PERS.NEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan alokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun lantaran tidak terserap tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, BGN memulangkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun yang sebelumnya diminta sebagai anggaran tambahan tahun ini.
Anggaran tersebut sebenarnya belum dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa, 14 Okotber 2025.
Sementara anggaran untuk program MBG yang masuk di APBN 2025 hanya sebesar Rp 71 triliun.
Purbaya memastikan akan terus mengawasi penyerapan anggaran MBG tersebut hingga akhir Oktober ini. Pasalnya, realisasi anggaran program prioritas pemerintah ini masih minim.
“Rp 71 triliun itu bukan yang dibalikin ya tapi yang dianggarkan. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengungkapkan, sampai dengan 3 Oktober 2025 realisasi penyaluran anggaran MBG telah mencapai 23 persen dari total Rp 71 triliun.
“Jadi bisa dilihat kembangannya itu ini cukup baik. Kita harapkan kita dorong terus ini sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden,” ucap Luky.
Anggaran tersebut untuk memberikan MBG kepada 31,2 juta penerima manfaat melalui 10.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Realisasi ini terus dikejar hingga akhir tahun ini agar dapat mencapai 82,9 juta penerima manfaat dan 25.000 SPPG.
“Kalau lihat tadi akselerasinya sudah sangat cukup bagus dan kita masih cukup optimis. Kita dorong terus dari BGN untuk bisa mengakselerasi proses dari pengadaan mulai dari SPPG-nya sampai kemudian juga penerima manfaatnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto.
Sebab pihaknya menilai anggaran tersebut kemungkinan tidak terserap untuk pelaksanaan MBG tahun ini.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Dadan Senin kemarin.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, untuk tahun depan, BGN akan menerima Rp 268 triliun.
Jumlah tersebut menjadikan BGN lembaga nomor satu dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp 335 triliun guna mendukung pelaksanaan Program MBG 2026. (*)
