PERS.NEWS – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendorong pemerintah untuk menunjuk orang yang sesuai dengan keahlian dan bidang kerjanya dalam mengisi posisi-posisi strategis di Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal ini disampaikan Irma merespons publik yang menyoroti susunan pejabat BGN yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan lembaga, di mana lebih banyak diisi unsur TNI, Polri, dan birokrat, bukan ahli gizi.
“Maka kemudian yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah adalah meletakkan betul-betul orang yang right man in the right place,” kata Irma saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin, 29 September 2025.
Ia mengatakan, langkah itu perlu diambil pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan terhindar dari masalah yang merugikan masyarakat, termasuk keracunan massal siswa.
“Ya saya kira sudah terbuka seperti ini, kasusnya sudah terbuka seperti ini, informasinya juga sudah terbuka, ya harus perbaikan dong. Harus ada kebijakan diri dari BGN untuk melakukan reformasi agar orang-orang yang duduk di sana betul-betul orang-orang yang memang memahami makan bergizi ini,” ucap Irma.
Politikus Partai Nasdem ini juga mengingatkan bahwa penempatan pejabat di BGN tidak boleh sekadar didasarkan pada pertimbangan non-teknis.
Sebab, langkah itu justru akan merugikan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan program gizi nasional sebagai salah satu program unggulan.
“Jangan sekadar naruh orang karena orang itu memang harus ditaruh karena mungkin pernah berjasa dan lain sebagainya. Ini kasihan Pak Presiden loh. Ini adalah program unggulan Pak Presiden dan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan pertumbuhan otak anak-anak bangsa kita,” tutur dia.
Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan berbagai instansi terkait secara penuh dalam pelaksanaan MBG di lapangan, misalnya Kementerian Kesehatan beserta dinas-dinas di daerah. Irma juga mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan jajarannya, hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilibatkan secara maksimal.
“Kalau empat institusi ini bekerja dengan penuh, saya yakin terminimize-lah semua persoalan-persoalan yang hari ini terjadi. Dan target pemerintah itu akan bisa dicapai,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Irma juga menyambut baik langkah Presiden yang telah memanggil pihak terkait untuk membahas masalah ini. Menurut dia, langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk melakukan perbaikan besar dalam pelaksanaan MBG.
Dikutip dari situs resmi BGN, dari 10 pejabat tingkat kepala, wakil kepala, dan eselon I, terdapat 6 orang yang memiliki latar belakang sebagai TNI dan Polri dan bukan berlatar belakang pendidikan gizi. (*)
