Langkah ini menuai dukungan luas, khususnya kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Ruang Terbuka Hijau (Perkim) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan yang bertindak atas instruksi Wali Kota Medan.

Penyegelan tersebut tidak berjalan mulus. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemilik bangunan berinisial A diduga sempat bersikap arogan dengan membawa-bawa nama aparat negara untuk melancarkan proyek ilegalnya. Bahkan, oknum tersebut disebut-sebut sempat melontarkan ancaman melalui telepon kepada warga sekitar yang menolak keberadaan bangunan tersebut.

Ancaman yang diterima warga cukup serius, mulai dari intimidasi fisik hingga dugaan ancaman penculikan. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan langkah petugas dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

“Kami sangat mengapresiasi tindakan tegas Bapak Wali Kota, Dinas Perkim, dan Satpol PP Medan. Akhirnya bangunan tanpa PBG itu disegel. Selama ini mereka merasa kebal hukum hingga berani mengancam warga,” ujar Efni, salah seorang warga, Rabu (1/4/2026).

Efni menambahkan, tindakan ini menjadi bukti bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Kota Medan, meskipun mencoba berlindung di balik nama besar atau dugaan kedekatan dengan aparat.

“Warga sempat merasa terancam karena yang bersangkutan selalu mengandalkan pihak tertentu. Namun dengan penyegelan ini, kami merasa dilindungi. Hukum harus tetap ditegakkan,” tegasnya.

Sebelumnya, pemilik bangunan juga diduga tetap melanjutkan aktivitas pembangunan secara sembunyi-sembunyi meski telah mendapat teguran dari Satpol PP, dengan menutup pagar seolah-olah tidak ada kegiatan. Namun, warga yang memantau tetap melaporkan hal tersebut kepada pemerintah setempat hingga akhirnya petugas kembali turun dan melakukan penyegelan pada hari yang sama.

Pantauan di lokasi, bangunan tersebut kini telah dipasangi stiker penyegelan dan dilarang melanjutkan pembangunan hingga seluruh perizinan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap pengawasan terus dilakukan secara ketat agar tidak ada lagi oknum yang membangun tanpa izin sekaligus melakukan intimidasi terhadap warga.(Red)

Bantuan diserahkan langsung oleh Mustasyar PCINU Malaysia, Datok Rosli Dahlan, didampingi pengawal pribadi dari Satuan Komandan Banser Malino, Masykur Laseman. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang kehilangan harta benda dan membutuhkan dukungan segera.

Datok Rosli Dahlan menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian warga Nahdliyin di Malaysia terhadap masyarakat Indonesia yang tengah mengalami musibah.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Medan yang terdampak banjir, sekaligus menjadi penguat bahwa ukhuwah dan solidaritas tetap terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Masykur Laseman menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

“Kami memastikan bantuan ini tepat sasaran dan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Amanah ini harus dipergunakan sebaik mungkin,” jelasnya.

Perwakilan Sekretaris Lazisnu Medan menyampaikan terima kasih atas kepedulian PCINU Malaysia. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan mendesak warga, sekaligus memberikan dukungan moral bagi mereka untuk bangkit pascabencana.

Warga Medan, Ibnu Adam, turut mengapresiasi bantuan yang diberikan. Menurutnya, solidaritas yang hadir bukan hanya berupa bantuan material, tetapi juga dukungan emosional yang menegaskan bahwa nilai gotong royong dan kepedulian sosial tetap hidup di tengah musibah.

“Dengan bantuan PCINU Malaysia, warga terdampak merasa diperhatikan dan didampingi. Ini menjadi penguat bagi kami untuk bangkit dan memulai kembali kehidupan pascabencana,” ujarnya.

Kegiatan ini semakin menegaskan kuatnya sinergi antara komunitas Nahdliyin di perantauan dan di tanah air dalam mewujudkan kepedulian kemanusiaan.(Red)