Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program yang merupakan bagian dari program nasional tersebut. Mereka menilai masih terdapat beberapa persoalan di lapangan, mulai dari pembangunan infrastruktur pendukung yang dinilai belum merata hingga pengawasan distribusi makanan yang dianggap perlu diperkuat.

Koordinator aksi, Bana, dalam orasinya menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai kualitas makanan yang diterima siswa di beberapa daerah. Menurutnya, laporan tersebut perlu ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak terkait.

“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat,” ujar Bana.

Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara anggaran program dengan kualitas makanan yang diterima siswa. Selain itu, mereka meminta adanya klarifikasi dari pihak pengelola terkait laporan masyarakat mengenai temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi di beberapa wilayah.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola program di daerah, termasuk meminta adanya transparansi data terkait rantai distribusi dan pengelolaan program MBG di Sumatera Utara.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan publik, Cipayung Plus Sumut memperkenalkan inisiatif “Kawasan Bebas Mengadu”, yaitu layanan pengaduan masyarakat melalui nomor WhatsApp 088277009897. Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin melaporkan temuan terkait kualitas makanan maupun pelaksanaan program MBG di lapangan.

Aliansi tersebut menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah, pengelola program, dan masyarakat guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap serta ajakan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelaksanaan program.(Red)