Oleh: Nasmaul Hamdani
MEDAN|PERS.NEWS-Medan,(26/1/26, Di tengah perguruan tinggi yang semakin dikelola dengan logika pasar, mahasiswa kerap diposisikan sebagai komoditas, sementara kampus menjadi pabrik kompetensi. Orientasi akademik direduksi pada indeks prestasi dan daya serap kerja, sementara ruang refleksi kritis dan keberpihakan sosial semakin menyempit. Bagi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), situasi ini menghadirkan persoalan mendasar: apakah HMI masih hadir sebagai gerakan ideologis yang membentuk kesadaran kader, atau justru terjebak dalam rutinitas organisatoris yang miskin makna.
Fondasi pemikiran HMI—Chandra Dimuka, Merdeka Sejak Hati, Nilai Dasar Perjuangan (NDP), Islam Mazhab HMI, dan 48 indikator kemunduran—merupakan satu bangunan ideologis yang saling terkait. Chandra Dimuka tidak sekadar tahap awal kaderisasi, melainkan proses pembentukan kesadaran sejarah, di mana kader ditempatkan sebagai subjek sosial yang bertanggung jawab atas umat, bangsa, dan kemanusiaan. Ketika proses ini direduksi menjadi formalitas administratif, ideologi kehilangan fungsinya sebagai alat emansipasi, terlebih di tengah disrupsi digital yang melahirkan budaya instan dan dangkal.
Merdeka Sejak Hati menegaskan kemerdekaan sebagai proyek etika subjektif—keberanian berpikir kritis bahkan terhadap struktur organisasi. Namun, ketika loyalitas personal dan kepatuhan simbolik mengalahkan komitmen nilai, kebebasan batin berubah menjadi sekadar formalitas. Di titik ini, organisasi kehilangan perannya sebagai ruang pendidikan moral. Hal serupa terjadi pada NDP, yang kerap berhenti sebagai dokumen normatif tanpa daya operasional dalam merespons realitas sosial dan politik yang sarat kompromi.
Islam Mazhab HMI hadir sebagai upaya menjembatani iman, rasionalitas, dan kebangsaan dalam masyarakat plural. Namun, menguatnya politik identitas dan polarisasi wacana keagamaan menantang relevansinya. Tanpa pembaruan kontekstual, nilai-nilai ini berisiko kehilangan daya jawab terhadap problem generasi muda, seperti ketimpangan sosial, krisis ekologis, dan keadilan gender. Sementara itu, 48 indikator kemunduran HMI seharusnya dibaca sebagai kritik struktural atas mekanisme organisasi yang memungkinkan erosi nilai terjadi secara berulang dan sistemik.
Merawat ideologi HMI hari ini berarti menegaskan kembali HMI sebagai proyek sejarah yang belum selesai. Ia menuntut penguatan ruang diskusi kritis, tradisi riset dan penulisan, serta keberanian mengaitkan gerakan mahasiswa dengan persoalan struktural bangsa. Di tengah pragmatisme, polarisasi, dan disrupsi zaman, pilihan HMI menjadi jelas: menjaga ideologi sebagai etika publik yang hidup, atau membiarkannya membeku sebagai simbol masa lalu.
Penulis:
Nasmaul Hamdani
Kader HMI Komisariat Saintek UIN SU Medan
