Transparansi

Dugaan Pungutan Rp2,5 Juta per Calon Warnai Pilkades Patumbak Kampung

redaksi — Tue, 05 May 2026 05:46:57 +0000

DELI SERDANG|PERS.NEWS— Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, diduga diwarnai praktik pungutan terhadap para calon kepala desa.

Informasi ini disampaikan oleh salah satu calon kepala desa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia menyebutkan bahwa setiap calon diminta membayar sebesar Rp2,5 juta yang disebut sebagai biaya administrasi dan operasional panitia Pilkades.

“Setiap calon diminta Rp2,5 juta per orang. Alasannya untuk keperluan panitia,” ujarnya, Sabtu (3/5/2026).

Menurut sumber tersebut, pungutan tersebut dinilai memberatkan dan dipertanyakan dasar hukumnya. Ia menilai, sesuai ketentuan yang berlaku, pembiayaan Pilkades seharusnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, bukan dari para calon.

Sejumlah warga Desa Patumbak Kampung juga mengaku resah atas dugaan praktik tersebut. Mereka berharap pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

“Kami ingin Pilkades berjalan bersih. Jika sejak awal sudah ada pungutan, dikhawatirkan akan berdampak ke depannya,” ujar seorang warga yang juga meminta identitasnya dirahasiakan.

Hingga berita ini diturunkan, panitia Pilkades Desa Patumbak Kampung belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungutan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak panitia masih terus dilakukan.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Inspektorat, serta aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti informasi ini guna memastikan proses Pilkades berjalan sesuai aturan yang berlaku.(Red)

Tragedi di Papua Tengah: Warga Sipil Jadi Korban, Transparansi Didesak

redaksi — Fri, 17 Apr 2026 15:43:39 +0000

JAYAPURA|PERS.NEWS-Insiden tragis dilaporkan terjadi di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026. Sebanyak 8 warga sipil dilaporkan meninggal dunia, sementara satu anak berusia 5 tahun mengalami luka tembak dan masih dalam perawatan.

Peristiwa ini disebut terjadi dalam rangkaian operasi keamanan di wilayah konflik. Namun, muncul laporan dari warga bahwa lokasi kejadian merupakan area pengungsian yang sebelumnya dianggap aman. Informasi ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari berbagai pihak.

Sehari sebelumnya, operasi juga dilaporkan berlangsung di Distrik Pogoma. Warga yang mengungsi ke Kemburu diduga mencari perlindungan dari situasi tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait kronologi lengkap kejadian. Di sisi lain, berbagai pihak mendorong adanya penjelasan terbuka agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Insiden ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan warga sipil di wilayah konflik, serta perlunya penanganan yang transparan, proporsional, dan sesuai hukum yang berlaku.

Dorongan untuk investigasi independen pun menguat, guna memastikan fakta yang sebenarnya dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.(Red)

Aksi Mahasiswa DPP PEMARAD-SU Soroti Dugaan Korupsi Dana Kelurahan di Medan Tembung

redaksi — Tue, 17 Mar 2026 12:03:43 +0000

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan bahwa terdapat sejumlah dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi di lingkungan Kecamatan Medan Tembung, di antaranya,

Dana Kelurahan, Dakel, sebesar ± Rp500.000.000 per kelurahan, yang diduga banyak proyek tidak sesuai volume dan spesifikasi, serta adanya indikasi pekerjaan asal jadi,

Belanja bahan bakar dan pelumas dengan nilai anggaran ± Rp1.487.000.000, yang diduga tidak sesuai realisasi dan berpotensi terjadi mark-up,

Pemeliharaan bangunan/gedung sebesar ± Rp128.000.000, yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis,

Belanja mebel sebesar ± Rp250.000.000, yang diduga tidak sesuai spek dan kualitas,

Belanja pakaian dinas lapangan, PDL, sebesar ± Rp100.000.000, yang juga diduga tidak sesuai dengan anggaran yang direalisasikan,

Mahasiswa juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak kecamatan dan kelurahan, serta adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam proses pelaksanaan proyek yang seharusnya dikerjakan oleh kelompok masyarakat, Pokmas,

Aksi tersebut diterima oleh Sekretaris Camat Medan Tembung yang mewakili Camat, dalam tanggapannya, pihak kecamatan menyampaikan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan oleh adinda mahasiswa akan ditampung dan didalami lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,

Mahasiswa DPP PEMARAD-SU menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga adanya kejelasan dan transparansi, serta mendesak aparat penegak hukum di Kota Medan untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi tersebut,

Aksi berlangsung dengan tertib dan kondusif, serta ditutup dengan penyerahan surat tuntutan secara resmi kepada pihak kecamatan.

Hingga Berita ini tayang Belum ada keterangan Resmi dari pihak kecamatan Medan Tembung(Red)

ISNU Kota Medan Desak Penegakan Hukum Kasus Kredit Bank Sumut, Minta Transparansi dan Akuntabilitas

redaksi — Tue, 17 Feb 2026 12:45:46 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Medan, Eriza Hudori, menyatakan sikap tegas terkait dugaan tindak pidana korupsi kredit di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krakatau tahun 2012 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp2,29 miliar.

Eriza menegaskan bahwa kasus ini tidak dapat dianggap sekadar kesalahan administratif, melainkan dugaan pelanggaran serius yang berpotensi merugikan keuangan daerah serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap bank milik pemerintah daerah tersebut.

“Penetapan seorang analis kredit sebagai tersangka harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh konstruksi peristiwa hukum, bukan berhenti pada satu pihak saja,” tegas Eriza, Senin (16/2/2026).

ISNU menghormati langkah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah menetapkan dan menahan tersangka berinisial LPL. Namun demikian, ISNU meminta penjelasan terbuka mengenai proses pencairan kredit sebesar Rp3 miliar yang berujung pada kerugian negara senilai Rp2.290.469.309,15.

Menurut Eriza, dalam sistem perbankan persetujuan kredit dilakukan melalui tahapan berjenjang yang melibatkan mekanisme pengawasan dan otorisasi pimpinan. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya menyentuh seluruh pihak yang memiliki kewenangan saat peristiwa tersebut terjadi.

ISNU Kota Medan juga menyinggung bahwa pada periode itu KCP Krakatau dipimpin oleh seorang pejabat yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan. Meski demikian, Eriza menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi individu tertentu.

“Jabatan publik tidak boleh menjadi tameng. Prinsip equality before the law harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

ISNU menolak keras apabila penanganan perkara terkesan tebang pilih. Mereka mendesak penyidik untuk mendalami seluruh rantai persetujuan kredit, termasuk audit internal, pemeriksaan pejabat struktural, hingga penelusuran aliran dana.

Sebagai wujud tanggung jawab moral sekaligus dorongan konstitusional dari kalangan intelektual, ISNU Kota Medan menyatakan akan mengambil langkah akademik-strategis berupa laporan resmi guna memastikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan peninjauan ulang terhadap dugaan keterlibatan oknum wakil wali kota secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Eriza Hudori menegaskan bahwa sikap ini bukan sekadar ekspresi simbolik, melainkan bentuk tekanan rasional berbasis argumentasi hukum, data, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar proses penegakan hukum berjalan cepat, terukur, dan tidak menyisakan ruang keraguan publik terhadap integritas institusi penegak hukum.

“Kasus ini harus ditangani dengan serius dan transparan karena melibatkan keuangan negara yang merupakan hak rakyat,” kata Eriza.

Penanganan perkara tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

ISNU Kota Medan berharap kasus ini dapat ditangani secara adil dan transparan, memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas.(Red)

Sorotan Penunjukan Dirut Patra Niaga: Antara Kritik Publik dan Tantangan Reformasi Energi

redaksi — Fri, 06 Feb 2026 15:28:23 +0000

Sentinel menilai penunjukan ini berpotensi menjadi kemunduran dalam agenda reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di sektor energi. Dalam pernyataan resminya, Sentinel menyoroti sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat klarifikasi dan evaluasi mendalam oleh pemangku kebijakan.

Beberapa poin yang disorot antara lain dugaan penyimpangan dalam produksi Biosolar B40 Performance, terutama terkait pengadaan zat aditif yang disebut melibatkan perusahaan Afton Chemical melalui mekanisme penunjukan langsung, tanpa proses tender terbuka. Sentinel menilai praktik tersebut berisiko menimbulkan maladministrasi dan mengurangi prinsip transparansi pengadaan.

Selain itu, Sentinel juga mengkritisi proyek digitalisasi 5.518 SPBU dengan nilai anggaran sekitar Rp3,6 triliun. Proyek ini dinilai belum menunjukkan hasil optimal dan dikhawatirkan berpotensi menguntungkan pihak vendor tertentu, serta membuka celah kebocoran distribusi subsidi solar apabila tidak diawasi secara ketat.

Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan praktik kartel atau oligopoli dalam penunjukan vendor transportasi BBM. Menurut Sentinel, pola penunjukan yang tertutup berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat dan berdampak pada efisiensi biaya distribusi energi nasional.

Di sisi lain, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pertamina Patra Niaga maupun Mars Ega Legowo Putra terkait tudingan tersebut. Sejumlah kalangan menilai pentingnya asas praduga tak bersalah tetap dijunjung, sembari mendorong audit internal dan pengawasan eksternal agar setiap kebijakan strategis dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Sentinel mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di tubuh Patra Niaga serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk menelaah temuan-temuan yang ada. “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama pengelolaan BUMN. Tanpa itu, risiko kebocoran aset negara akan terus membayangi,” ujar Ronal Jefferson, Director of Policy Advocacy Sentinel.

Ke depan, publik menantikan langkah konkret dari pemerintah dan Pertamina untuk memastikan tata kelola perusahaan yang bersih, profesional, dan sejalan dengan semangat reformasi BUMN, khususnya dalam sektor energi yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. (Arif)

GMNI Tapanuli Utara Soroti Tata Kelola Perumda Mual Na Tio, Manajemen Diharap Beri Klarifikasi

redaksi — Thu, 05 Feb 2026 11:43:45 +0000

TAPANULI UTARA|PERS.NEWS-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan kritik terhadap tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mual Na Tio yang dinilai menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Kritik tersebut disampaikan oleh Ketua GMNI Taput, Gary Siagian, pada Kamis (5/2/2026).

Dalam pernyataannya, GMNI menyoroti sejumlah kebijakan internal Perumda, mulai dari proses pengangkatan Direktur yang dinilai belum transparan, dugaan nepotisme dalam penerimaan pegawai baru, hingga perubahan struktur organisasi yang disebut belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, GMNI juga menyinggung adanya pemotongan gaji serta penurunan status pegawai lama, pengangkatan tenaga ahli baru tanpa regulasi yang terang, serta proses pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak melalui mekanisme tender resmi.

“Kami mendorong adanya audit yang jelas dan transparan, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja,” ujar Gary.

Meski demikian, GMNI menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bertujuan sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap keberlangsungan Perumda Mual Na Tio sebagai badan usaha milik daerah. GMNI berharap agar pemerintah daerah dan pihak manajemen Perumda dapat memberikan klarifikasi serta mengambil langkah perbaikan demi meningkatkan kepercayaan publik.

“Kami akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambahnya.

GMNI juga mengajukan beberapa tuntutan, di antaranya audit keuangan yang transparan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, serta perlindungan bagi pekerja yang terdampak kebijakan internal perusahaan. Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kondisi Perumda Mual Na Tio secara menyeluruh.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Perumda Mual Na Tio belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan tersebut. Diharapkan ke depan adanya ruang dialog terbuka antara manajemen, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat guna memastikan pengelolaan Perumda berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

GMNI menegaskan bahwa sikap kritis yang mereka ambil didasari oleh tanggung jawab moral dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial. “Pendidikan bukan hanya untuk menjadi pintar, tetapi untuk membentuk manusia yang bijaksana,” tutup Gary.
(Arif)

Aulia Rachman: Medan Satu Data Harus Segera Direalisasikan untuk Perkuat Akurasi Pendataan

redaksi — Wed, 31 Dec 2025 12:02:05 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Program digitalisasi kependudukan Medan Satu Data dinilai mendesak untuk segera direalisasikan. Sistem pendataan elektronik tersebut dianggap penting agar data penduduk Kota Medan yang berjumlah lebih dari dua juta jiwa tercatat secara real time, akurat, dan akuntabel, sehingga dapat menunjang pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan mantan Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, SE., M.AP., saat memberikan paparan di hadapan media yang tergabung dalam Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Sumatera Utara, pada acara Refleksi Akhir Tahun bertema “Menjelang Satu Tahun Wali Kota Rico Waas, Adakah Medan Berubah?” yang digelar di Dara Kupi, Jl. Darussalam Jl. Gajah Mada No.simpang, Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/25).

Acara Refleksi Akhir Tahun tersebut dibuka Ketua DPW IMO Indonesia Sumut H. Nuar Erde, dan dipandu Wakil Sekretaris DPW IMO Sumut Amirsyam, serta dihadiri pengurus dan awak media.

Keterangan : Fhoto Pengurus DPW IMO(IKATAN MEDIA ONLINE SUMUT)

Medan Satu Data Dinilai Belum Tampak Realisasinya

Dalam paparannya, Aulia menilai program Medan Satu Data sebenarnya sudah tercantum dalam visi Wali Kota Medan Rico Waas. Namun, pada penjabaran tujuh misi utama, ia belum melihat langkah yang jelas untuk merealisasikan program tersebut.

“Medan Satu Data ada dalam visi Wali Kota, tetapi pada implementasi program belum terlihat bagaimana itu diwujudkan. Padahal pendokumentasian data digital masyarakat sangat penting agar publik bisa mengakses berbagai program Pemko Medan, termasuk bantuan sosial, sehingga tepat sasaran dan tidak dimanipulasi oknum di lapangan,” ujar Aulia.

Founder Aulia Rachman Institut ini juga menegaskan bahwa sistem data terintegrasi akan membantu mencegah kebocoran anggaran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan data yang rapi dan akurat, pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Aulia menyebut visi Wali Kota Medan adalah mewujudkan Medan BERTUAH (Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman, dan Humanis) yang inklusif, maju, dan berkelanjutan menuju Medan Satu Data. Namun, menurutnya, hingga memasuki akhir tahun pertama kepemimpinan, konsep tersebut belum tampak terimplementasi nyata.

“Sebagai warga kota, kita punya tanggung jawab mendukung keberhasilan Wali Kota. Kami siap berkontribusi jika dibutuhkan,” tegasnya.

Pengelolaan Anggaran Juga Disorot

Selain isu data kependudukan, forum ini juga menyoroti tata kelola anggaran Pemko Medan tahun 2025 yang dinilai belum optimal. Beberapa pembicara menilai masih terdapat program yang tidak sesuai kebutuhan publik.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah polemik tender Festival Semarak Akhir Tahun Dinas Pariwisata Medan dengan nilai HPS Rp1,2 miliar yang sempat dibuka, dibatalkan karena kondisi bencana, lalu kembali ditayangkan dalam waktu singkat.

Peneliti anggaran, Elfenda, menyebut kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya manajemen perencanaan.

“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi bentuk kecerobohan perencanaan. Apalagi kegiatan seremonial semacam ini tidak dianjurkan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sementara masyarakat tengah menghadapi bencana,” ujarnya.

Narkoba dan Kriminalitas Jadi Tantangan Serius

Pembicara lain, Nasrullah, M.Pd., MH, menyoroti persoalan maraknya peredaran narkoba di Kota Medan yang menempatkan kota ini sebagai pengguna narkoba tertinggi di Sumatera Utara, bahkan berdampak pada posisi Sumut di peringkat nasional.

Menurutnya, meskipun kepolisian gencar melakukan penindakan, tanpa dukungan anggaran dari Pemko Medan, upaya pemberantasan tidak akan efektif. Ia juga mengaitkan tingginya angka kriminalitas dengan kesenjangan ekonomi, terutama di wilayah Medan Utara yang dinilai masih tertinggal dalam pembangunan.

“Ini menjadi PR besar Wali Kota Medan ke depan. Data yang objektif dan akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” katanya.

Acara refleksi kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang menghadirkan berbagai pandangan dari aktivis, akademisi, dan jurnalis mengenai tantangan dan harapan terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan ke depan.(Red)

Formasu Geruduk Kemenag RI, Tuntut Evaluasi Pimpinan Kemenag Sumut

redaksi — Thu, 13 Nov 2025 06:16:28 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS —Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sumatera Utara (Formasu) menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Kamis (13/11/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait perlunya perhatian terhadap kinerja dan tata kelola di lingkungan Kemenag Provinsi Sumatera Utara.

Koordinator aksi, Akmal Tarigan, mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan aspirasi masyarakat agar Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan dan jajaran Kantor Wilayah Kemenag Sumut.

“Kami membawa suara masyarakat Sumatera Utara yang berharap adanya evaluasi di tubuh Kemenag Sumut. Kami ingin agar proses ini berjalan secara profesional dan transparan,” ujar Akmal di sela aksi.

Empat Poin yang Disorot Formasu

Dalam pernyataan sikapnya, Formasu menyoroti sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Beberapa di antaranya meliputi:

1.Penggunaan anggaran proyek rehabilitasi gedung dan bangunan Puspenkom Regional I Medan tahun anggaran 2024.

2.Proses pengangkatan pejabat di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang dinilai perlu ditinjau kembali prosedurnya.

3.Mekanisme redistribusi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan penyuluh agama.

4.Proses mutasi ASN yang disebut sebagian pihak masih perlu ditingkatkan transparansinya.

Formasu menekankan bahwa poin-poin tersebut disampaikan sebagai bentuk masukan agar dilakukan pemeriksaan dan evaluasi internal sesuai mekanisme yang berlaku.

Tuntutan dan Harapan :

-Melalui aksi tersebut, Formasu menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pihak Kemenag dan DPR RI, di antaranya:

-Meminta Menteri Agama RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan Kanwil Kemenag Sumut.

-Mengimbau Wakil Menteri Agama RI untuk menjaga objektivitas dalam proses evaluasi.

-Mendorong Inspektorat Jenderal Kemenag RI melakukan pemeriksaan internal secara profesional dan transparan.

-Mengajak Komisi VIII DPR RI untuk turut mengawasi proses evaluasi agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas publik.

“Dorongan untuk Perbaikan Tata Kelola”

Menurut Formasu, sejumlah dinamika di lingkungan Kemenag Sumut dalam dua tahun terakhir menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola birokrasi dan peningkatan komunikasi internal.

“Kami tidak bermaksud menjatuhkan siapapun, tetapi mendorong perbaikan agar Kemenag Sumut semakin profesional dan berintegritas,” tambah Akmal.

Aksi damai yang dimulai dari Bundaran HI dan berakhir di Kantor Kemenag RI tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta membawa spanduk bertuliskan seruan moral untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi di Kemenag Sumut.(Red)

Sumber :Forum Masyarakat Sumatera Utara (Formasu)

KALAMSU Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Dana BOS di SDN 115457 Teluk Pulai Dalam

redaksi — Wed, 12 Nov 2025 10:17:41 +0000

MEDAN | PERS.NEWS — 12 November 2025 Koalisi Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (KALAMSU) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 115457 Teluk Pulai Dalam, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam aksinya, para mahasiswa menyerahkan dokumen dugaan pelanggaran yang dinilai telah mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor pendidikan. Mereka meminta Kejati Sumut mengambil alih penanganan kasus tersebut dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Dugaan Penyimpangan Dana Pendidikan

KALAMSU mengungkap adanya indikasi kuat penyalahgunaan Dana BOS yang dilakukan oleh oknum di lingkungan sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Beberapa dugaan pelanggaran yang disorot antara lain:

Dugaan Manipulasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Dugaan Praktik mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Dana BOS.

Dugaan Pelanggaran Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, khususnya dalam penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut KALAMSU, dugaan penyimpangan tersebut telah berdampak pada menurunnya mutu sarana pendidikan dan menghambat hak siswa dalam memperoleh fasilitas belajar yang layak.

Dugaan Pelanggaran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025

KALAMSU juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Dua poin yang dianggap dilanggar adalah:

1.Batasan Honorarium Guru Non-ASN.

Diduga terjadi pelampauan batas maksimal alokasi honorarium guru, yang dalam aturan hanya diperbolehkan sebesar 20% dari total pagu Dana BOS Reguler untuk sekolah negeri.

2.Alokasi Minimal Buku dan Sarana.

KALAMSU menilai sekolah lalai memenuhi kewajiban alokasi minimal untuk pengadaan buku dan sarana pembelajaran, sehingga berdampak pada kualitas proses belajar-mengajar.

Tuntutan KALAMSU kepada Kejati Sumut

Dalam pernyataan sikapnya, KALAMSU menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara:

Membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana korupsi Dana BOS di SDN 115457 Teluk Pulai Dalam.

Memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, serta pihak rekanan yang diduga terlibat dalam praktik mark-up dan penyimpangan anggaran.

Menindak sesuai hukum dan memastikan pengembalian seluruh kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi tersebut.

“Pendidikan Tidak Boleh Jadi Lahan Korupsi”

Perwakilan KALAMSU menegaskan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan Dana BOS ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, karena menyangkut masa depan generasi muda.

“Dana BOS itu hak siswa, bukan untuk dipermainkan. Kami mendesak Kejati Sumut menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat dengan menindak tegas para pelaku. Jangan biarkan dunia pendidikan ternoda oleh praktik korupsi,” ujar salah satu perwakilan KALAMSU dalam orasi.

KALAMSU menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berjanji akan kembali menggelar aksi jika Kejati Sumut tidak segera mengambil langkah konkret dalam waktu dekat(Red)

Sumber: Kalamsu Sudah Terkonfirmasi

KALAMSU Desak Kejati Sumut Segera Adili Pelaku Korupsi Dugaan Proyek Infrastruktur dan Digitalisasi Desa di Labura

redaksi — Wed, 12 Nov 2025 10:01:21 +0000

MEDAN|PERS.NEWS —12 November 2025 — Ratusan massa dari Koalisi Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (KALAMSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Mereka menuntut aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) pada tahun anggaran 2023.

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan publik atas lambannya penanganan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sekaligus menghambat pembangunan daerah.

“Kami menyerahkan bukti dan menuntut Kejati Sumut menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi daerah,” tegas perwakilan KALAMSU dalam orasinya.

Dua Kasus Korupsi yang Disorot KALAMSU

1. Dugaan Korupsi Proyek Perbaikan Infrastruktur BPBD (Rp2,2 Miliar)

KALAMSU mendesak Kejati Sumut segera menetapkan tersangka dalam proyek perbaikan jalan, jembatan, dan tembok penahan tanah di Jl. Stadion menuju SMAN 1 Kualuh Leidong yang dikerjakan oleh CV. Riris Hasihola dengan nilai proyek Rp2.299.700.000.

Mereka menilai terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, serta meminta agar Kejati Sumut memeriksa keterlibatan Kepala Dinas BPBD Labura dan Bupati Labuhanbatu Utara.

2. Dugaan Korupsi Pengadaan Perpustakaan Digital Desa

KALAMSU juga menyoroti dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Perpustakaan Digital di 63 desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Program tersebut disinyalir tidak efektif dan berpotensi merugikan dana desa.

Mereka mendesak agar Bupati Labuhanbatu Utara turut diperiksa, karena diduga mengetahui atau bahkan terlibat dalam proses pengadaan proyek tersebut.

“Kami Datang Menuntut Keadilan”

Koordinator aksi Haddad Alwi menegaskan bahwa kedatangan KALAMSU ke Kejati Sumut bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan.

“Kami datang ke Kejati Sumut bukan untuk bernegosiasi, tetapi untuk menuntut keadilan. Korupsi telah merampas hak rakyat Labura. Kami minta Kejati Sumut segera mengambil alih dan mengusut tuntas kasus ini. Jangan biarkan mandek di meja penegak hukum. Tegakkan hukum secara transparan, tegas, dan tanpa intervensi politik!” ujarnya lantang.

KALAMSU mendesak:

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dua kasus dugaan korupsi tahun 2023 di Labura.

Proses pemeriksaan dilakukan profesional, independen, dan transparan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

KALAMSU menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan siap turun kembali ke jalan jika Kejati Sumut tidak menunjukkan langkah konkret dalam waktu dekat(red)

Sumber :Kalamsu Yang Sudah Terkonfirmasi