Forum tersebut menjadi ruang dialog ilmiah yang menegaskan pentingnya penguatan nilai inklusivitas, moderasi beragama, serta terciptanya ekosistem kampus yang aman, nyaman, sehat, dan setara bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakangnya.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Nisful Khoiri, M.Ag menegaskan bahwa perguruan tinggi keagamaan harus menjadi pelopor dalam menghadirkan ruang akademik yang adil dan inklusif.

“Kampus harus menjadi ruang tumbuh yang menjamin kesetaraan, menghadirkan rasa aman akademik, serta memastikan tidak ada mahasiswa yang terpinggirkan oleh latar belakang apa pun. Inklusivitas adalah bagian dari tanggung jawab moral dan ilmiah perguruan tinggi,” ujarnya.

Sebagai narasumber BOPTN, Prof. Dr. Hasrat Efendi Samosir, M.A., menekankan bahwa moderasi beragama perlu diinternalisasikan dalam budaya akademik kampus.

“Moderasi beragama tidak boleh berhenti pada konsep, tetapi harus hadir dalam praktik keseharian kampus, dalam relasi sosial, dan dalam kebijakan akademik yang berpihak pada harmoni,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Muhammad Jailani, M.A. selaku pembahas menyoroti pentingnya desain pendidikan yang mampu menjamin kesetaraan akses dan pengalaman belajar bagi seluruh mahasiswa.

“Perguruan tinggi keagamaan harus memastikan bahwa setiap mahasiswa, tanpa kecuali, mendapatkan ruang belajar yang setara, adil, dan bebas dari diskriminasi dalam bentuk apa pun,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan Maslathif Dwi Purnomo, Ph.D yang memberikan pandangan akademik terkait pentingnya penguatan ekosistem riset dan kolaborasi ilmiah dalam isu pendidikan serta moderasi beragama.

“Penguatan kajian akademik tentang inklusivitas harus terus didorong melalui riset kolaboratif lintas disiplin agar kampus tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga pusat produksi gagasan yang relevan dengan realitas sosial,” ungkapnya.

Diskusi berlangsung dinamis dan produktif di bawah arahan moderator Yummy Jumiati Marsa, M.Pd. Dengan kepiawaiannya memandu forum, setiap gagasan dan pandangan yang muncul dapat tersampaikan secara utuh dalam suasana akademik yang konstruktif.

Melalui pelaksanaan BICARA #10 ini, LP2M UINSU kembali menegaskan komitmennya sebagai pusat pengembangan riset, dialog akademik, dan pengabdian kepada masyarakat yang konsisten menghadirkan gagasan-gagasan transformatif demi terwujudnya kampus yang inklusif, moderat, dan berdaya saing global(Red)

Forum ilmiah tersebut menjadi ruang strategis dalam memperkuat diskursus pendidikan inklusif, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini berbasis keislaman. Kegiatan ini menghadirkan para akademisi dan peneliti yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan mutu pendidikan inklusif di Indonesia.

Ketua LP2M UINSU, Prof. Dr. Nisful Khoiri, M.Ag, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan kualitas guru merupakan fondasi utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan inklusif yang humanis, adaptif, dan berkeadilan.

Menurutnya, pendidikan inklusif tidak hanya berbicara tentang akses pendidikan, tetapi juga kualitas layanan pembelajaran yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik secara profesional dan berkelanjutan.

“Guru menjadi elemen paling penting dalam memastikan seluruh peserta didik memperoleh hak belajar yang setara dan berkualitas,” ujarnya.

Kegiatan ini turut menghadirkan Prof. Dr. Khadijah, M.Ag sebagai pembahas utama. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya penguatan kompetensi guru dalam membangun lingkungan belajar yang inklusif dan ramah terhadap seluruh peserta didik.

“Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan pembelajaran yang adaptif, humanis, dan mampu mengembangkan potensi setiap anak tanpa diskriminasi,” ungkap Prof. Khadijah.

Sementara itu, Peneliti BOPTN UINSU, Dr. Ahmad Syukri Sitorus, M.A, memaparkan hasil riset mengenai implementasi pembelajaran inklusif pada Raudhatul Athfal di Kota Medan. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pedagogik guru, penguatan pendekatan pembelajaran diferensiatif, serta dukungan kelembagaan dalam membangun sistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan.

“Pendidikan inklusif membutuhkan kolaborasi kuat antara guru, lembaga pendidikan, orang tua, dan lingkungan sosial agar proses pembelajaran benar-benar mampu menjangkau kebutuhan seluruh anak,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen LP2M UINSU dalam membangun budaya akademik dan penguatan riset yang progresif. Kehadiran akademisi muda seperti Maslathif Dwi Purnomo, Ph.D menjadi simbol penguatan jejaring intelektual dan kolaborasi ilmiah yang berorientasi pada inovasi pendidikan serta peningkatan mutu akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Diskusi berlangsung dinamis dengan dipandu moderator Willy Rahim Marpaung, M.Pd. Interaksi aktif antara narasumber dan peserta menciptakan suasana akademik yang hidup sekaligus memperkaya perspektif mengenai tantangan dan masa depan pendidikan inklusif di Indonesia.

Melalui penyelenggaraan BICARA #9, LP2M UINSU kembali menegaskan perannya sebagai pusat pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang konsisten menghadirkan forum-forum akademik berkualitas guna mendukung kemajuan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, unggul, dan berdaya saing.(Red)

Ilham menyebut sejumlah mahasiswa yang dinilai layak masuk kategori UKT rendah justru ditempatkan pada golongan lebih tinggi tanpa penjelasan yang memadai mengenai dasar penilaiannya. Menurutnya, minimnya informasi terkait indikator ekonomi serta mekanisme verifikasi data menjadi persoalan utama dalam proses tersebut.

Mahasiswa tidak mengetahui secara jelas bagaimana proses penilaian UKT dilakukan. Tidak ada keterbukaan mengenai indikator, verifikasi, maupun mekanisme penetapan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan dan rasa ketidakadilan di kalangan mahasiswa, ujar Ilham dalam keterangannya kepada media.

Ia menambahkan bahwa sebagai perguruan tinggi negeri, UINSU Medan seharusnya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik dan memberikan kepastian prosedur yang adil bagi mahasiswa. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar kebijakan UKT benar-benar berpihak kepada mereka yang membutuhkan.

Jika kampus tidak mampu menjelaskan prosesnya secara terbuka, wajar bila muncul dugaan adanya persoalan dalam tata kelola administrasi. Pendidikan tidak boleh menjadi beban tambahan bagi mahasiswa miskin, tegasnya.

Hingga saat ini pihak UINSU Medan belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik tersebut. Namun, beberapa sumber di lingkungan kampus menyebutkan bahwa penetapan UKT telah dilakukan sesuai pedoman Kementerian Agama dengan mempertimbangkan data ekonomi mahasiswa dan dokumen pendukung yang diserahkan saat pendaftaran.

Ilham Arifin mendesak agar mekanisme tersebut disosialisasikan secara lebih luas dan transparan. Ia meminta rektorat segera mempublikasikan prosedur penetapan UKT, membuka ruang klarifikasi bagi mahasiswa, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan.

Raja Demo Sumatera Utara, lanjut Ilham, siap mengawal persoalan ini agar tidak merugikan mahasiswa. Kami menginginkan solusi yang adil dan transparan. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Jika aspirasi mahasiswa terus diabaikan, kami siap melakukan langkah-langkah konstitusional untuk memperjuangkannya, katanya.

Persoalan penetapan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri memang kerap menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas kebijakan diharapkan dapat menjadi jembatan antara kepentingan institusi pendidikan dan hak mahasiswa untuk memperoleh akses pendidikan yang terjangkau.

Sementara itu, UINSU Medan diketahui telah mengeluarkan Keputusan Pengumuman UKT 1 Nomor 16 Tahun 2026 mengenai penentuan penerima bantuan kelompok UKT 1 bagi mahasiswa pada tahun akademik 2025 hingga 2026. Keputusan tersebut menjadi dasar administratif dalam penetapan mahasiswa penerima keringanan biaya kuliah.

Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa dan sejumlah organisasi kemahasiswaan di UINSU Medan masih menunggu langkah konkret dari pihak kampus terkait tuntutan keterbukaan proses penetapan UKT serta evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku.(IA)