Ketua Aliansi Mahasiswa Pejuang Demokrasi, Andika Jaya Saputra Hasibuan, menilai bahwa blackout berskala besar tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan pengelolaan sistem kelistrikan nasional.
“Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban akibat lemahnya sistem dan manajemen kelistrikan. Ketika jutaan masyarakat terdampak oleh pemadaman massal, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab, baik secara moral maupun kelembagaan. Peristiwa ini menjadi catatan buruk bagi kepemimpinan PLN,” tegas Andika.
AMPD menegaskan bahwa setiap jabatan publik harus diiringi dengan tanggung jawab publik. Pemadaman listrik yang meluas di Pulau Sumatera telah menimbulkan keresahan masyarakat dan menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan serta kesiapan sistem kelistrikan nasional dalam menghadapi gangguan.
Menurut Andika Jaya Saputra Hasibuan, kepercayaan publik terhadap PLN hanya dapat dipulihkan melalui transparansi, akuntabilitas, serta keberanian untuk bertanggung jawab atas setiap kegagalan yang berdampak luas kepada masyarakat.
“Blackout Sumatera merupakan alarm keras bagi sektor ketenagalistrikan nasional. Rakyat membutuhkan kepastian pelayanan, bukan sekadar penjelasan setelah krisis terjadi. Sudah saatnya dilakukan pembenahan serius agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” lanjutnya.(Red)
