PERS.NEWS – Universitas Lampung (Unila) mulai dipersiapkan menjadi salah satu mitra strategis pemerintah pusat dalam memperkuat inovasi daerah berbasis riset akademik.
Hal itu mengemuka dalam diskusi antara pihak Unila dan Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri yang berlangsung di ruang Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi (PKSI) Unila, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan hilirisasi inovasi agar hasil penelitian perguruan tinggi tidak hanya berhenti di ruang akademik, tetapi dapat diterapkan langsung untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan pemerintah saat ini terus mendorong penguatan berbagai indikator strategis daerah, termasuk indeks inovasi daerah, tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, inovasi daerah harus memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas pemerintahan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara hasil penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan riil pemerintah daerah.
Karena itu, BSKDN mulai memperluas kolaborasi dengan sejumlah kampus untuk mendukung proses validasi dan pembinaan inovasi daerah. Sebelumnya, kerja sama serupa telah dilakukan bersama Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin.
“Dengan semakin banyaknya inovasi daerah, diperlukan dukungan perguruan tinggi agar proses quality control dan pembinaan berjalan lebih optimal,” ujar Yusharto.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang PKSI Unila Ayi Ahadiat menyatakan Unila siap mendukung penguatan inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil riset dan pengembangan kolaborasi lintas sektor.
Ia menilai selama ini banyak inovasi yang belum berkembang maksimal karena belum adanya integrasi antarinstansi dan lembaga.
Menurut Ayi, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menjadi langkah penting agar inovasi yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata tanpa harus menambah beban anggaran besar.
Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal penjajakan kerja sama antara Unila dan BSKDN Kemendagri.
Penandatanganan LoI turut disaksikan perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bandar Lampung, tim kerja sama Unila, serta perwakilan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. (*)
