Bandarlampung – Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dilaporkan oleh Lampung Corruption Watch (LCW) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Laporan tersebut diajukan pada Jumat (17/5/2024) Kemaren.
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bandar Lampung, M. Nur Ramdhan menjelaskan, bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Ujar Ramdhan.
Ramdhan menegaskan, bahwa jika benar terjadi penyimpangan atau korupsi, hal tersebut pasti akan ditemukan oleh BPK selama audit. Karena BPK tidak menemukan adanya masalah, maka Bandar Lampung diberikan penilaian WTP. Terangnya.
“Jika ada anggaran yang dianggap tidak wajar, hal tersebut sudah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah provinsi (Pemprov) untuk rasionalisasi”. Ucapnya.
Lanjut Ramdhan, bahwa pihaknya siap memenuhi panggilan dari Kejaksaan untuk memberikan klarifikasi dan akan menyediakan semua data yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan BPK. “Insyaallah karena kita sudah diperiksa BPK selama ini. Kita akan sampaikan semua kebutuhan data yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan BPK kemarin”. Ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua LCW Juendi Leksa Utama mengatakan, pengaduan dugaan penyalahgunaan anggaran disampaikan langsung pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI.
Dimana ia menduga, adanya tindak pidana korupsi terkait belanja operasi, belanja tidak terduga serta belanja modal pada APBD 2023. Dalam pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung, penggunaan anggaran yang terealisasi sekitar dua triliun lebih. Dan Walikota ini mesti diperiksa apakah ada kerugian negara atau tidak disana. (*)
