Dalam peninjauan langsung bersama tim BNPB Pusat, Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution tidak lagi berbicara dengan bahasa diplomatis; ia memberi sinyal kuat bahwa kondisi di lapangan sudah berada pada level “darurat struktural”, yang membutuhkan intervensi cepat dan bukan sekadar tinjauan atau pernyataan rutinitas.
“Pantai Barat sedang bergerak menuju isolasi total; sementara itu, langkah konkret dari Pemprov Sumut belum terlihat. Ini bukan lagi persoalan teknis—ini kegagalan penanganan,” tegas Saipullah, Jumat (5/12/2025).
Investigasi awal menunjukkan bahwa amblasnya ruas Jembatan Merah–Muarasoma hanyalah puncak dari persoalan yang selama ini diabaikan; sepanjang jalur Batang Natal menuju Pantai Barat ditemukan serangkaian titik longsor, abrasi bahu jalan, retakan memanjang, hingga penurunan badan jalan yang dibiarkan dalam kondisi rentan dalam waktu lama.
Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa distribusi BBM, logistik pangan, dan pasokan kebutuhan pokok sudah mulai tersendat; beberapa desa pesisir bahkan mulai mengalami penurunan stok bahan dasar karena terbatasnya armada yang mampu menembus jalur rusak tersebut.
“Kita tidak bisa menutup mata; jika jalur ini kolaps, ribuan warga akan terdampak langsung. Pemprov Sumut harus bertanggung jawab atas lambannya respons. Tidak ada alasan untuk menunda penanganan darurat,” ujar Saipullah.
Bupati menegaskan bahwa pemetaan titik kerusakan sedang diselesaikan secara menyeluruh; namun ia mengingatkan bahwa dokumentasi kerusakan tidak akan mengubah situasi jika pemerintah provinsi tidak segera mengerahkan alat berat, material perbaikan darurat, dan tim lapangan.
“Masyarakat Pantai Barat tidak punya waktu menunggu birokrasi; yang mereka butuhkan adalah jalan yang kembali berfungsi. Keterlambatan ini bisa menimbulkan krisis logistik dan sosial yang lebih luas,” tambahnya.
Laporan internal pemerintah daerah menunjukkan bahwa kondisi jalur utama menuju Pantai Barat sudah masuk kategori merah; sebagian ruas bahkan diperkirakan tidak akan mampu bertahan apabila curah hujan tinggi berlanjut.
Penegasan Bupati ini menjadi peringatan keras bahwa tanpa tindakan cepat, Pantai Barat bisa benar-benar terputus dari pusat kabupaten; kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu krisis baru di tengah rentannya ekonomi masyarakat pesisir.(NH)
