Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025), Lamsiang menilai bahwa penderitaan masyarakat Tapanuli akibat banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan tidak lagi membutuhkan pembuktian administratif melalui audit.

“Kerusakan lingkungan di Tapanuli bukan asumsi. Alam sudah berbicara melalui bencana yang berulang. Itu audit paling jujur dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan manusia berpotensi membuka ruang rekayasa data dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Ia menilai rencana tersebut berisiko menjadi manuver penundaan penyelesaian masalah, sementara masyarakat terus menanggung dampak ekologis dan kerugian material.

HBB juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat tingginya intensitas bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan sekitar Danau Toba. Data tersebut, kata Lamsiang, sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa terjadi degradasi lingkungan serius yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri kehutanan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan itu nyata, bukan narasi. Jadi jangan lagi persoalan ini dikaburkan dengan istilah audit yang berlarut-larut,” ujarnya.

Atas dasar itu, HBB menegaskan tuntutan penutupan total dan permanen PT TPL tanpa kompromi. Opsi penutupan sementara dinilai hanya akan menunda masalah dan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.

“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Negara jangan ragu mengambil sikap tegas,” katanya.

Selain penutupan, HBB juga mendesak penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan agar penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan lingkungan, bukan hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan.

“Hukum jangan tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus lebih dulu diproses hukum,” ujarnya.

HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas seluruh kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah akibat dampak operasional perusahaan.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa rencana audit bertujuan untuk memastikan penilaian objektif dan berbasis data terhadap aktivitas PT TPL, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai hukum. Namun HBB menilai langkah tersebut harus dibarengi keberpihakan nyata kepada korban dan lingkungan.

Menutup pernyataannya, Lamsiang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.

“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir, tegas, dan berpihak pada lingkungan serta keadilan,” pungkasnya.(Red)

Dalam aksinya, mereka mendesak agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) ditutup dan diusir dari Tanah Batak.

Koordinator Aksi, Rokki Pasaribu, dalam orasinya dari atas mobil komando menyampaikan kekecewaannya terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Menurut Rokki, Gubernur dinilai di duga menunjukkan itikad politik yang lebih memihak kepada perusahaan TPL ketimbang kepada masyarakat.

“Melalui MedanBisnis kita membaca berita, Gubernur justru berpihak kepada perusahaan,” ujar Rokki lantang, disambut teriakan ribuan peserta aksi.

Ia menegaskan, Gubernur tidak boleh hanya melihat persoalan ini dari sisi hukum semata. Bobby, kata Rokki, seharusnya juga mempertimbangkan aspek historis bahwa masyarakat sudah secara turun-temurun mendiami wilayah tersebut.

“Oleh karena itu, kawan-kawan, kita ingin meminta komitmen Gubernur Sumut. Apa komitmennya terhadap tuntutan kita, yaitu tutup TPL!” tegas Rokki.

Rokki menambahkan, aksi ini menjadi momentum untuk menguji keberpihakan Gubernur.

“Apakah beliau berpihak kepada masyarakat atau lebih mementingkan perusahaan? Jika ternyata tidak berpihak kepada rakyat, maka kita akan katakan: Gubernur ini adalah Gubernur TPL! Biarkan saja dia memimpin TPL, tidak usah memimpin kita,” ujarnya disambut sorak massa.

Rokki juga menyinggung berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan TPL terhadap masyarakat, baik di Tapanuli Utara maupun Tapanuli Selatan.

“Di Sipirok, kawan-kawan kita yang Muslim, pohon-pohon karet mereka ditebang dan diganti dengan pohon eukaliptus,” katanya.

Ia menegaskan, gerakan Tutup TPL bukan semata milik kelompok tertentu, melainkan gerakan kesadaran kolektif masyarakat lintas agama dan suku, yang menjadi korban atas kebijakan perusahaan tersebut.

Aksi Damai di Depan Kantor Gubernur

Sekitar pukul 10.30 WIB, gelombang massa mulai berdatangan ke depan Kantor Gubernur Sumut.

Gelombang pertama terdiri dari pendeta, rohaniawan Katolik, dan jemaat gereja dari berbagai denominasi yang datang dari arah Gereja HKBP Uskup Agung.

Gelombang kedua datang dari arah Jalan Cut Meutia. Mereka sebelumnya berkumpul di Lapangan Merdeka, disusul gelombang ketiga yang juga datang dari arah yang sama.

Sementara itu, gelombang keempat diisi oleh ratusan mahasiswa dari Universitas HKBP Nommensen (UHN).

Selain itu, sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda turut ambil bagian dalam aksi, di antaranya PMKRI, GAMKI, dan GMNI.

Semua massa aksi membaur dan bersama-sama menyerukan tuntutan utama mereka: “Tutup TP(Red)