Di tengah perjuangan pedagang mempertahankan ruang usaha, absennya kepala daerah dinilai mencerminkan lemahnya komunikasi sekaligus minimnya keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Kekecewaan itu memuncak saat Eksekutif Kota (EK) LMND Binjai menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota. Massa menyampaikan tuntutan tegas: menghentikan penertiban yang dinilai tidak adil serta menghadirkan solusi konkret bagi para PKL. Namun hingga kini, belum ada kejelasan kebijakan—yang muncul hanya respons normatif tanpa langkah nyata.
Sorotan juga mengarah pada dugaan ketidakkonsistenan penegakan aturan. Sejumlah pelanggaran di lokasi lain terkesan tidak tersentuh penertiban, memunculkan pertanyaan tentang keadilan: apakah aturan ditegakkan secara setara atau justru tebang pilih?
Sebelumnya, perwakilan LMND Binjai telah mengikuti rapat bersama pemerintah, Satpol PP, kepolisian, dan dinas terkait. Namun forum tersebut belum menghasilkan solusi. Pernyataan seperti “menunggu” dan “bersabar” dinilai berulang tanpa arah yang jelas.
Tak hanya itu, sikap sebagian aparat dalam forum turut menjadi sorotan. Minimnya keseriusan dan empati dinilai memperlebar jarak antara pengambil kebijakan dan realitas yang dihadapi masyarakat terdampak.
Bagi LMND Binjai, persoalan ini bukan sekadar penertiban PKL, melainkan cerminan ketimpangan dalam proses pengambilan kebijakan. Aksi yang belum membuahkan hasil menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat masih sulit menembus birokrasi.
LMND Binjai menegaskan akan terus mengawal isu ini dan mendesak pemerintah menghadirkan kebijakan yang transparan, adil, serta berpihak pada masyarakat kecil.(Red)
