MEDAN |PERS.NEWS– Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara menyampaikan kritik terhadap kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli.(10/6/26)
Ketua Umum PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menilai kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat seharusnya disertai sosialisasi serta penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.
“Kenaikan Pertamax dalam jumlah yang cukup besar bukan sekadar perubahan angka. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok kelas menengah yang selama ini tidak menerima subsidi,” ujar Irham.
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait energi agar masyarakat memahami alasan dan urgensi dari keputusan tersebut.
PW KAMMI Sumut juga menilai kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.
“Kami khawatir dampaknya akan meluas terhadap harga berbagai komoditas, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” katanya.
Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti potensi meningkatnya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan BBM tertentu apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumut mendesak Presiden RI untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola sektor energi nasional, termasuk terhadap jajaran pimpinan yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi serta membangun komunikasi publik yang baik,” tegas Irham.
PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, dan elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis yang dijamin konstitusi.
“Jika suara rakyat tidak didengar, maka aspirasi harus terus disuarakan secara terbuka, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.
Sebagai bentuk sikap organisasi, PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Ini bukan hanya soal harga BBM, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Irham Sadani Rambe.(Red)
