Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai capaian Provinsi Sumatera Utara yang berhasil mencatatkan surplus beras pada tahun 2025 merupakan bukti nyata keberhasilan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

“PW KAMMI Sumut mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pangan. Surplus beras yang dicapai Sumut menunjukkan kemampuan daerah ini dalam berkontribusi nyata terhadap swasembada pangan nasional,” ujar Irham dalam keterangannya.

Apresiasi tersebut semakin menguat setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Sumatera Utara dalam mendukung program strategis nasional di sektor pangan.

Penganugerahan tanda kehormatan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang digelar di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan kemenangan penting bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan sebuah bangsa.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika pangan tidak tersedia untuk rakyatnya,” tegas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian dan pangan. Ia menyatakan bahwa Sumatera Utara sebagai salah satu lumbung pangan nasional akan terus berperan aktif dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

PW KAMMI Sumut berharap capaian ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menjaga ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan rakyat.(Red)

Kilang padi tersebut sebelumnya disebut sebagai proyek strategis daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, berdasarkan pantauan dan informasi dari masyarakat, bangunan tersebut saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi itu menimbulkan keprihatinan di kalangan mahasiswa dan masyarakat Batubara.

Ketua Umum IMABARA Medan, Rifan Syahputra, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap proyek pembangunan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kilang padi itu dibangun dengan anggaran daerah dan diharapkan menjadi pusat pengolahan hasil tani. Namun, jika kini belum berjalan, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh agar tujuan awal program tidak melenceng,” ujar Rifan, Kamis (30/10/2025).

Rifan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan aset daerah.

“Kami berharap pemerintah melakukan pemeriksaan dan penataan ulang terhadap proyek-proyek yang belum berfungsi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tambahnya.

IMABARA mendorong Bupati Batubara saat ini untuk menunjukkan komitmen terhadap kemandirian pangan dengan mengambil langkah-langkah konkrit, seperti membentuk tim evaluasi lintas instansi yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pertanian, dan unsur masyarakat, guna memastikan pengawasan dan transparansi.

“Tujuan kami bukan menyalahkan pihak manapun, tetapi mendorong agar proyek yang telah ada bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan petani,” tegas Rifan.

IMABARA berharap kilang padi tersebut dapat segera diaktifkan kembali sehingga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat tani dan mendukung visi Batubara menuju daerah swasembada pangan.(Red)

Sumber :Ikatan Mahasiswa Batubara (IMABARA) Cabang Medan