, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi juga mengajak HBB untuk ikut mendukung Program Desa Binaan dan berbagai program reintegrasi sosial lainnya yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, serta mempersiapkan diri kembali ke lingkungan sosial setelah masa pidana berakhir.

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menciptakan warga binaan yang memiliki kompetensi, rasa percaya diri, dan kemampuan beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah bertukar pikiran mengenai pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendukung pembinaan pemasyarakatan yang humanis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Melalui silaturahmi ini, HBB dan DitjenPAS Sumut berharap dapat membangun kerja sama yang lebih erat di masa mendatang, khususnya dalam mendukung program pemberdayaan, pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta reintegrasi sosial warga binaan agar mampu kembali menjadi bagian yang produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa semangat kolaborasi dan kepedulian sosial merupakan kunci penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya membina, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya harapan dan masa depan yang lebih baik bagi setiap warga binaan.(Red)

Aulia Habib menilai para atlet merupakan aset daerah yang memiliki kontribusi penting dalam menjaga prestasi olahraga Sumatera Utara di tingkat nasional. Karena itu, ia mendorong adanya perhatian yang lebih serius terhadap aspek pembinaan, kesejahteraan, fasilitas latihan, hingga kepastian jenjang karier atlet.

“Jika persoalan ini tidak segera ditangani dengan baik, Sumatera Utara berpotensi kehilangan banyak atlet potensial yang selama ini menjadi tulang punggung prestasi di berbagai cabang olahraga,” ujar Aulia Habib kepada awak media, Selasa (12/5/2026).

Di sisi lain, fenomena perpindahan atlet dinilai bukan semata persoalan loyalitas terhadap daerah. Sejumlah atlet disebut mempertimbangkan faktor kesejahteraan, bonus, fasilitas, hingga peluang pengembangan karier yang dianggap lebih menjanjikan di daerah lain.

Karena itu, DPW IMORI Sumut mendorong pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, dan seluruh stakeholder olahraga untuk duduk bersama mencari solusi terbaik demi mempertahankan atlet-atlet potensial Sumatera Utara menjelang PON 2028.

Menurut Aulia Habib, situasi ini juga harus dijadikan momentum evaluasi terhadap sistem pembinaan olahraga di Sumatera Utara agar lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami berharap atlet merasa dihargai dan memiliki masa depan yang jelas di Sumatera Utara. Namun di sisi lain, semua pihak juga perlu memahami bahwa atlet memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan kariernya,” tutupnya.(Red)

Massa aksi yang terdiri dari PKL dan aktivis yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Binjai awalnya menyampaikan aspirasi secara tertib. Mereka menuntut kejelasan nasib para pedagang yang terdampak penertiban di sejumlah titik di Kota Binjai, khususnya terkait relokasi yang dinilai belum jelas.

Situasi mulai memanas ketika massa merasa aspirasi mereka tidak mendapat respons dari Pemerintah Kota (Pemko) Binjai. Kekecewaan memuncak setelah adanya dugaan sikap tidak simpatik dari oknum petugas Satpol PP yang dianggap menertawakan demonstran.

Massa kemudian mencoba memasuki area kantor wali kota, namun dihadang aparat keamanan. Bentrokan pun tak terhindarkan. Dalam insiden tersebut, pagar Balai Kota Binjai dilaporkan dijebol dan sejumlah botol minuman dilempar ke arah petugas.

Ketua Eksekutif Kota (EK) LMND Binjai, Edward Gurky Sembiring, menyatakan bahwa aksi yang berujung ricuh merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa dan pedagang terhadap sikap pemerintah daerah.

“Aksi ini terjadi karena kekecewaan yang terus menumpuk. Wali Kota Binjai dinilai tidak pernah menemui massa sejak penggusuran dilakukan, sehingga memicu emosi peserta aksi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tuntutan utama massa adalah kepastian relokasi yang layak dan strategis bagi para PKL agar dapat kembali menjalankan usaha mereka.

“Kami membutuhkan kepastian, bukan sekadar wacana. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi konkret bagi pedagang kecil yang terdampak kebijakan,” tegas Edward.

Sebelumnya, upaya mediasi telah dilakukan melalui pertemuan di kantor camat yang dipimpin Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi. Namun, pertemuan tersebut dinilai belum menghasilkan solusi yang memuaskan bagi para pedagang.

Para PKL mengaku hingga kini masih kehilangan sumber penghasilan akibat penggusuran dan belum mendapatkan kejelasan terkait lokasi relokasi yang mendukung keberlangsungan usaha mereka.

Massa aksi juga menegaskan akan terus menggelar demonstrasi lanjutan dengan jumlah yang lebih besar apabila pemerintah tidak segera memberikan solusi nyata.

Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Kantor Wali Kota Binjai berangsur kondusif setelah aparat keamanan melakukan pengamanan dan membubarkan massa secara bertahap. Meski demikian, persoalan antara pedagang dan pemerintah daerah masih belum menemukan titik terang.(EGS)