Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, H. Zulkarnaen, S.K.M., menghadiri rapat koordinasi tersebut dengan mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan. Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).

Forum itu mempertemukan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta LKPP.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.

Zulkarnaen mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan ketentuan dan regulasi. Menurut dia, tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan kebijakan, program, dan anggaran pemerintah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.

“Penguatan tata kelola pemerintahan bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi merupakan bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Zulkarnaen.

Ia menilai pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan. Transparansi, integritas, akuntabilitas, dan pengawasan, kata dia, harus menjadi bagian dari setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Zulkarnaen juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam mengawal proses perencanaan hingga penganggaran agar berjalan sesuai ketentuan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penekanan serupa disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam forum tersebut. Ia menyoroti pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

“Dari Sumatera Utara, mari terus kita kuatkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Integritas dijaga, tata kelola diperkuat, pelayanan kepada masyarakat diutamakan,” tegasnya.

Zulkarnaen berharap komitmen yang dibangun dalam rapat koordinasi tidak berhenti pada penandatanganan. Ia mendorong agar komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah nyata serta diikuti pengawasan berkelanjutan di masing-masing daerah.

Sebagai bagian dari pimpinan DPRD Kota Medan, Zulkarnaen menyatakan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, penguatan fungsi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin transparan dan akuntabel. (Red)

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen, saat melaksanakan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertema *“Pancasila sebagai Sumber Nilai, Moral, dan Etika Publik”* di Jalan Denai No.105, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (30/5/2026).

“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempedomani serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” ujar Zulkarnaen dalam kegiatan yang turut dihadiri Camat Medan Denai, Yogi Prayoga, dan perwakilan Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Paskah Silaban.

Menurut Zulkarnaen, saat ini banyak generasi muda Indonesia, termasuk di Kota Medan, yang mulai melupakan nilai-nilai luhur Pancasila. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya degradasi moral di kalangan generasi muda.

Padahal, lanjutnya, Pancasila merupakan warisan berharga para pendiri bangsa yang harus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, ia mengingatkan agar nilai-nilai luhur Pancasila tidak tergeser oleh budaya asing yang masuk melalui pesatnya perkembangan teknologi.

“Jangan pernah nilai-nilai luhur Pancasila tergeser oleh budaya-budaya asing yang masuk lewat gempuran teknologi,” tegasnya.

Zulkarnaen menjelaskan, Pancasila mengatur seluruh sendi kehidupan warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan masyarakat untuk mengakui keesaan Tuhan, menjunjung tinggi kemanusiaan yang beradab, mengutamakan persatuan, memperkuat semangat kerakyatan, serta mengedepankan keadilan sosial.

“Pancasila merupakan sumber nilai, moral, dan etika publik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman nilai, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kesempatan itu, Zulkarnaen mengutip pesan Proklamator Indonesia, Ir. Soekarno, yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia.

“Jangan sampai nilai-nilai Pancasila tergerus oleh zaman. Sebab, hilangnya nilai-nilai Pancasila akan membuat kita kehilangan kepribadian bangsa,” ujarnya.

Senada dengan itu, Camat Medan Denai, Yogi Prayoga, menyatakan dukungannya terhadap seluruh pesan yang disampaikan Zulkarnaen. Ia menilai, saat ini generasi muda memang mulai melupakan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya perkembangan teknologi.

“Anak-anak kita mulai banyak melupakan nilai-nilai Pancasila di tengah gempuran teknologi. Padahal, Pancasila adalah jati diri kita sebagai bangsa. Ke depan, kita bersama-sama harus menjaga dan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi penerus,” katanya.

Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ratusan warga yang hadir tampak antusias mengikuti pemaparan materi yang disampaikan Zulkarnaen.

Masyarakat pun menyatakan komitmennya untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila serta menanamkannya kepada generasi penerus bangsa sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(Red)