<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanjung Morawa &#8211; Pers News</title>
	<atom:link href="https://pers.news/tag/tanjung-morawa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pers.news</link>
	<description>pers.news - Informasi Terkini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 13:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://pers.news/wp-content/uploads/2025/10/cropped-1001363792-removebg-preview-100x100.png</url>
	<title>Tanjung Morawa &#8211; Pers News</title>
	<link>https://pers.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dugaan Penguasaan Lahan Riset Sawit PPKS Aek Pancur Disorot, Bibit Penelitian Diduga Dirusak dan Dialihkan Jadi Kebun Jagung</title>
		<link>https://pers.news/2026/11/18/dugaan-penguasaan-lahan-riset-sawit-ppks-aek-pancur-disorot-bibit-penelitian-diduga-dirusak-dan-dialihkan-jadi-kebun-jagung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 13:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Alih Fungsi Lahan]]></category>
		<category><![CDATA[Deli Serdang]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Penyerobotan Lahan]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Perusakan Bibit Sawit]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik Lahan]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan Riset Sawit]]></category>
		<category><![CDATA[Lonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Penegakan Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[PPKS Aek Pancur]]></category>
		<category><![CDATA[Tanjung Morawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=15416</guid>

					<description><![CDATA[DELI SERDANG &#124; PERS.NEWS– Dugaan penguasaan dan pengalihan fungsi lahan penelitian pembibitan kelapa sawit milik...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DELI SERDANG | PERS.NEWS–</strong> Dugaan penguasaan dan pengalihan fungsi lahan penelitian pembibitan kelapa sawit milik Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Kebun Aek Pancur, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kalangan mahasiswa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Persoalan ini mencuat setelah muncul laporan mengenai dugaan penggarapan lahan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pengelola. Aktivitas tersebut disebut meliputi penebangan atau perusakan bibit kelapa sawit yang digunakan untuk kegiatan penelitian, kemudian lahan ditanami komoditas pangan seperti jagung, ubi, dan cabai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status penguasaan lahan, legalitas aktivitas penggarapan, serta pengawasan manajemen terhadap kawasan yang disebut diperuntukkan bagi kegiatan penelitian dan pembibitan kelapa sawit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sejumlah pihak mendesak agar persoalan tersebut segera ditelusuri untuk memastikan apakah aktivitas penggarapan telah memperoleh izin atau justru dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dugaan Keterlibatan Oknum Internal, Manajemen Diminta Buka Suara</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berdasarkan penelusuran awak media Asatupro.com bersama sejumlah elemen mahasiswa, terdapat dugaan bahwa pihak-pihak yang melakukan penggarapan tidak memiliki hubungan kontraktual maupun izin tertulis dari pengelola lahan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain itu, muncul dugaan adanya keterlibatan atau pembiaran oleh oknum internal di lingkungan PPKS Kebun Aek Pancur. Bahkan, informasi yang berkembang turut menyebut dugaan keterlibatan oknum karyawan perusahaan perkebunan Lonsum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan. Belum terdapat kesimpulan resmi mengenai adanya kerja sama maupun keterlibatan pihak internal dalam aktivitas penggarapan tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Awak media Asatupro.com bersama perwakilan lembaga juga disebut telah berupaya meminta penjelasan kepada pihak manajemen atau pengelola kebun.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam proses konfirmasi tersebut, pihak yang melakukan penelusuran mengaku belum memperoleh penjelasan substantif. Mereka juga menyampaikan keberatan atas pernyataan yang disebut dilontarkan kepada wartawan, yang dinilai merendahkan tugas jurnalistik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sikap dan komunikasi pihak pengelola tersebut diharapkan dapat diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi di tengah masyarakat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalih Lahan Telantar Perlu Dibuktikan Melalui Mekanisme Hukum</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah munculnya klaim bahwa sebagian lahan yang digarap merupakan lahan telantar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namun, status suatu bidang tanah sebagai tanah telantar tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan anggapan bahwa lahan tersebut tidak dimanfaatkan secara langsung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Penetapan status tanah telantar memiliki mekanisme tersendiri melalui ketentuan pertanahan yang berlaku. Pemerintah telah mengatur persoalan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Regulasi tersebut mengatur proses penertiban kawasan dan tanah telantar melalui kewenangan serta prosedur pemerintah. Dengan demikian, klaim mengenai status tanah harus diperiksa berdasarkan dokumen hak, perizinan, penguasaan, dan hasil pemeriksaan instansi berwenang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karena itu, apabila terdapat pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap lahan tersebut, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum, bukan tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan sengketa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dugaan Perusakan Tanaman Penelitian Perlu Diusut</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apabila benar terdapat penebangan atau perusakan bibit kelapa sawit yang digunakan untuk penelitian tanpa persetujuan pemegang hak atau pihak yang berwenang, tindakan tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sejumlah aspek yang perlu ditelusuri antara lain:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1.Aspek penguasaan tanah: Memastikan status hak atau dasar penguasaan lahan serta pihak yang berwenang mengelolanya.</p>
<p>2.Aspek perkebunan:Memeriksa apakah aktivitas penggarapan dan pengalihan fungsi lahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>3. Aspek dugaan perusakan: Mengidentifikasi apakah terdapat kerusakan bibit, tanaman penelitian, maupun fasilitas yang menimbulkan kerugian.</p>
<p>4. Aspek pertanggungjawaban: Menelusuri pihak yang melakukan, memerintahkan, memfasilitasi, atau mengetahui aktivitas tersebut apabila ditemukan bukti keterlibatan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Penerapan sanksi pidana maupun tuntutan perdata harus didasarkan pada bukti, status hukum lahan, unsur perbuatan, dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elemen Masyarakat Desak Penghentian Aktivitas dan Pemulihan Lahan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menanggapi persoalan tersebut, sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, dan insan pers mendesak agar aktivitas penggarapan yang dipersoalkan dihentikan sementara sampai status hukum dan legalitas penguasaan lahan memperoleh kejelasan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi bibit penelitian, tanaman yang telah ditanam, serta kemungkinan kerugian yang dialami pengelola.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apabila terbukti terjadi penguasaan atau perusakan tanpa hak, pihak yang bertanggung jawab diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum, termasuk kemungkinan pemulihan kondisi lahan dan penggantian kerugian melalui mekanisme yang sah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain itu, manajemen PPKS Aek Pancur diminta menjelaskan langkah pengawasan yang telah dilakukan, termasuk apakah sebelumnya terdapat laporan mengenai aktivitas penggarapan tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aparat Penegak Hukum dan Instansi Pertanahan Diminta Turun Tangan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian dari aparat penegak hukum dan instansi pertanahan agar tidak berkembang menjadi konflik penguasaan lahan yang berkepanjangan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri laporan dugaan penggarapan tanpa izin, dugaan perusakan bibit penelitian, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status hak dan batas bidang tanah apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menunggu Klarifikasi PPKS Aek Pancur</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari manajemen PPKS Kebun Aek Pancur terkait status lahan, legalitas aktivitas penggarapan, dugaan kerusakan bibit penelitian, serta informasi mengenai kemungkinan keterlibatan oknum internal maupun pihak luar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Redaksi juga membuka ruang klarifikasi bagi pihak Lonsum maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Seluruh dugaan tersebut tetap harus diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana atau keterlibatan pihak tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dugaan Pelanggaran Berlapis di Kecamatan Tanjung Morawa Disorot: Dari Pemberhentian BHL hingga Pungutan Retribusi Sampah</title>
		<link>https://pers.news/2026/11/18/dugaan-pelanggaran-berlapis-di-kecamatan-tanjung-morawa-disorot-dari-pemberhentian-bhl-hingga-pungutan-retribusi-sampah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 13:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[BHL Kecamatan]]></category>
		<category><![CDATA[Deli Serdang]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Pungli Sampah]]></category>
		<category><![CDATA[Inspektorat Deli Serdang]]></category>
		<category><![CDATA[Pemberhentian BHL]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Kabupaten Deli Serdang]]></category>
		<category><![CDATA[Pengawasan Aset Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Tanjung Morawa]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Transparansi Publik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=15413</guid>

					<description><![CDATA[DELI SERDANG &#124; PERS.NEWS – Tata kelola pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menjadi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DELI SERDANG | PERS.NEWS –</strong> Tata kelola pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan menyusul munculnya sejumlah laporan dan dugaan persoalan administratif. Persoalan tersebut meliputi pengelolaan aset daerah, pemberhentian Buruh Harian Lepas (BHL), perekrutan tenaga kerja non-ASN, pembayaran honorarium, hingga dugaan ketidaksesuaian pungutan retribusi kebersihan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sejumlah temuan yang dihimpun dari masyarakat dan pihak yang mengaku dirugikan memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan administrasi pemerintahan di lingkungan Kecamatan Tanjung Morawa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rangkaian persoalan tersebut kini mendorong masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Pengelolaan Arsip dan Aset Daerah Dipertanyakan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan lemahnya pengelolaan arsip dan pengamanan aset daerah di lingkungan Kantor Kecamatan Tanjung Morawa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) dari sejumlah desa di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa yang diduga tidak tersimpan dengan baik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain dokumen, sejumlah material aset daerah berupa kusen dan rangka baja juga disebut terlihat terbengkalai tanpa pengelolaan dan perawatan yang memadai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak kecamatan, terutama mengenai status kepemilikan aset, mekanisme penyimpanan, pengamanan dokumen, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Pemberhentian Suherman Setelah 10 Tahun Bekerja Dipersoalkan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Persoalan lain berkaitan dengan pemberhentian Suherman, seorang BHL kebersihan yang disebut telah bekerja selama kurang lebih 10 tahun di lingkungan Kecamatan Tanjung Morawa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh, terdapat Surat Pemberhentian Sementara tertanggal 12 September 2026 yang ditandatangani Camat Tanjung Morawa, Gontar Syahputra Panjaitan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam surat tersebut, pemberhentian disebut berkaitan dengan dugaan ketidakhadiran Suherman dalam kegiatan gotong royong dan rapat koordinasi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namun, pihak yang mempersoalkan keputusan tersebut menyebut terdapat perbedaan antara alasan pemberhentian dengan catatan kehadiran Suherman pada aplikasi Deli Serdang Sehat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Data yang ditunjukkan disebut mencatat status kehadiran Suherman sebagai &#8220;Tepat Waktu&#8221;, bahkan ia diklaim masih menjalankan aktivitas pekerjaan hingga 15 September 2026.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi untuk memastikan keakuratan data absensi, jenis kegiatan yang menjadi dasar evaluasi, serta prosedur yang digunakan dalam penerbitan surat pemberhentian.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pihak kecamatan juga perlu menjelaskan apakah sebelum keputusan tersebut diterbitkan telah dilakukan pemanggilan, evaluasi kinerja, atau pemberian kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. Perekrutan BHL Baru di Tengah Persoalan Pemberhentian</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di tengah persoalan pemberhentian Suherman, muncul informasi mengenai perekrutan tenaga BHL baru di lingkungan Kecamatan Tanjung Morawa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum, mekanisme perekrutan, kebutuhan tenaga kerja, serta sumber pembiayaan yang digunakan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Persoalan ini perlu ditelusuri dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 66 mengenai penataan pegawai non-ASN.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain itu, ketentuan mengenai manajemen PPPK dan kebijakan pengendalian belanja pegawai pemerintah daerah juga perlu menjadi bahan evaluasi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meski demikian, untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, perlu diperiksa status hubungan kerja tenaga yang direkrut, waktu perekrutan, dasar pengangkatan, serta ketentuan yang berlaku terhadap jenis pekerjaan tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4. Besaran Honorarium BHL Dipertanyakan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Persoalan berikutnya menyangkut dugaan pembayaran honorarium BHL yang disebut berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deli Serdang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk status hubungan kerja para pekerja, besaran honorarium, beban pekerjaan, serta dasar penganggaran yang digunakan pemerintah kecamatan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sebab, ketentuan pengupahan dalam peraturan perundang-undangan memiliki mekanisme dan ruang lingkup penerapan yang perlu dilihat berdasarkan status hubungan kerja masing-masing pekerja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karena itu, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang perlu diminta melakukan pemeriksaan guna memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan yang berlaku.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5. Dugaan Ketidaksesuaian Pungutan Retribusi Sampah</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Persoalan yang tidak kalah penting adalah dugaan ketidaksesuaian pungutan retribusi kebersihan terhadap masyarakat dan pelaku usaha.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah pihak, tarif resmi yang mereka jadikan acuan disebut sebesar Rp10.000 per bulan sebagaimana tercantum dalam karcis retribusi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namun, di lapangan muncul keluhan mengenai pungutan yang disebut berkisar Rp30.000 hingga jutaan rupiah per bulan, bergantung pada objek atau pelaku usaha yang dikenai pungutan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Perbedaan nominal tersebut perlu ditelusuri secara objektif.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa perlu menjelaskan dasar penetapan tarif, jenis layanan kebersihan, klasifikasi objek retribusi, serta apakah pungutan tersebut merupakan retribusi resmi yang disetorkan ke kas daerah atau pembayaran lain yang memiliki dasar hukum tersendiri.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jika ditemukan pungutan di luar ketentuan tanpa dasar hukum yang sah, aparat pengawas dan penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai kewenangan masing-masing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inspektorat dan Pemkab Deli Serdang Diminta Turun Tangan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Akumulasi berbagai persoalan tersebut memunculkan desakan masyarakat agar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak hanya mengandalkan pengawasan administratif secara rutin, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan di Kecamatan Tanjung Morawa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inspektorat Kabupaten Deli Serdang diminta memeriksa pengelolaan arsip dan aset daerah, prosedur pemberhentian BHL, mekanisme perekrutan tenaga kerja, serta pengelolaan pungutan kebersihan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan perangkat daerah yang membidangi pendapatan serta pengelolaan kebersihan diharapkan turut melakukan verifikasi sesuai tugas dan kewenangannya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Masyarakat juga berharap Bupati Deli Serdang memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan memastikan setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara objektif.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menunggu Klarifikasi Camat dan Pemerintah Kabupaten</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, redaksi memandang penting adanya penjelasan langsung dari Camat Tanjung Morawa, Gontar Syahputra Panjaitan, terkait seluruh persoalan yang menjadi sorotan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Klarifikasi terutama diperlukan mengenai alasan pemberhentian Suherman, keabsahan catatan absensi, dasar perekrutan BHL baru, besaran honorarium pekerja, kondisi aset dan arsip kecamatan, serta mekanisme pungutan retribusi kebersihan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Redaksi juga membuka ruang konfirmasi kepada Bupati Deli Serdang, Inspektorat, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Kecamatan Tanjung Morawa dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Seluruh dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
