Oleh:
Dear Fransiska Damanik
NPM: 248530046
Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area
PERS.NEWS – Sejak pertama kali mengaspal di penghujung tahun 2020, Trans Metro Deli (TMD) diposisikan sebagai juru selamat bagi karut-marut mobilitas di Kota Medan. Kehadirannya melalui skema Buy The Service (BTS) Kementerian Perhubungan membawa romansa baru: armada bus modern, sejuk, ramah disabilitas, dan memiliki kepastian jadwal. Bagi kota yang berpuluh tahun ketergantungan pada manajemen angkutan kota (angkot) konvensional, TMD adalah lompatan kuantum.
Berbagai riset awal menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kenyamanan di dalam bus. Namun, setelah lebih dari lima tahun beroperasi, sebuah pertanyaan krusial yang jujur harus diajukan: Apakah keberadaan Metro Deli benar-benar sedang mengubah budaya bertransportasi warga Medan, atau perlahan menyusut menjadi proyek yang ramai di media tetapi minim dampak jangka panjang?
Dilema Angka dan Keteralihan Moda
Indikator sejati dari keberhasilan transportasi publik bukanlah seberapa bagus armada yang diluncurkan, melainkan tingkat keteralihan moda (modal shift) masyarakat dari kendaraan pribadi. Di sinilah rapor merah mulai membayang.
Berdasarkan data pertumbuhan makro, volume kendaraan pribadi di Kota Medan terus tumbuh di kisaran 7-8 persen per tahun, berbanding terbalik dengan pertumbuhan panjang jalan yang tidak sampai 1 persen. Di sisi lain, tingkat keterisian penumpang (load factor) Trans Metro Deli mengalami ujian berat pasca-penerapan tarif berbayar (Rp4.300) sejak Oktober 2022. Ketika layanan ini tidak lagi gratis, fluktuasi penurunan jumlah penumpang di beberapa koridor menunjukkan bahwa loyalitas pengguna belum berbasis pada pemenuhan kebutuhan mobilitas yang mutlak, melainkan masih sensitif terhadap harga.
Ada tiga masalah sistemik yang membuat Trans Metro Deli kini tertatih-tatih untuk menjadi pilihan utama warga Medan:
- Pertama, kegagalan integrasi first-mile dan last-mile. Sebuah sistem bus tidak berdiri di ruang hampa. Bus boleh saja nyaman, namun bagaimana warga mencapainya? Jarak antarhalte TMD yang berkisar 300–500 meter sering kali tidak didukung oleh trotoar yang ramah pejalan kaki. Revitalisasi pedestrian di inti Kota Medan belum menyentuh kawasan sub-urban tempat pemukiman padat penduduk. Akibatnya, energi dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan warga untuk mencapai halte membuat opsi menggunakan sepeda motor tetap jauh lebih rasional dan murah.
- Kedua, terjebak dalam jebakan kemacetan yang sama. Berbeda dengan Transjakarta yang memiliki jalur proteksi khusus (busway), Trans Metro Deli dipaksa berbagi aspal dengan ribuan kendaraan pribadi. Pada jam sibuk (peak hours), bus TMD terjebak kemacetan parah di koridor rawan seperti Jalan Gatot Subroto atau Jalan Sisingamangaraja. Akibatnya, headway (waktu tunggu) yang idealnya 10-15 menit membengkak menjadi 30-45 menit. Jika bus umum tetap terjebak macet, insentif bagi pengendara mobil pribadi untuk bermigrasi ke transportasi massal otomatis sirna.
- Ketiga, “perang dingin” rute dengan angkot. Alih-alih berfungsi sebagai feeder (pengumpan) yang menyuplai penumpang dari gang-gang kecil ke koridor utama TMD, angkot konvensional justru dibiarkan berjalan tumpang-tindih (overlapping) di rute yang sama. Lemahnya political will pemerintah daerah dalam melakukan penataan ulang rute (rerouting) yang integratif memicu konflik horizontal dan membingungkan pengguna.
Menuntut Komitmen Fiskal Daerah
Masyarakat Kota Medan sudah terlalu kenyang dengan selebrasi peluncuran proyek yang megah di awal, namun layu sebelum berkembang akibat minimnya anggaran perawatan di kemudian hari. Masa depan Trans Metro Deli kini berada di persimpangan jalan seiring dengan batas waktu subsidi BTS dari pemerintah pusat. Skema ini sejatinya dirancang agar pemerintah daerah perlahan mengambil alih pembiayaan melalui APBD.
Di sinilah komitmen Pemerintah Kota Medan diuji. Seberapa besar kapasitas fiskal APBD yang siap dialokasikan untuk menyubsidi layanan ini ke depan? Tanpa transparansi data penumpang yang dibuka ke publik, evaluasi berkala, dan jaminan keberlanjutan anggaran, kekhawatiran bahwa proyek ini hanya menjadi komoditas pencitraan sesaat sulit dibantah.
Langkah Radikal ke Depan
Agar Trans Metro Deli tidak berakhir sebagai monumen kegagalan transportasi modern, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah radikal:
Terapkan Push Strategy,Pemerintah tidak bisa hanya membujuk warga naik bus (pull strategy), melainkan harus mempersulit penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota. Terapkan tarif parkir pinggir jalan (on-street parking) yang mahal secara ketat dan batasi ruang gerak kendaraan pribadi pada jam padat.
Integrasikan Angkot sebagai Feeder,Stop memperlakukan angkot sebagai kompetitor. Rangkul dan kanibalisasi rute angkot menjadi pengumpan resmi dengan menerapkan sistem satu tarif terintegrasi (sekali bayar menggunakan kartu elektronik, gratis oper ke TMD). Sopir angkot harus digaji dengan sistem kilometer agar tidak ada lagi budaya “ngetem” yang memicu kemacetan.
Intervensi Lajur Prioritas,Pemko Medan harus berani memberikan lajur khusus (sekalipun tanpa separator fisik) atau prioritas lampu lalu lintas (traffic light priority) bagi TMD di persimpangan-persimpangan padat demi menjamin kepastian waktu.
Ujian sesungguhnya bagi Trans Metro Deli bukan terletak pada lembaran piagam penghargaan atau seberapa sering ia menghiasi laman berita lokal. Ujian itu terjadi setiap hari di jalanan Kota Medan: Apakah warga rela menyimpan kunci kendaraan pribadi mereka di rumah dan memilih berjalan kaki menuju halte?
Transportasi publik yang berhasil bukanlah yang paling elok dipandang saat peresmian, melainkan yang paling diandalkan oleh masyarakat dalam menggerakkan urat nadi kota. Jika pemerintah daerah terus membiarkan Metro Deli bertarung sendirian di tengah kepungan macet tanpa dukungan infrastruktur makro, maka Metro Deli tidak sedang mengubah wajah transportasi Medan ia hanya sedang menunda kegagalannya. (*)
