Oleh: M. Sabda Erlangga
MEDAN|PERS.NEWS-Pemerintah pusat baru-baru ini membuat publik terkejut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui bahwa 490 pemerintah daerah terancam kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) karena keterbatasan anggaran.
Persoalannya bukan semata-mata karena pemerintah daerah malas bekerja atau tidak mampu mengelola anggaran. Ada persoalan yang lebih besar: efek domino kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tanpa diikuti perhitungan kemampuan fiskal yang matang.
BABAK PERTAMA: PERINTAH DATANG DARI ATAS
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah pusat meluncurkan berbagai program prioritas nasional. Tujuannya tentu baik di atas kertas.
Ada Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, renovasi rumah sakit, hingga program pembangunan tiga juta rumah.
Namun persoalannya muncul ketika pelaksanaan program-program tersebut ikut membebani anggaran daerah.
Beban itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyertaan modal, dana pendamping, hingga kebutuhan operasional di lapangan.
Dengan kata lain, programnya berasal dari pusat, tetapi sebagian bebannya harus ditanggung daerah.
Di sinilah persoalan mulai muncul.
BABAK KEDUA: RUANG FISKAL DAERAH MENYEMPIT
Bayangkan sebuah kabupaten dengan APBD sekitar Rp3–4 triliun.
Di saat yang sama, pemerintah daerah harus memenuhi berbagai kebutuhan dasar: membayar gaji pegawai, membiayai pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, listrik, air, operasional kantor, hingga berbagai belanja wajib lainnya.
Jika kemudian muncul kewajiban atau kebutuhan pembiayaan tambahan untuk program nasional, ruang fiskal daerah otomatis semakin sempit.
Sementara itu, banyak daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Maka ketika terjadi keterlambatan pencairan, penyesuaian, atau pengurangan transfer, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah kas daerah.
Kas menipis. Belanja ditahan. Program ditunda.
Dan akhirnya, efek domino mulai berjalan.
BABAK KETIGA: GAJI PEGAWAI IKUT TERANCAM
Ketika kemampuan keuangan daerah semakin terbatas, pemerintah daerah biasanya akan melakukan penyesuaian belanja.
Belanja modal dapat ditunda. Pembangunan infrastruktur dikurangi. Perjalanan dinas dan kegiatan yang dianggap tidak mendesak dipangkas. Pengadaan barang dan jasa dievaluasi kembali.
Namun persoalannya menjadi jauh lebih serius ketika kemampuan kas daerah mulai menyentuh belanja pegawai.
Sebab gaji merupakan kebutuhan wajib.
Jika kas benar-benar tidak mencukupi, pertanyaannya sederhana:
Gaji pegawai mau dibayar menggunakan uang dari mana?
Dampaknya bukan hanya dirasakan ASN.
Guru honorer dapat mengalami keterlambatan pembayaran. Tenaga kesehatan non-ASN dapat mempertanyakan haknya. Insentif aparatur desa bisa tersendat. Pelayanan publik pun berpotensi terganggu.
Ironisnya, pada saat yang sama, aparatur daerah tetap dituntut bekerja keras mendukung berbagai program nasional—mulai dari pendataan, verifikasi, pendampingan hingga pelaksanaan di lapangan.
INI BUKAN SEMATA-MATA KESALAHAN PEMDA
Tentu saja pemerintah daerah juga harus melakukan introspeksi.
Masih ada daerah yang belanjanya tidak efisien. Masih ditemukan proyek yang dipertanyakan manfaatnya. Masih ada potensi kebocoran anggaran yang harus dibenahi.
Namun persoalan fiskal daerah tidak bisa dilihat hanya dari sisi tersebut.
Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni ketimpangan antara tanggung jawab dan kemampuan fiskal daerah.
Daerah memiliki banyak kewajiban pelayanan publik, tetapi kemampuan menghasilkan pendapatan sendiri masih terbatas. Pada saat yang sama, sebagian besar sumber penerimaan negara tetap berada dalam kendali pemerintah pusat.
Akibatnya, ketika kebijakan baru muncul, daerah kembali harus menyesuaikan diri.
Setiap pergantian pemerintahan dapat membawa program prioritas baru. Daerah pun dituntut segera melaksanakan.
Pertanyaannya:
Apakah kemampuan anggaran daerah selalu ikut bertambah?
Kalau jawabannya tidak, maka program yang baik sekalipun dapat berubah menjadi beban apabila desain pembiayaannya tidak jelas.
JANGAN SAMPAI EFEK DOMINO INI TERJADI
Jika persoalan ini dibiarkan, efek dominonya bisa panjang:
Kas daerah menipis → belanja pembangunan dipangkas → pembayaran tenaga non-ASN tersendat → pelayanan publik terganggu → masyarakat kecewa → pemerintah daerah diprotes → pusat dan daerah saling menyalahkan.
Pada akhirnya, siapa yang paling dirugikan?
Masyarakat.
Masyarakat membutuhkan sekolah yang berjalan, puskesmas yang melayani, jalan yang layak, tenaga kesehatan yang tersedia, serta pemerintahan yang mampu bekerja secara optimal.
Karena itu, setiap program nasional harus dibarengi dengan desain pembiayaan yang jelas.
Jangan sampai pemerintah pusat membuat kebijakan, pemerintah daerah yang menanggung beban, sementara masyarakat menjadi pihak yang menerima dampaknya.
Anggaran boleh terbatas. Tetapi akal sehat dalam membuat kebijakan tidak boleh habis.(Red)
