MEDAN | PERS.NEWS — Masyarakat yang tergabung dalam Kompas (Komunitas Masyarakat Medan Perjuangan Bersatu) berencana menggelar aksi damai di depan Kantor Camat Medan Perjuangan pada 19 November 2025.
Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan warga terhadap dugaan praktik penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan di wilayah itu, khususnya terkait pengelolaan dana kelurahan.
Koordinator aksi, Koko Syaputra, menyebutkan bahwa warga sudah lama merasa kecewa dengan kinerja aparat di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Ia menilai, praktik yang terjadi saat ini jauh dari semangat pelayanan publik dan justru mengarah pada kepentingan pribadi.
“Banyak lembaga yang seharusnya berperan untuk pemberdayaan masyarakat malah terkesan disalahgunakan. LPM, misalnya, di beberapa kelurahan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Koko dalam keterangannya, Selasa (15/11/2025).
Koko juga menilai lemahnya fungsi pengawasan dari Camat Medan Perjuangan sebagai salah satu faktor utama terjadinya berbagai penyimpangan di tingkat kelurahan. Menurutnya, camat seharusnya mampu memastikan seluruh aparatur di bawahnya bekerja sesuai aturan dan transparan.
“Kami menilai camat tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Karena itu, kami meminta Wali Kota Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja camat dan para lurah di wilayah ini,” tegasnya.
Dalam aksi yang akan datang, Kompas membawa enam tuntutan utama, di antaranya:
Memberhentikan Camat Medan Perjuangan karena dianggap gagal dalam tata kelola pemerintahan.
Merevitalisasi dan menata ulang LPM yang disinyalir tidak berfungsi sesuai peraturan.
Melakukan audit transparan terhadap dana kelurahan di seluruh wilayah Medan Perjuangan.
Memeriksa lurah dan kepala lingkungan yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan jabatan
Menindak tegas pejabat yang terbukti melakukan praktik curang dalam pembentukan LPM dan perekrutan kepala lingkungan.
Mengembalikan orientasi dana kelurahan agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Aksi damai ini akan dimulai pukul 09.00 WIB dan terbuka untuk umum. Massa akan membawa berbagai atribut seperti spanduk dan poster yang berisi seruan keadilan dan transparansi pemerintahan.
Koko menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga ada tindakan nyata dari pemerintah.
“Kami tidak mencari sensasi, tapi meminta keadilan dan perbaikan sistem. Bila suara kami tidak direspons, kami siap turun kembali dengan kekuatan yang lebih besar,” tutupnya.(Red)
