Sumber yang mengaku sebagai calon TKS tersebut menyatakan bahwa komunikasi dengan pihak yang diduga meminta uang sudah tidak lagi jelas. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD maupun oknum yang disebut terkait dalam dugaan tersebut.

Menanggapi isu tersebut, mahasiswa Magister Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga putra daerah Padang Lawas, Habibi Martua Hsb, S.Sos, menyebut bahwa informasi mengenai dugaan pungutan dalam rekrutmen perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk menghindari penyimpangan kekuasaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi wakil rakyat.

“Jika benar terjadi, praktik seperti ini berpotensi merusak integritas lembaga publik. Distribusi kesempatan kerja semestinya didasarkan pada kompetensi, bukan transaksi,” ujar Habibi.

Ia menambahkan bahwa proses penerimaan tenaga kerja yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial serta melemahkan profesionalitas birokrasi.

Dalam konteks ini, Habibi mendorong agar DPRD Padang Lawas melakukan klarifikasi terbuka dan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang akuntabel dalam perekrutan TKS.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dan langkah penelusuran fakta dari instansi berwenang untuk mencegah berkembangnya spekulasi di masyarakat.(Red)

Praktisi Hukum Tegaskan: Isu Gratifikasi Wakil Bupati Serdang Bedagai Tak Berdasar Tanpa Bukti yang Valid

redaksi — Thu, 30 Oct 2025 07:37:35 +0000

MEDAN|PERS.NEWS- Isu dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan yang diarahkan kepada Wakil Bupati Serdang Bedagai tengah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial serta sejumlah situs berita daring. Namun, dari perspektif hukum, tudingan tersebut dinilai tidak berdasar jika tidak disertai bukti kuat.

Praktisi hukum Michael P. Manurung, S.H. menilai bahwa tuduhan publik tanpa data dan landasan hukum hanya akan menimbulkan kesalahpahaman serta berpotensi mencoreng nama baik pejabat publik.

“Setiap tuduhan terhadap pejabat negara, apalagi yang menyangkut dugaan gratifikasi, harus melalui proses hukum dan penyelidikan yang sah. Tanpa bukti yang konkret, isu seperti ini hanya bersifat opini yang bisa menyesatkan masyarakat,” ujar Michael P. Manurung, S.H., Rabu (30/10/2025).

Ia menjelaskan, pejabat publik yang telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

“LHKPN bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen hukum yang diawasi oleh KPK. Data di dalamnya diverifikasi, diuji, dan diumumkan secara terbuka. Jadi jika seseorang sudah melaporkan hartanya sesuai ketentuan, maka harta tersebut memiliki dasar legalitas yang jelas,” ungkapnya.

Menurut data yang dirilis KPK, kekayaan Wakil Bupati Serdang Bedagai tercatat Rp13,1 miliar pada tahun 2022, dan meningkat menjadi Rp22,1 miliar pada tahun 2023. Namun, Michael menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai hasil dari gratifikasi.

“Peningkatan kekayaan bisa dipengaruhi banyak hal—seperti hasil usaha, kenaikan nilai aset, atau keuntungan investasi. Tanpa adanya temuan atau penyelidikan resmi dari lembaga berwenang, tidak boleh ada kesimpulan yang bersifat menuduh,” paparnya.

Lebih lanjut, Michael menekankan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan maupun opini publik. Ia menilai penyebaran informasi yang belum terverifikasi bisa menimbulkan keresahan di masyarakat dan menggerus kepercayaan terhadap pemerintah.

“Jangan sampai pemberitaan yang tidak akurat menimbulkan fitnah dan menggiring opini publik ke arah yang salah. Media maupun masyarakat hendaknya menunggu hasil penyelidikan resmi dari KPK sebelum membuat penilaian,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Michael P. Manurung, S.H. mengimbau semua pihak untuk menjaga suasana yang kondusif dan berpikir jernih dalam menyikapi isu-isu sensitif yang menyangkut pejabat publik.

“Mari kita dukung kerja lembaga hukum sesuai prosedur. Hindari penyebaran informasi yang belum teruji agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga,” pungkasnya.(Red)

Sumber : Advokat Michael P Manurung, S.H

Transparansi Publik

Dugaan Pungli oleh Oknum DPRD Palas disoroti Mahasiswa Magister Sosiologi UIN Jakarta

Praktisi Hukum Tegaskan: Isu Gratifikasi Wakil Bupati Serdang Bedagai Tak Berdasar Tanpa Bukti yang Valid