Berdasarkan informasi yang dihimpun, alokasi Dana Kelurahan di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp1 miliar yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik dan pengadaan. Namun, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan kualitas pekerjaan yang dinilai rendah, di antaranya kerusakan dini pada drainase serta fungsi saluran yang tidak berjalan optimal.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), baik dari sisi volume maupun spesifikasi teknis.

Sejumlah pihak juga mengungkap indikasi adanya praktik kolusi yang melibatkan oknum perangkat lingkungan, termasuk kepala lingkungan (kepling), serta pihak ketiga. Dugaan tersebut mencakup adanya pemberian imbalan (fee) dalam proses pencairan anggaran. Selain itu, pekerjaan yang semestinya dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) diduga dialihkan kepada pihak ketiga.

Sementara itu, Lurah Karang Berombak, Ahmad Fauzi Nasution, disebut memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan proyek tersebut. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang beredar.

Menyikapi hal ini, sejumlah aktivis dan elemen masyarakat mendesak aparat pengawas internal pemerintah serta aparat penegak hukum, termasuk Inspektorat dan Kejaksaan, untuk segera melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap penggunaan dana tersebut.

Mereka menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat juga meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di tingkat kelurahan.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius agar pengelolaan dana negara dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.(Red)

Menurut Ilham, BPD memiliki peran penting sebagai lembaga representasi masyarakat yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan desa. Ia menilai bahwa pada masa akhir jabatan kepala desa, pengawasan terhadap kebijakan serta penggunaan anggaran desa perlu dilakukan secara lebih ketat guna menghindari potensi pelanggaran administratif maupun hukum.

Ia juga menyinggung adanya sejumlah kegiatan desa yang tampak lebih intensif dilakukan menjelang akhir masa jabatan. Kondisi tersebut, kata Ilham, menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat dan seharusnya dijelaskan secara terbuka agar tidak memicu spekulasi atau persepsi negatif.

Selain itu, Ilham mengungkap adanya informasi mengenai dugaan tekanan terhadap aparat desa di tingkat dusun yang diduga berkaitan dengan kepentingan tertentu. Ia menegaskan bahwa apabila hal tersebut benar terjadi, maka bertentangan dengan prinsip netralitas dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak BPD Pematang Johar belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut. Sementara itu, pemerintah desa sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh kegiatan dan program desa telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Ilham berharap BPD dapat menjalankan perannya secara lebih aktif, transparan, dan profesional. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat agar kepercayaan publik serta kualitas demokrasi di tingkat desa tetap terjaga.(IA)

Ketua Umum DPP PEMARAD-SU, Ilham Arifin, menyebut persoalan tersebut sebagai indikasi lemahnya pengawasan penggunaan anggaran publik. Ia merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas DPRD Kota Medan dengan nilai sekitar Rp812 juta.

“Temuan ini harus menjadi perhatian serius. Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat wajib dikelola secara akuntabel. Kami meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan BPK secara profesional dan terbuka,” ujar Ilham Arifin dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Selain persoalan perjalanan dinas, PEMARAD-SU juga menyoroti sejumlah kegiatan lain di lingkungan DPRD Kota Medan yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Di antaranya proyek penataan rooftop gedung DPRD dengan anggaran sekitar Rp2 miliar, proyek renovasi kamar mandi sebesar Rp1,8 miliar, serta pemasangan billboard dan neon box pimpinan DPRD di 80 titik dengan nilai anggaran sekitar Rp3,1 miliar.

Ilham menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi, melainkan mendorong agar seluruh penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Kami hanya meminta keterbukaan. Jika memang sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan secara detail kepada masyarakat,” katanya.

PEMARAD-SU menyatakan akan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Sikap tersebut, menurut Ilham, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjamin peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kota Medan belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan PEMARAD-SU. Upaya konfirmasi kepada Sekretariat DPRD Kota Medan telah dilakukan, namun belum memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai temuan BPK tersebut.

Salah seorang pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan yang dihubungi menyampaikan bahwa setiap temuan BPK pada prinsipnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. “Biasanya ada proses klarifikasi dan pengembalian jika memang ditemukan kelebihan pembayaran. Semua berjalan sesuai aturan,” ujarnya singkat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Rahmat Hidayat, menilai temuan BPK semestinya menjadi momentum bagi DPRD Kota Medan untuk memperbaiki tata kelola anggaran. “Temuan kelebihan bayar tidak selalu berarti korupsi, tetapi menunjukkan adanya kelemahan administrasi. Yang terpenting adalah bagaimana rekomendasi BPK dijalankan secara konsisten,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Proses hukum harus berjalan objektif. Kritik dari masyarakat sipil sangat penting, namun tetap harus diimbangi dengan klarifikasi dari pihak terkait,” tambahnya.

PEMARAD-SU berharap persoalan ini dapat disikapi secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Organisasi tersebut menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan bertujuan menyuarakan aspirasi masyarakat secara tertib dan damai.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Publik kini menunggu langkah konkret dari DPRD Kota Medan serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara profesional dan berkeadilan.(IA)

Kilang padi tersebut sebelumnya disebut sebagai proyek strategis daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, berdasarkan pantauan dan informasi dari masyarakat, bangunan tersebut saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi itu menimbulkan keprihatinan di kalangan mahasiswa dan masyarakat Batubara.

Ketua Umum IMABARA Medan, Rifan Syahputra, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap proyek pembangunan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kilang padi itu dibangun dengan anggaran daerah dan diharapkan menjadi pusat pengolahan hasil tani. Namun, jika kini belum berjalan, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh agar tujuan awal program tidak melenceng,” ujar Rifan, Kamis (30/10/2025).

Rifan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan aset daerah.

“Kami berharap pemerintah melakukan pemeriksaan dan penataan ulang terhadap proyek-proyek yang belum berfungsi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tambahnya.

IMABARA mendorong Bupati Batubara saat ini untuk menunjukkan komitmen terhadap kemandirian pangan dengan mengambil langkah-langkah konkrit, seperti membentuk tim evaluasi lintas instansi yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pertanian, dan unsur masyarakat, guna memastikan pengawasan dan transparansi.

“Tujuan kami bukan menyalahkan pihak manapun, tetapi mendorong agar proyek yang telah ada bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan petani,” tegas Rifan.

IMABARA berharap kilang padi tersebut dapat segera diaktifkan kembali sehingga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat tani dan mendukung visi Batubara menuju daerah swasembada pangan.(Red)

Sumber :Ikatan Mahasiswa Batubara (IMABARA) Cabang Medan