PERS.NEWS – Pemerintah Indonesia selangkah lagi merampungkan penambahan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PT Freeport Indonesia (PTFI). Proses negosiasi panjang yang berlangsung lebih dari enam bulan itu kini memasuki tahap akhir.
Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan P. Roeslani, menyebut seluruh kesepakatan pada prinsip sudah diamankan.
Saat ini pemerintah dan PTFI akan merampungkan dokumen final yang menjadi dasar implementasi penambahan saham tersebut.
“Insyaallah segera. Ini kan sedang proses tapi semua kesepakatannya sudah kita secure, yang kita negosiasikan sebenarnya sudah semuanya selesai ya. Dan sekarang tinggal melihat draft dari detailnya saja. Tetapi kesempatan prinsipnya itu sudah tercapai,” ujar Rosan saat ditemui Kawasan Jakarta International Convention Center, Rabu, 8 Oktober 2025.
Penambahan saham merupakan paket kesepakatan besar yang juga mencakup rencana perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport setelah 2041. Soal perpanjangan operasional tambang di tanah Papua, Rosan enggan merinci lebih jauh.
Justru ia mengatakan bahwa tambahan 12 persen saham diberikan kepada pemerintah secara free of charge, atau tanpa biaya sama sekali.
“Tentunya negosiasi itu kan sudah berjalan, sudah sampai final. Dan hasil negosiasi kami juga kan kita akan mendapatkan penambahan saham 12 persen ya akhirnya, free of charge ya, jadi tidak ada biaya sama sekali. Implementasinya akan terus difinalisasi nanti dalam draft,” paparnya.
Penambahan saham diyakini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemegang kendali utama di salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Saat ini pemerintah memiliki 51 persen saham PTFI, sementara Freeport-McMoran menguasai 49 persen saham. (*)
