tata kelola

Sorotan Penunjukan Dirut Patra Niaga: Antara Kritik Publik dan Tantangan Reformasi Energi

redaksi — Fri, 06 Feb 2026 15:28:23 +0000

Sentinel menilai penunjukan ini berpotensi menjadi kemunduran dalam agenda reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di sektor energi. Dalam pernyataan resminya, Sentinel menyoroti sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat klarifikasi dan evaluasi mendalam oleh pemangku kebijakan.

Beberapa poin yang disorot antara lain dugaan penyimpangan dalam produksi Biosolar B40 Performance, terutama terkait pengadaan zat aditif yang disebut melibatkan perusahaan Afton Chemical melalui mekanisme penunjukan langsung, tanpa proses tender terbuka. Sentinel menilai praktik tersebut berisiko menimbulkan maladministrasi dan mengurangi prinsip transparansi pengadaan.

Selain itu, Sentinel juga mengkritisi proyek digitalisasi 5.518 SPBU dengan nilai anggaran sekitar Rp3,6 triliun. Proyek ini dinilai belum menunjukkan hasil optimal dan dikhawatirkan berpotensi menguntungkan pihak vendor tertentu, serta membuka celah kebocoran distribusi subsidi solar apabila tidak diawasi secara ketat.

Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan praktik kartel atau oligopoli dalam penunjukan vendor transportasi BBM. Menurut Sentinel, pola penunjukan yang tertutup berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat dan berdampak pada efisiensi biaya distribusi energi nasional.

Di sisi lain, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pertamina Patra Niaga maupun Mars Ega Legowo Putra terkait tudingan tersebut. Sejumlah kalangan menilai pentingnya asas praduga tak bersalah tetap dijunjung, sembari mendorong audit internal dan pengawasan eksternal agar setiap kebijakan strategis dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Sentinel mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di tubuh Patra Niaga serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk menelaah temuan-temuan yang ada. “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama pengelolaan BUMN. Tanpa itu, risiko kebocoran aset negara akan terus membayangi,” ujar Ronal Jefferson, Director of Policy Advocacy Sentinel.

Ke depan, publik menantikan langkah konkret dari pemerintah dan Pertamina untuk memastikan tata kelola perusahaan yang bersih, profesional, dan sejalan dengan semangat reformasi BUMN, khususnya dalam sektor energi yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. (Arif)

Kiai Said Aqil Minta Konsesi Tambang untuk PBNU Dikembalikan: “Lebih Banyak Madharat daripada Manfaat”

redaksi — Tue, 09 Dec 2025 23:20:05 +0000

JAWA TIMUR|PERS.NEWS-Suasana hangat menyelimuti kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang, saat Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bersilaturahim dengan para kiai dan santri, Sabtu (6/12/2025).

Di tengah pertemuan yang berlangsung akrab itu, Kiai Said menyampaikan pandangan penting mengenai polemik konsesi tambang yang sebelumnya diberikan pemerintah kepada PBNU.

Dengan nada tenang namun tegas, Kiai Said mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Ia menilai langkah itu merupakan pilihan terbaik demi menjaga marwah organisasi dan menghindari polemik berkepanjangan.

Pada awalnya, menurut Kiai Said, kebijakan pemberian konsesi tambang dipandang sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi Nahdlatul Ulama bagi bangsa. Selain itu, peluang ini sempat dianggap dapat mendukung kemandirian ekonomi organisasi, terutama dalam meningkatkan layanan dan program sosial untuk warga NU di seluruh Indonesia.

Namun, kondisi di lapangan berjalan tidak semulus rencana. Dalam beberapa bulan terakhir, perdebatan internal muncul, baik terkait tata kelola maupun pertimbangan etis. Di luar organisasi, polemik di ruang publik semakin meluas dan memunculkan pembelahan pandangan di masyarakat.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar dan membawa madharat lebih besar daripada manfaat. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said di hadapan para hadirin.

Ia menekankan bahwa NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah—organisasi keagamaan dan kemasyarakatan—harus berhati-hati dalam memasuki sektor bisnis berisiko tinggi. Apalagi jika sektor tersebut bisa memicu persepsi keliru terhadap peran ulama maupun mandat keorganisasian.

“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian,” tegasnya.

Menurut Kiai Said, perhatian NU seharusnya kembali diarahkan pada sektor-sektor yang selama ini menjadi kekuatan tradisional sekaligus kebutuhan jangka panjang umat. Ia menyoroti pentingnya investasi pada pendidikan pesantren, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, peningkatan layanan kesehatan berbasis komunitas, penguatan digitalisasi layanan umat, serta pembukaan lebih banyak beasiswa bagi generasi muda NU.

“Keberkahan NU itu dari ketulusan, amanah, dan keilmuan. Bukan dari proyek tambang,” tambahnya.

Pernyataan Kiai Said tersebut mendapatkan perhatian luas dari para kiai dan pengasuh pesantren yang hadir. Beberapa di antaranya menilai bahwa suara Kiai Said mencerminkan kegelisahan banyak warga NU yang berharap agar organisasi tetap berada pada jalur pengabdian sosial yang bersih dari potensi kontroversi.

Meski demikian, usulan pengembalian konsesi masih menunggu tindak lanjut formal di tingkat organisasi maupun pemerintah. Di tengah dinamika tersebut, Kiai Said mengajak seluruh warga NU tetap tenang, saling menghormati, dan memprioritaskan kepentingan jamaah di atas segala hal.

“Yang terpenting, NU tetap menjadi teladan dalam merawat kebinekaan, menjaga harmoni, dan menguatkan moral bangsa,” tutupnya.(Red)