PALEMBANG|PERS.NEWS– Proses suksesi kepemimpinan Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Selatan kini menuai sorotan tajam. Fokus kritik mengarah pada sosok RS yang dinilai menimbulkan konflik kepentingan karena merangkap sebagai Ketua Steering Committee (SC) sekaligus disebut sebagai kandidat kuat Calon Ketua Umum.
Rangkap peran ini dipandang sebagai persoalan serius dalam tubuh organisasi, sebab posisi Ketua SC memberi kewenangan besar dalam menentukan kriteria calon, aturan main, serta mekanisme pemilihan. Munculnya nama RS sebagai kandidat pun memunculkan dugaan bahwa penyusunan regulasi berpotensi menguntungkan dirinya dan KSH, serta dapat menyulitkan kader lain melalui celah persyaratan administratif.
Di tingkat akar rumput, menguat analisis bahwa tengah dimainkan strategi “dua kaki”. RS diduga memosisikan dirinya sebagai kandidat cadangan sekaligus memiliki peluang mengarahkan dinamika pemilihan untuk menguntungkan pihak tertentu, termasuk KSH yang disebut sebagai figur yang juga disiapkan.
Kondisi ini dikhawatirkan menciptakan kompetisi yang tidak sehat dan merusak prinsip fairness dalam proses demokrasi organisasi. Jika tidak segera dibenahi, Konwil dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas belaka untuk mengesahkan skenario kekuasaan yang telah disusun sebelumnya.
Apabila situasi ini dibiarkan, PW PII Sumsel berpotensi menghadapi krisis legitimasi pasca-Konwil. Siapa pun yang terpilih—baik RS maupun KSH—terancam kehilangan kepercayaan karena muncul dari proses yang dipersepsikan tidak netral dan sarat kepentingan.(Red)
