MEDAN|PERS.NEWS-Keterlibatan PMI dalam Bulan PRB 2025 di Mojokerto mengindikasikan bahwa persiapan menghadapi bencana di Indonesia kini beralih ke pendekatan yang lebih modern dan komprehensif.

Berbagai inovasi yang ditampilkan mulai dari alat penyaring air untuk situasi darurat1 perangkat penyelamatan vertikal dan penyelamatan air1 hingga model rumah tahan gempa sebagai sarana pendidikan menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berhenti pada tahap respons tetapi menjadikan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama.

Upaya edukasi yang diusung PMI termasuk simulasi dampak perubahan iklim dan sosialisasi lingkungan melalui pemanfaatan eco-enzyme menunjukkan bahwa masalah kebencanaan kini dipandang sebagai isu yang melibatkan banyak sektor1 mencakup kesehatan1 lingkungan1 dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Data terkini membuat urgensi inovasi seperti ini menjadi kian nyata: hingga 28 November 2025 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total 174 jiwa meninggal dunia1 79 hilang1 dan 12 luka-luka akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra (termasuk Provinsi Sumatera Utara1 Aceh1 dan Sumatera Barat).

Walaupun demikian1 inovasi sebesar ini memerlukan lebih dari sekadar pameran alat atau kampanye singkat. Tantangan utama adalah sejauh mana program itu benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.

Di banyak lokasi akses terhadap pendidikan tentang kebencanaan masih sangat terbatas dan pemahaman masyarakat mengenai teknik penyelamatan maupun adaptasi terhadap perubahan iklim tidak merata.

Tanpa adanya perluasan akses dan dukungan yang berkelanjutan1 inovasi ini berisiko menjadi sekadar pameran teknologi bukan penguatan kemampuan masyarakat yang sesungguhnya.

Selain itu1 keberlanjutan merupakan kunci sukses dari inisiatif tersebut. Alat penyelamatan tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak didampingi pelatihan teratur1 koordinasi antarlembaga1 dan kesiapan sumber daya lokal.

Begitu pula pendidikan yang memerlukan pendekatan jangka panjang agar masyarakat tidak hanya mengetahui prosedur tetapi juga mampu menerapkannya secara mandiri saat bencana terjadi.

Melihat perkembangan ini1 inovasi PMI layak mendapatkan penghargaan sebagai kemajuan dalam memperkuat ketahanan nasional. Namun1 hal ini hanya akan berarti jika semua lapisan masyarakat tanpa kecuali mendapat kesempatan yang setara untuk memahami1 mengakses1 dan menggunakan pengetahuan serta alat mitigasi yang diperkenalkan.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan sekadar soal teknologi melainkan tentang menciptakan budaya kepedulian1 kesadaran akan risiko1 dan kesiapan untuk bertindak secara bersama-sama(Red)

JAKARTA|PERS.NEWS-Kemiskinan di Indonesia sering kali digambarkan sebagai konsekuensi dari nasib buruk, kurangnya pendidikan, atau minimnya kesempatan.

Namun kenyataan yang lebih pahit sering kali tersembunyi di bawah permukaan: kemiskinan bukanlah bawaan dari rakyat yang malas atau tidak berdaya, melainkan hasil dari sebuah sistem ekonomi yang tidak adil.

Sistem yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai Serakahnomics—sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas keserakahan struktural.

Serakahnomics bukan sekadar perilaku individu yang ingin menguasai lebih banyak kekayaan. Ia adalah sebuah pola, sebuah mesin yang bekerja rapi dan terorganisir dalam struktur ekonomi kita.

Ia hidup di dalam aktivitas rente yang menghambat kompetisi sehat. Ia bersembunyi di balik kartel yang menentukan harga kebutuhan pokok seolah mereka adalah penguasa tunggal perut rakyat.

Ia tumbuh subur ketika eksploitasi sumber daya alam hanya mengalirkan keuntungan pada segelintir orang, sementara masyarakat sekitar tetap miskin dan terpinggirkan di tanahnya sendiri.

Dalam sistem seperti ini, rakyat kecil seakan hanya menjadi penonton dalam panggung ekonomi, bukan aktor utama yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kekayaan negeri. Kita dipaksa menerima bahwa ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin—dan itu dianggap wajar. Padahal, struktur inilah yang terus-menerus memproduksi kemiskinan secara sistematis.

Untuk keluar dari lingkaran ini, kita perlu keberanian melihat akar persoalan, bukan hanya menghitung berapa banyak yang miskin atau berapa banyak bantuan sosial yang dibagikan.

Selama kebijakan ekonomi hanya mengobati gejalanya tanpa memutus sumber penyakitnya, maka kemiskinan akan terus beregenerasi dari waktu ke waktu—seperti pohon yang dipangkas daunnya namun akarnya dibiarkan kuat di tanah.

Mengakhiri Serakahnomics berarti :

• Menghentikan praktik ekonomi yang memonopoli akses pangan dan kebutuhan pokok

• Menindak para penguasa rente yang menghisap keuntungan tanpa memberikan nilai tambah pada perekonomian

• Mengembalikan sumber daya alam sebagai milik dan manfaat bagi rakyat banyak

• Membuat kebijakan anggaran negara yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan publik

• Memberdayakan ekonomi rakyat sebagai fondasi kedaulatan ekonomi nasional

Namun membongkar sistem yang telah menggurita selama puluhan tahun bukan perkara mudah. Ia membutuhkan kekuatan politik yang berpihak pada rakyat, keberanian moral untuk menghadapi kelompok-kelompok kepentingan besar, serta kesadaran kolektif bahwa kita layak mendapatkan masa depan yang lebih setara.

Indonesia adalah negeri yang kaya—kaya air, kaya tanah, kaya budaya, kaya tenaga manusia yang berjuang setiap hari. Yang selama ini miskin bukan kemampuan kita, melainkan akses kita terhadap kekayaan itu. Ketimpangan bukan terjadi karena rakyat kurang berusaha, tetapi karena kesempatan tidak dibagi secara adil.

Kini, kesadaran untuk mengubah arah pembangunan ekonomi mulai tumbuh. Semakin banyak pihak yang menuntut agar pembangunan tidak hanya menguntungkan konglomerasi, melainkan mengangkat harkat rakyat di desa dan kota.

Semakin kuat suara yang menyerukan agar pemerintah tidak lagi tunduk pada kepentingan para pelaku ekonomi yang rakus, melainkan benar-benar menjadi pelindung kepentingan bersama.

Mengatasi kemiskinan bukan sekadar menyuntik bantuan, melainkan membebaskan rakyat dari struktur yang mengekang mereka. Bukan sekadar memberi kail atau ikan, tetapi memastikan sungai dan lautnya tidak dikuasai para pemodal.

Indonesia hanya bisa maju jika semua rakyatnya terlibat dalam kemajuan itu. Kita hanya akan sejahtera jika sistem ekonomi yang dibangun mengalirkan kesejahteraan ke semua lapisan, bukan hanya mengumpulkannya di puncak piramida sosial.

Saatnya kita memandang kemiskinan bukan sebagai masalah individu, tetapi sebagai masalah struktur. Saatnya kita membangunkan kesadaran bahwa perubahan sejati lahir dari keberanian menantang ketidakadilan yang sudah dianggap biasa. Dan saatnya kita menata ulang fondasi ekonomi bangsa ini agar berpihak pada mereka yang selama ini hanya menjadi penyangga namun tak pernah ikut menikmati hasilnya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak membiarkan rakyatnya tertinggal dalam penderitaan. Dengan menumbangkan Serakahnomics dari akar-akarnya, kita dapat membuka jalan menuju Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat—untuk semua, bukan hanya untuk segelintir.(red)

SUMBER : MUH.ISNAIN MUKADAR  KETUA UMUM EN-LMND

MANDAILING NATAL|PERS.NEWS —17 November 2025 khususnya Kecamatan Natal, merupakan daerah kaya sumber daya namun penuh ironi. Hutan tergerus, sungai keruh, dan laut yang dahulu menjadi penopang hidup nelayan kini terancam oleh aktivitas tambang dan alih fungsi lahan.

“Tambang dan Kerusakan Lingkungan”

Aktivitas tambang—baik rakyat maupun perusahaan—telah mengubah aliran Sungai Batang Natal menjadi keruh dan penuh sedimen. Abrasi pantai dan rusaknya mangrove semakin memperburuk kondisi pesisir. Sementara kerusakan meningkat, pemerintah daerah sering dianggap lebih fokus pada proyek jangka pendek daripada pemulihan lingkungan.

“Konflik Lahan dan Ketimpangan”

Di beberapa desa seperti Pardamean Baru, Kampung Sawah, dan Sikarakara, masyarakat menghadapi klaim lahan oleh perusahaan perkebunan dan tambang. Warga mempertanyakan transparansi kemitraan plasma dan proses sosialisasi yang dinilai tidak memadai. Konflik agraria terus muncul karena masyarakat merasa kehilangan tanah yang sudah digarap turun-temurun.

“Kemiskinan di Tengah Kekayaan”

Potensi laut dan perkebunan belum sepenuhnya mengangkat ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan menghadapi hasil tangkapan yang menurun, biaya operasional tinggi, dan infrastruktur minim. Pembangunan yang dijanjikan sering tidak sejalan dengan kebutuhan dasar warga.

“Pemerintah Daerah dan Arah Pembangunan”

Selama bertahun-tahun, kebijakan daerah dinilai belum berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Pantai Barat. Izin tambang dan perkebunan terus bertambah, namun pengawasan dan evaluasi terhadap HGU, plasma, dan dampak ekologis masih lemah.

“Harapan dari Pesisir”

Di tengah persoalan itu, masyarakat mulai membangun inisiatif lokal: menanam mangrove, memperkuat kelompok nelayan, dan mengembangkan wisata berbasis budaya. Upaya kecil ini menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari akar rumput.

Mandailing Natal kini berada di persimpangan:

antara keberlanjutan dan eksploitasi, antara janji pembangunan dan kenyataan lapangan.

Pilihan ke depan akan menentukan apakah daerah ini dikenal sebagai tanah yang merawat alamnya, atau wilayah yang kehilangan masa depan karena kelalaian dan ketamakan.(NH)

MEDAN|PERS.NEWS — Sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat adat di Sumatera Utara menyuarakan permintaan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba, khususnya di wilayah Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya kekhawatiran mengenai dampak aktivitas industri terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar area konsesi perusahaan.

Menurut sejumlah warga, perubahan bentang alam dan berkurangnya tutupan hutan dinilai berdampak pada ketersediaan air serta lahan pertanian masyarakat. Mereka berharap pemerintah daerah dan pusat mengambil langkah yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap pemerintah turun langsung untuk meninjau kondisi lapangan. Kami ingin ada solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Sabda, aktivis sumatera Utara, Selasa (11/11/2025).

Kerusakan ekosistem di kawasan Danau Toba menjadi perhatian banyak kalangan. Hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dinilai perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak lebih luas, baik terhadap lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Sementara itu, masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan mengaku masih menghadapi persoalan terkait hak atas tanah ulayat. Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait untuk mencari solusi damai dan berkeadilan.

Beberapa organisasi masyarakat sipil juga menyampaikan empat poin usulan kepada pemerintah, yaitu:

1.Melakukan evaluasi terhadap izin dan dampak operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

2.Melaksanakan program pemulihan lingkungan di kawasan Danau Toba.

3.Menjamin perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

4.Mendorong kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang seimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut.(MSE)

MEDAN| PERS.NEWS —Indonesia sering membanggakan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesetaraan. Slogan itu bergema di podium politik, tercantum di undang-undang, dan diulang dalam pidato kenegaraan. Namun di balik kalimat-kalimat megah itu, ada kenyataan yang jauh dari ideal: penyandang disabilitas masih berjalan di lorong panjang yang penuh pintu terkunci.(11/10/25)

Mereka tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan fisik, tetapi juga dengan sistem yang cacat — bukan secara tubuh, melainkan secara moral dalam memberikan kesempatan.

Kita terlalu sering memandang disabilitas lewat kacamata belas kasihan, bukan keadilan. Mereka digambarkan sebagai sosok lemah yang harus dibantu, bukan sebagai individu dengan hak yang sama untuk tumbuh dan berdaya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang masih harus menunduk menghadapi trotoar tanpa ramp, sekolah tanpa sistem inklusif, dan tempat kerja yang menutup pintu hanya karena mereka “berbeda”.

Padahal, perbedaan bukanlah penghalang — ia adalah potensi.

Sayangnya, potensi itu sering terkubur di bawah tumpukan stigma dan kebijakan setengah hati. Berapa banyak anak disabilitas yang berhenti sekolah karena dianggap “tidak produktif”? Berapa banyak lulusan disabilitas yang ditolak kerja bahkan sebelum diwawancarai? Jawabannya terlalu sering sama: terlalu banyak.

Argumentasi Sosial: Sistem yang Menyisakan

Ketimpangan ini bukan sekadar akibat niat buruk individu, tetapi hasil dari struktur sosial yang tidak inklusif.

Ketika sekolah tak punya guru pendamping, transportasi umum tak bisa diakses kursi roda, dan perusahaan memandang disabilitas sebagai “beban produksi” — di situlah disability of opportunity menjadi nyata.

Data menunjukkan, tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih di bawah 60%. Bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena pintu kesempatan dikunci dari dalam. Bahkan, program-program pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu sering kali berakhir sebagai formalitas: sekadar angka dalam laporan, bukan perubahan dalam kehidupan.

Ada ironi pahit di sini: mereka yang disebut “cacat” justru sering menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Mereka belajar lebih keras, berjuang lebih lama, dan bertahan lebih kuat daripada banyak dari kita yang mengaku “normal”.

Sementara itu, sebagian dari kita justru pincang dalam empati, tuli terhadap jeritan sesama, dan buta terhadap kenyataan yang menyakitkan.

Dari Belas Kasihan ke Pengakuan Hak

Dalam diam, banyak penyandang disabilitas menatap dunia yang menolak menatap balik. Mereka menulis mimpi di dinding kebijakan yang dingin, berharap ada tangan yang mengetuk dari sisi lain.

Kesetaraan bukanlah hadiah belas kasihan — ia adalah hak asasi manusia.

Negara sebenarnya sudah memiliki payung hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Namun pelaksanaannya masih jauh dari kata adil. Fasilitas publik belum ramah disabilitas, dunia kerja masih diskriminatif, dan kesadaran sosial berjalan di tempat. Kita masih sibuk memotret simpati di depan kamera, tetapi lupa menanam empati dalam kebijakan nyata.

Refleksi Akhir

Jika negara ingin maju, ia tidak boleh membiarkan sebagian warganya tertinggal hanya karena perbedaan kemampuan.

Keadilan sosial tidak akan lahir dari belas kasihan — ia tumbuh dari pengakuan hak dan akses yang setara.

Pada akhirnya, perjuangan menciptakan kesetaraan bukan hanya untuk mereka yang disabilitas, tetapi juga untuk kita semua yang ingin tetap manusia.

Sebab nilai sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa tinggi gedung yang dibangunnya, melainkan dari seberapa rendah ia mau menunduk untuk merangkul yang tertinggal.

Pertanyaannya kini:

Apakah kita akan menjadi bagian dari perubahan — atau diam, menjadi bagian dari disability of opportunity itu sendiri?(NA)

MEDAN| PERS.NEWS —Kampus selama ini dipuja sebagai benteng intelektual, tempat lahirnya para pemimpin masa depan. Namun, di balik wajah gemilang akademia, tersembunyi sisi gelap yang kian nyata—namun berulang kali diabaikan. Fenomena ini dikenal sebagai Dark Academia; sebuah realitas di mana tekanan akademik, persaingan sosial, dan perjuangan mental menjadi bagian dari kurikulum tak tertulis yang harus ditempuh setiap mahasiswa.(8/9/25)

Prestasi: Ketika Harapan Berubah Menjadi Jerat

Mahasiswa terjebak dalam standar tinggi yang dipatok oleh keluarga, dosen, dan institusi pendidikan. Mereka tidak hanya belajar demi ilmu, tetapi juga demi mempertahankan reputasi. Gagal bukan sekadar nilai buruk—melainkan dianggap kegagalan eksistensial.

“Di sudut-sudut ruang kampus, semangat belajar kini bertransformasi menjadi upaya bertahan hidup.”

Dengan begitu banyak target yang harus dipenuhi, pendewasaan intelektual yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi perjalanan yang menegangkan. Prestasi kini lebih menyerupai tuntutan ketimbang pencapaian.Apakah manusia harus sempurna untuk diakui nilai dirinya?

Kesunyian dalam Keramaian: Masalah yang Terus Membesar

Meskipun kampus dipadati ribuan mahasiswa, rasa kesepian justru menjadi isu yang tumbuh diam-diam. Banyak mahasiswa memilih menyimpan derita sendiri—takut dianggap lemah, takut dicap tidak sekuat yang terlihat.

Kesepian ini dipupuk oleh budaya digital yang sarat pencitraan, pertemanan yang bersifat transaksional, dan minimnya ruang aman untuk benar-benar bercerita.

“Banyak mahasiswa merasa ditemani oleh orang-orang yang hanya hadir secara fisik, namun tak mampu memahami isi kepalanya.”

Kesunyian itu bagaikan kabut yang merayap perlahan—tidak tampak, tapi mampu menutup semua arah pulang.

Organisasi Kampus: Arena Ambisi yang Mengikis Empati

Dunia organisasi sering dipuja sebagai tempat menempa jiwa kepemimpinan. Namun, faktanya, tidak sedikit organisasi justru menjadi ladang tekanan sosial yang memperparah kecemasan.

Budaya senioritas, perebutan jabatan, dan politik internal sering kali menjadi racun yang mempersempit ruang aman bagi mahasiswa yang ingin berkembang tanpa harus berpura-pura kuat.

“Banyak jiwa yang tumbang bukan karena konflik ide, tetapi karena ditusuk ambisi atas nama dedikasi.”

Organisasi seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan arena dominasi. Tempat menumbuhkan empati, bukan mencetak hierarki sosial baru yang kaku dan eksklusif.

Kesehatan Mental: Luka Sosial yang Tak Boleh Terus Disembunyikan

Krisis kesehatan mental di kampus adalah fakta yang tak bisa dihindari. Namun, layanan konseling sering diperlakukan hanya sebagai pelengkap—bukan kebutuhan mendesak.

Mahasiswa yang membutuhkan bantuan justru terjebak di antara rasa takut dicap lemah dan minimnya akses terhadap layanan psikologi yang layak.Stigma menjadi tembok tinggi yang membuat banyak mahasiswa memilih diam.

“Luka itu tidak terlihat, tidak berbekas, namun menggerogoti perlahan.Seperti api di dalam sekam—membakar dari dalam tanpa disadari siapa pun.”

Kampus mungkin bangga mencetak ribuan lulusan unggul.Namun, berapa banyak dari mereka yang pulang dengan hati yang masih utuh?

Saatnya Kampus Memanusiakan Manusia

Pendidikan tinggi harus kembali pada hakikatnya: menempa manusia agar menjadi pribadi yang berdaya dan berpengetahuan—bukan sekadar robot yang siap bekerja.

Rekomendasi kebijakan bukan lagi formalitas, melainkan keharusan moral:

Akses konseling yang mudah dan profesional;

Reformasi sistem evaluasi akademik yang menghargai proses, bukan hanya hasil;

Pembentukan budaya organisasi berbasis empati, bukan dominasi;

Pelatihan bagi dosen dan tenaga pendidik agar peka terhadap kesehatan mental mahasiswa.

Kesadaran ini tidak boleh lagi ditunda.

“Keberhasilan suatu kampus tidak diukur dari jumlah lulusan terbaik,tetapi dari seberapa banyak jiwa muda yang terselamatkan dari tekanan yang tidak manusiawi.”

Jangan Biarkan Mereka Berjuang Sendiri

Fenomena Dark Academia adalah potret keheningan yang menyakitkan. Banyak mahasiswa berperang dalam gelap, memikul beban yang tak pernah mereka minta. Mereka tertawa dalam kerapuhan, menyembunyikan luka demi terlihat kuat di mata dunia.

Namun, keberanian bukan selalu soal berdiri paling depan. Terkadang, itu justru kemampuan untuk mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja.

“Pendidikan sejati bukan hanya melahirkan kecerdasan, tetapi juga menjaga keberlangsungan jiwa manusia.”

Apa arti sebuah gelar kebanggaan, toga yang membanggakan, dan lambang intelektualitas yang diagungkan—jika proses meraihnya justru mematahkan mereka yang memperjuangkannya?

Saatnya kampus tidak hanya mencetak para pemikir besar,tetapi juga memastikan bahwa tak satu pun dari mereka hilang di tengah jalan.(NH)

MANDAILING NATAL| PERS.NEWS —Air Sungai Batang Natal yang dulu jernih kini berwarna kecokelatan. Deru mesin dompeng menggantikan gemericik air, dan aroma solar menenggelamkan harum tanah basah di tepian sungai. Dulu, anak-anak mandi sore sambil menangkap ikan; kini, mereka hanya bisa menatap air yang memantulkan wajah muram mereka sendiri.(8/11/25)

“Ulah tangan dan keserakahan manusia, kami menangis di tepian muara,”lirih suara seorang ibu di tepi Sungai Batang Natal.

Kalimat itu bukan sekadar keluhan — ia adalah jeritan panjang dari masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang tambang emas ilegal.

Sungai yang Luka, Bumi yang Menangis

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah lama menjadi luka menganga di tubuh Batang Natal. Dari hulu hingga muara, bekas lubang tambang menganga seperti parut di wajah bumi. Airnya keruh, hutan di tepi sungai hilang perlahan, dan lumpur bercampur merkuri meresap ke tanah, meracuni ikan dan sawah di sekitarnya.

Data Dinas Lingkungan Hidup Mandailing Natal menunjukkan, kadar sedimen dan logam berat di beberapa titik sudah melewati ambang batas aman. Warga kini membeli air galon untuk mandi dan minum, karena sungai tak lagi layak digunakan.

“Dulu kami hidup dari sungai, sekarang kami hanya bisa melihatnya sekarat,”tutur Siti, warga Natal dengan nada getir.

Janji Pemerintah: Antara Harapan dan Kepalsuan

Masalah tambang ilegal di Mandailing Natal bukan hal baru. Sejak 2019, deretan pejabat telah mengumbar janji menertibkan tambang liar — tapi semua berakhir menjadi gema kosong.

Pada Desember 2019, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berjanji akan menutup seluruh tambang tanpa izin.

“Kita tidak akan membiarkan praktik tambang emas tanpa izin operasional,” tegasnya kala itu.

Tiga tahun kemudian, saat berkunjung ke Desa Bangkelang (Oktober 2022), ia kembali menyerukan penghentian tambang liar:

“Kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas — semua harus berani kalau tambang itu menyengsarakan rakyat.”

Namun, waktu membuktikan: janji tinggal janji. Aktivitas tambang masih bergema di malam hari, bahkan lebih rapi dari sebelumnya.

Pada April 2025, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution mengeluarkan Surat Perintah Nomor 660/0698/DLH/2025 tentang penghentian PETI di 12 kecamatan. Tapi surat itu seperti kertas tanpa nyawa — tak dihiraukan siapa pun.

Beberapa bulan kemudian, Malintang Pos menulis tajuk tajam:

“Surat Bupati Dicuekin Penambang.”

Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan pun sempat menginstruksikan penindakan tegas. Tapi deru mesin tambang masih terdengar. Hukum hanya menggema di ruang konferensi pers, sementara di lapangan, tambang terus menelan sungai.

Payung Hukum yang Tak Bertaring

Padahal hukum sudah jelas.Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.”

Namun di Batang Natal, pasal itu seperti batu di dasar sungai — tenggelam dan dilupakan.Sesekali ada razia, beberapa alat berat disita, tapi aktivitas tambang tetap hidup kembali.Yang ditangkap pun biasanya hanya pekerja kecil, bukan para pemodal besar yang bersembunyi di balik kekuasaan dan uang.

Rakyat di Antara Lumpur dan Kemiskinan

Tambang ilegal bukan semata persoalan keserakahan, tapi juga cerminan putus asa.Ketika harga karet dan kopi anjlok, tambang emas jadi satu-satunya jalan pintas untuk bertahan hidup.

“Kalau tambang ditutup, kami makan apa?” tanya seorang penambang muda.“Tapi kalau terus dibuka, anak kami nanti bisa apa?” tambahnya lirih.

Dilema itu nyata — di antara perut yang lapar dan sungai yang merintih.

Jalan Keluar yang Masih Tertutup Lumpur

Larangan dan razia tak akan cukup. Menutup tambang tanpa memberi jalan hidup lain hanya akan menambah ketegangan sosial.

Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata:

Membangun program ekonomi hijau seperti agroforestri, pertanian organik, dan ekowisata sungai.

Memberdayakan warga bantaran sungai sebagai pengawas lingkungan.

Rehabilitasi lahan bekas tambang dengan tanaman penahan erosi dan pemantauan kualitas air rutin.

Penegakan hukum yang konsisten, bukan seremonial semata.

Menjaga Janji, Menjaga Bumi

Sungai Batang Natal bukan sekadar aliran air — ia adalah nadi kehidupan Mandailing. Ketika sungai rusak, rusak pula martabat kita sebagai manusia.

Janji sudah diucapkan, surat sudah diterbitkan, tapi kenyataan tak berubah:air makin keruh, hutan makin gundul, rakyat makin kecewa.

“Sungai tidak butuh janji,”tulis seorang warga di jembatan kayu tua Batang Natal.“Sungai butuh tindakan.”

Kisah tambang ilegal di Batang Natal bukan sekadar kisah lingkungan, melainkan cermin dari lemahnya tata kelola dan moral penegakan hukum.

Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, keadilan hanyalah slogan tanpa makna.Jika janji pejabat terus tenggelam di lumpur tambang, maka Batang Natal akan menjadi monumen bisu — bukan hanya dari rusaknya alam, tapi juga gagalnya kita menjaga amanah bumi dan rakyatnya.

(NH)

     “Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan Pramoedya Ananta Toer, Jejak Langkah”

MEDAN |PERS.NEWS-Kalimat dari Pramoedya di atas begitu menggugah, bukan karena rakyat senang berunjuk rasa, tetapi karena mereka kerap menjadi korban dari kekacauan politik dan kelaliman penguasa. Dalam konteks itu, mahasiswa seharusnya hadir sebagai garda terdepan ketika rakyat tertindas oleh kekuasaan yang pongah.(31/10/25)

Namun, realitas hari ini justru memperlihatkan kemunduran semangat itu. Banyak mahasiswa hanya menjadi penonton di tengah berbagai persoalan bangsa. Energi kritis yang dahulu menjadi ciri khas pergerakan mahasiswa kini seperti kehilangan arah. Salah satu akar persoalannya terletak pada melemahnya jiwa ormawaisme—semangat berorganisasi yang sejati.

Padahal, organisasi mahasiswa (ormawa) adalah kunci pergerakan. Ia bukan sekadar wadah formal, tetapi ruang pembentukan karakter, intelektualitas, dan keberpihakan sosial. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan ormawaisme hari ini?

“Esensi yang Kian Terkikis”

Ormawaisme bukan hanya istilah; ia adalah semangat untuk menegaskan kembali makna berorganisasi yang sejati. Di tengah era digital dan budaya serba instan, banyak organisasi mahasiswa terjebak dalam rutinitas administratif—sibuk membuat dokumentasi, mengurus proposal, atau mengadakan acara seremonial—namun miskin gagasan dan aksi nyata.

Organisasi mahasiswa seakan berubah menjadi klub dokumentasi, bukan laboratorium perjuangan. Mereka lebih sibuk membangun citra dan mempercantik laporan, ketimbang membangun kesadaran kritis dan kebermanfaatan. Akibatnya, esensi perjuangan sosial dan pendidikan karakter yang dulu menjadi napas ormawa kini nyaris hilang.

“Kembali ke Akar Gerakan”

Ormawaisme sejati menolak budaya “menjual nama”—budaya yang menjadikan organisasi sebagai alat mencari popularitas, jabatan, atau keuntungan pribadi. Ia menuntut organisasi mahasiswa untuk kembali menjadi wadah pembentukan diri, kreativitas, dan solidaritas sosial.

Mahasiswa harus menyadari bahwa organisasi bukan sekadar tempat berkumpul atau formalitas kampus, melainkan ruang perjuangan yang menyiapkan mereka menjadi agen perubahan. Di sanalah nilai-nilai idealisme, tanggung jawab sosial, dan keberanian bersuara ditempa.

Jika ormawa kembali pada rohnya, maka mahasiswa akan kembali menjadi kekuatan moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran—bukan hanya menjadi catatan dalam dokumentasi kegiatan, tetapi menjadi bagian penting dalam sejarah perubahan.

Penutup :

Sudah saatnya mahasiswa merefleksikan kembali: apakah organisasi yang kita jalani hari ini masih memiliki makna perjuangan, atau hanya menjadi simbol tanpa jiwa?

Karena sejatinya, ormawaisme bukan tentang banyaknya foto di media sosial, bukan pula tentang nama besar lembaga. Ia adallah tentang keberanian untuk berpihak pada kebenaran dan menyalakan kembali bara idealisme di dada setiap mahasiswa.(MSE