PERS.NEWS – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) menjadi pusat konsolidasi perguruan tinggi negeri (PTN) wilayah barat melalui gelaran Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi (BKS PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial yang berlangsung pada 15–19 April 2026.
Kegiatan bertema “Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia” tersebut resmi dibuka pada Jumat (17/4/2026) di Aula A Gedung A FISIP Unila, dengan dihadiri jajaran pimpinan universitas, pemerintah daerah, serta delegasi dari berbagai PTN.
Turut hadir Wakil Rektor Bidang Akademik Suripto Dwi Yuwono, Ketua Senat Unila Herpratiwi, Dekan FISIP Unila Anna Gustina Zainal, Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan, serta Koordinator BKS PTN Barat Jendrius.
Dekan FISIP Unila, Anna Gustina Zainal, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 29 delegasi dari total 32 anggota BKS PTN Barat yang berasal dari Aceh hingga Pulau Jawa. Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi antarperguruan tinggi.
“Ilmu sosial memiliki peran strategis dalam merespons dinamika pembangunan. Karena itu, sinergi antarperguruan tinggi perlu terus diperkuat agar menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selama pelaksanaan, berbagai agenda digelar, mulai dari seminar nasional, rapat kerja, lomba mahasiswa, podcast, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan peserta secara langsung.
Koordinator BKS PTN Barat, Jendrius, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan agenda tahunan yang menjadi wadah evaluasi sekaligus penyusunan program kerja bersama.
“Dari 32 anggota, sebanyak 29 delegasi hadir. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kolaborasi dan keberlanjutan program di bidang ilmu sosial,” katanya.
Selain itu, kegiatan juga diisi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antaranggota sebagai langkah konkret memperkuat sinergi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rumusan strategis yang mampu memperkuat posisi ilmu sosial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kedaulatan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (*)
