MEDAN|PERS.NEWS-Tragedi longsornya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang di Jawa Barat belum lama ini menjadi alarm keras bagi sistem pengelolaan sampah di Indonesia, 27/03/26.
Peristiwa tersebut kembali menegaskan bahwa praktik open dumping (kumpul-angkut-buang) bukan hanya metode usang, tetapi juga menyimpan risiko besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga keselamatan jiwa.
Menanggapi kondisi tersebut, Muhammad Iskar, seorang penggiat lingkungan sekaligus Ketua Bank Sampah Anyelir, mendorong lahirnya ruang dialog lintas sektor sebagai langkah konkret menuju perubahan sistemik. Ia menginisiasi kegiatan bertajuk “High-Level Forum & Focus Group Discussion (FGD) Kolaboratif: Transformasi Ekonomi Sirkular Kota Medan.”
Menurutnya, tragedi Bantar Gebang tidak boleh berhenti sebagai konsumsi berita sesaat, melainkan harus menjadi titik balik dalam merumuskan kebijakan dan aksi nyata di daerah.
“Kota Medan dengan produksi sampah harian yang diperkirakan mencapai 2.000 ton tidak bisa terus bergantung pada TPA yang semakin penuh dan rentan. Kita butuh pendekatan baru yang lebih berkelanjutan,” tegas Iskar.
Ia juga menyoroti peluang strategis dari hadirnya Perpres 109 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Namun, menurutnya, keberhasilan teknologi tersebut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sejak awal.
“PLTSa bukan sekadar proyek teknologi. Ini adalah ekosistem. Tanpa keterlibatan masyarakat, bank sampah, dan sektor informal seperti pemulung, maka upaya ini tidak akan berjalan optimal,” tambahnya.
Forum dialog ini dirancang sebagai wadah strategis yang akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Kota Medan, DPR RI (Komisi XII dan Komisi VIII), PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, akademisi dari Universitas Sumatera Utara dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hingga perwakilan sektor informal seperti pemulung dan pengepul yang selama ini berperan penting dalam rantai daur ulang.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menghasilkan sebuah dokumen strategis berupa Peta Jalan (Roadmap) Transformasi Ekonomi Sirkular Kota Medan. Dokumen tersebut direncanakan akan disahkan bersama oleh Wali Kota Medan atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk komitmen lintas sektor dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Roadmap tersebut akan berfokus pada tiga pilar utama:
1. Hulu:
Penguatan bank sampah dan sistem pemilahan sampah berbasis masyarakat sebagai fondasi utama ekonomi sirkular.
2. Hilir:
Pengembangan infrastruktur Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL/PLTSa) yang ramah lingkungan dan efisien.
3. Ekosistem:
Perlindungan, pengakuan, serta integrasi sektor informal-terutama pemulung-ke dalam sistem pengelolaan sampah formal.
Lebih jauh, Iskar menekankan bahwa transformasi menuju ekonomi sirkular bukan hanya tentang pengelolaan sampah, tetapi juga tentang menciptakan nilai ekonomi baru, membuka lapangan kerja hijau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingin Medan tidak hanya dikenal sebagai kota besar, tetapi juga sebagai kota yang mampu mengelola sampah secara cerdas dan berkeadilan. Bahkan, kami optimistis Medan bisa menjadi percontohan nasional dalam penerapan ekonomi sirkular,” ujarnya.
Melalui forum ini, ia berharap akan terbangun sinergi kuat antar pemangku kepentingan, sehingga solusi yang selama ini telah tumbuh di akar rumput dapat diperkuat dan diperluas dampaknya.
“Solusi sebenarnya sudah ada di tengah masyarakat. Tugas kita adalah menghubungkan, memperkuat, dan menskalakan melalui kolaborasi dan komitmen bersama,” tutupnya.(PR)
