Tanjung Balai

Oknum Kanit Tipidter Polres Tanjungbalai Dilaporkan Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik

redaksi — Thu, 12 Mar 2026 10:47:03 +0000

TANJUNGBALAI|PERS.NEWS– Advokat Ade Agustami Lubis secara resmi melaporkan Kanit Tipidter Polres Tanjungbalai kepada Kapolres Tanjungbalai, AKBP Welman Feri, SIK. Laporan ini dilayangkan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi berupa pengabaian laporan masyarakat terkait praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Kronologi Temuan Lapangan

Dalam keterangannya di Kantor Posbakumadin, Selasa (10/3/2026), Ade Agustami memaparkan bahwa dugaan pelanggaran bermula pada Senin (9/3) pukul 12.00 WIB. Pihaknya menemukan indikasi penyimpangan distribusi BBM solar subsidi di sebuah SPBN di kawasan Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung.

“Diduga kuat terjadi aktivitas penyalahgunaan solar subsidi yang dialirkan ke kapal pukat trawl atau tarik. Padahal, BBM tersebut diperuntukkan bagi nelayan tradisional,” ujar Ade.

Dugaan Pengabaian Laporan

Berdasarkan temuan tersebut, pelapor mendatangi Polres Tanjungbalai pada pukul 16.15 WIB untuk menyerahkan bukti dokumentasi kepada Unit Tipidter. Ade menyebut, saat itu petugas menjanjikan akan segera menindaklanjuti ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim.

Namun, hingga pukul 18.30 WIB di hari yang sama, pelapor menilai tidak ada tindakan nyata dari kepolisian. Ade menganggap pihak Unit Tipidter telah mengabaikan laporan resmi yang disertai bukti-bukti kuat tersebut.

“Faktanya, hingga laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Kapolres, jajaran Unit Tipidter tidak menanggapi laporan kami secara serius. Ini jelas mengabaikan hak pelapor,” tegasnya.

Analisis Hukum dan Tuntutan

Ade menilai tindakan tersebut melanggar sejumlah regulasi, termasuk UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, hingga UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ia mengkhawatirkan pembiaran ini dapat melegalkan praktik mafia BBM di Tanjungbalai.

Adapun poin tuntutan yang diajukan adalah:

Meminta pemeriksaan etik terhadap terlapor dengan sanksi tegas berupa demosi dan pemutasian.
Mendesak kepolisian untuk mengusut kembali seluruh dugaan penyimpangan BBM bersubsidi di wilayah Kota Tanjungbalai.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Polres Tanjungbalai terkait langkah tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat tersebut.(MH)

GMPSU Minta Transparansi Penanganan Dugaan Jaringan Narkotika Tanjung Balai–Asahan

redaksi — Fri, 06 Mar 2026 23:05:44 +0000

Ketua DPW GMPSU, Muhammad Idris Sarumpaet, mengatakan pihaknya menaruh perhatian terhadap pengembangan kasus narkotika tahun 2025 yang melibatkan sejumlah tersangka. Menurutnya, keterbukaan aparat diperlukan, terutama terkait informasi dugaan adanya pengendali jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

GMPSU menyebut terdapat dugaan seorang narapidana berinisial TL berperan dalam jaringan tersebut berdasarkan keterangan tersangka di lapangan serta bukti digital yang disebut telah diamankan penyidik. Sementara itu, aparat diketahui telah memproses sejumlah tersangka lain, termasuk berinisial H, atas dugaan kepemilikan dan peredaran narkotika.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Narkoba Polres Asahan menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan terdapat sejumlah kendala, salah satunya terkait pendampingan penasihat hukum saat pemeriksaan tersangka.

GMPSU menilai proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan KUHAP, termasuk dengan menghadirkan penasihat hukum yang ditunjuk negara apabila penasihat hukum pribadi tidak hadir.

Selain itu, GMPSU juga menyoroti informasi mengenai bukti elektronik berupa rekaman percakapan video call antara inisial TL dan H, serta penyitaan telepon seluler yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas dasar itu, GMPSU menyatakan telah menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Propam Polda Sumatera Utara, Ditresnarkoba Polda Sumut, serta Kapolda Sumatera Utara agar penanganan perkara tersebut dapat diusut secara profesional dan transparan.

GMPSU juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum.(Red)

GMPSU Soroti Penanganan Kasus Dugaan Jaringan Narkotika di Asahan, Polisi Diminta Transparan

redaksi — Sat, 31 Jan 2026 21:25:33 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMPSU) menyampaikan perhatian serius terhadap penanganan perkara dugaan jaringan narkotika di wilayah Tanjung Balai–Asahan. Ketua DPW GMPSU, Muhammad Idris Sarumpaet, menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Menurut Idris, berdasarkan informasi dan data yang diperoleh GMPSU, terdapat dugaan bahwa seorang narapidana bernama Tile diduga berperan sebagai pengendali jaringan narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dugaan tersebut, kata Idris, muncul dari keterangan para tersangka lapangan serta bukti digital yang disebut-sebut telah diamankan penyidik.

GMPSU menyebutkan bahwa beberapa tersangka, termasuk H.S.D.P. dan pihak lain, telah diproses hukum atas dugaan kepemilikan dan peredaran narkotika. Namun demikian, GMPSU mempertanyakan sejauh mana pengembangan perkara dilakukan terhadap pihak yang diduga memberi perintah dan mengendalikan jaringan tersebut.

“Jika memang terdapat bukti yang cukup, publik tentu berharap semua pihak yang diduga terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami menekankan pentingnya prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum,” ujar Muhammad Idris Sarumpaet.

GMPSU juga meminta klarifikasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terkait status penanganan perkara secara menyeluruh, termasuk apakah pengembangan kasus masih berjalan atau telah dihentikan sesuai prosedur hukum. Menurut GMPSU, keterbukaan informasi diperlukan agar tidak muncul asumsi negatif atau tudingan yang belum tentu sesuai dengan fakta hukum.

Di sisi lain, GMPSU menegaskan bahwa pernyataan dan sikap yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pemberantasan narkotika, bukan upaya untuk mengintervensi proses hukum. GMPSU tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

GMPSU berharap aparat kepolisian dapat memberikan penjelasan resmi kepada publik guna memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Organisasi mahasiswa dan pemuda tersebut menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Pemberantasan narkotika membutuhkan kepercayaan publik. Karena itu, keterbukaan dan kejelasan proses hukum menjadi hal yang sangat penting,” tutup Muhammad Idris Sarumpaet.(TIM)

Masyarakat Keluhkan Proses Pengajuan Pinjaman di BRI Unit Tanjung Ledong

redaksi — Wed, 29 Oct 2025 13:01:13 +0000

Labuhanbatu Utara|PERS.NEWS- Dengan mengusung slogan “Melayani Setulus Hati”, masyarakat berharap pelayanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) berjalan cepat dan transparan. Namun, sejumlah warga di Kecamatan Tanjung Ledong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, mengaku kecewa karena merasa mengalami kendala dalam proses pengajuan pinjaman di BRI Unit Tanjung Ledong, Cabang Tanjung Balai.(29/10/25)

Salah seorang warga Kelurahan Tanjung Ledong, berinisial YU, mengungkapkan kepada wartawan bahwa pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) miliknya belum juga terealisasi hingga kini.

“Saya sudah mengajukan pinjaman sejak September lalu. Sudah disurvei oleh mantri bernama Samson Samosir, dan katanya nama saya bersih, tidak ada masalah di BI Checking. Tapi sampai sekarang belum ada kabar pencairan,” ujarnya.

YU juga mengaku telah berupaya menghubungi pihak BRI untuk menanyakan kelanjutan proses pengajuannya. Namun, menurutnya, komunikasi dengan petugas sulit dilakukan.

“Saya sudah coba hubungi mantri, tapi telepon saya tidak diangkat. Saya juga sudah datang langsung ke kantor unit, tapi belum mendapat penjelasan yang jelas,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, HM (60), warga Desa Sei Apung. Ia mengatakan telah mengajukan pinjaman melalui anaknya, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian pencairan.

“Orang tua saya sudah disurvei, dan katanya semua data bersih. Tapi pinjaman tidak juga dicairkan. Kami hanya ingin tahu apa alasannya,” ungkap anak HM kepada wartawan.

Menurutnya, pihak keluarga juga berharap apabila permohonan pinjaman tidak dapat disetujui, sebaiknya berkas pengajuan dapat dikembalikan agar masyarakat bisa mengajukan kembali di waktu lain.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BRI Unit Tanjung Ledong, Agus Salim, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi wartawan terkait keluhan masyarakat tersebut. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp kepada pihak BRI, termasuk kepada mantri bernama Samson Samosir, juga belum mendapatkan jawaban.

Masyarakat berharap pihak BRI Unit Tanjung Ledong dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kepercayaan nasabah tetap terjaga.(AGB)